Tuesday, 9 January 2018

// // Leave a Comment

PRAKTEK PENUNJUKAN LANGSUNG DALAM PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN LARANGAN MELAKUKAN DISKRIMINASI TERHADAP PELAKU USAHA TERTENTU SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 19 HURUF D UU NO. 5 TAHUN 1999

BAB I PENDAHULUAN


Latar Belakang


Persaingan usaha yang sehat merupakan prasyarat bagi terselenggaranya kegiatan perekonomian yang akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bagi para pelaku usaha sendiri, adanya persaingan akan memacu para pelaku usaha untuk berkompetisi secara sehat dengan selalu melakukan inovasi dan meningkatkan efisiensi yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan baik pada usahanya sendiri, konsumen atau pun perekonomian secara umum.


Untuk menjamin terlaksananya persaingan usaha yang sehat, Pemerintah RI bersama DPR RI telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999). Sesuai Pasal 19 huruf d UU 5/1999, pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa perlakuan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Perlakuan diskriminasi itu dapat terjadi pada kegiatan penguasaan pasar maupun pada kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha.


Dalam melakukan pengadaan barang dan jasa, pelaku usaha dapat melakukan pemilihan penyedia barang/jasa melalui tender atau non tender. Kegiatan tender memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku-pelaku usaha lain yang berminat untuk memasok kebutuhan baran/jasa yang ditenderkan. Sedangkan dalam kegiatan non tender seperti penunjukan langsung dan pengadaan langsung pelaku usaha tidak memberi kesempatan yang sama kepada pelaku-pelaku usaha lain yang berminat untuk menjadi pemasok kebutuhan barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penunjukan langsung ini acapkali disebut sebagai tindakan diskriminasi yang dilarang oleh Pasal 19 huruf d UU 5/1999.


Permasalahan


Berdasarkan latar belakang di atas, makalah ini akan membahas apakah kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penunjukan langsung termasuk kategori diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu seperti dimaksud dalam Pasal 19 huruf d UU 5/1999.


BAB II ISI


Larangan Melakukan Praktek Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Tertentu


Larangan melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu diatur dalam Pasal 19 huruf d UU 5/1999. Rumusan lengkap Pasal 19 huruf d UU 5/1999 tersebut adalah sebagai berikut:


Pasal 19


Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Pedoman KPPU terhadap Pasal 19 huruf d UU 5/1999


Dalam Penjelasan UU 5/1999 terhadap Pasal 19 huruf d pembentuk undang-undang menyatakan cukup jelas. Padahal, pelaku usaha memerlukan penjelasan lebih lanjut terhadap praktek-praktek diskriminasi seperti apa yang dilarang dilakukan bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 19 huruf d UU 5/1999 penulis akan menggunakan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Perkom 3/2011).

Perkom 3/2011 menyebutkan bahwa ruang lingkup larangan kegiatan yang diatur oleh Pasal 19 huruf d mencakup praktek diskriminasi yang dilakukan secara sendiri oleh pelaku usaha maupun kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku usaha lain. Praktek diskriminasi sendiri adalah kegiatan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Tindakan yang menghambat atau bertentangan dengan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 19 huruf d tersebut dapat berupa diskriminasi harga maupun non harga.


Dalam menjelaskan unsur melakukan praktek diskriminasi, Perkom 3/2011 menyebut praktek diskriminasi merupakan tindakan atau perlakuan dalam berbagai bentuk yang berbeda yang dilakukan oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu.


Lebih lanjut, Kegiatan melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu merupakan penentuan perlakuan dengan cara yang berbeda mengenai persyaratan pemasokan atau persyaratan pembelian barang dan atau jasa. Segala macam perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha tertentu, dapat termasuk dalam cakupan Pasal 19 huruf d. Tetapi apakah diskriminasi tersebut termasuk yang dilarang atau tidak, merupakan wilayah rule of reason dimana KPPU perlu membuktikan motif dan dampaknya.

Praktek diskriminiasi yang dapat diputus dilarang oleh Pasal 19 huruf d diartikan sebagai perbuatan yang tidak mempunyai justifikasi secara sosial, ekonomi, teknis maupun pertimbangan efisiensi lainnya.


Contoh Praktek Diskriminasi Yang Melanggar Pasal 19 huruf d UU 5/1999


Perkom 3/2011 memberikan contoh praktek diskriminasi yang melanggar Pasal 19 huruf d adalah sebagai berikut :


a. penunjukkan langsung dalam suatu pekerjaan, tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima.

b. menolak melakukan hubungan usaha dengan pihak tertentu tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima.

c. menetapkan persyaratan tertentu yang mengarah kepada perusahaan tertentu tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima.

d. menetapkan syarat yang berbeda untuk pelaku usaha yang berbeda dalam pasar yang sama tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima.

e. dalam hal yang terkait program Pemerintah seperti pengembangan UKM, penetapan syarat yang sama antara UKM dengan usaha besar dapat dirasakan oleh UKM sebagai persyaratan yang diskriminatif sehingga dikategorikan melanggar Pasal 19 huruf d.


BAB III KESIMPULAN


Penunjukan langsung dalam pengadaan barang/jasa dapat dikategorikan sebagai bentuk perlakuan diskriminasi pelaku usaha terhadap pelaku usaha lainnya. Namun, Tetapi apakah diskriminasi tersebut termasuk yang dilarang oleh Pasal 19 huruf d UU 5/1999 atau tidak, merupakan wilayah rule of reason dimana KPPU perlu membuktikan motif dan dampaknya.


Praktek penunjukan langsung yang jelas dilarang oleh Pasal 19 huruf d UU 5/1999 adalah penunjukkan langsung dalam suatu pekerjaan yang tidak memiliki justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima.


Referensi:

  • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.