Wednesday, 10 January 2018

// // Leave a Comment

Peranan Pemerintah dalam Mengawasi Praktek Monopoli yang Dilakukan oleh BUMN

BAB I PENDAHULUAN


Latar Belakang


Iklim usaha berbasis kompetisi yang adil diperlukan perekonomian untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, baik untuk kepentingan alokasi sumber daya maupun distribusi hasil aktifitas perekonomian. Ini menjadi salah satu aspek penting mengingat penerapan prinsip persaingan usaha dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan harga yang lebih kompetitif di pasaran, dan meningkatkan investasi sehingga dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja.[1]


Guna mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat dan wajar, DPR RI dan pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut adalah untuk mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.[2] Berkaitan dengan monopoli, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, memiliki jabatan rangkap, dan melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Akan tetapi, terhadap monopoli, UU Nomor 5 Tahun 1999 juga memberikan pengecualian yang diatur dalam Pasal 51 yang berbunyi “Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan Undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.”


Dari sejumlah 119 BUMN, terdapat 44 BUMN yang mendapatkan hak monopoli dan/atau perlakukan khusus berdasarkan Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah.[3]


Permasalahan


Berkaitan dengan tujuan negara dalam mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 yang salah satunya untuk mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha namun di lain sisi Undang-Undang juga memberikan pengecualian melalui Pasal 51, bagaimanakah peranan pemerintah dalam mengawasi praktek monopoli yang dilakukan oleh BUMN?


BAB II ISI


Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999


Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mengeluarkan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.


Dalam pedoman tersebut, monopoli yang boleh dilakukan harus memiliki semua unsur yang dirumuskan oleh Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu merupakan barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.


Monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diselenggarakan untuk meningkatkan kemanfataan publik, menjamin kebutuhan masyarakat, menyelenggarakan fungsi pemerintahan, dan mewujudkan kewibawaan negara tetapi tidak boleh pada praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.


Pengawasan Badan Usaha Milik Negara


Sesuai ketentuan UU BUMN, pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris untuk Persero dan Dewan Pengawas untuk Perum. Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, sebagaimana ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, tugas Komisaris dan Dewan Pengawas adalah untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan BUMN yang dilakukan oleh Direksi, memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan BUMN.


Organisasi Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) melaksanakan pembinaan terhadap Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik Negara di Republik Indonesia telah ada sejak tahun 1973. Awalnya, organisasi ini merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.[4] Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan mulai dari Unit Eselon I, Unit Eselon II sampai dengan setingkat Kementerian yang sekarang bernama Kementerian BUMN.


Dari empat fungsi Kementerian BUMN, dua fungsi yang berkait dengan pembinaan BUMN adalah perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN.[5]


Dalam melaksanakan kekuasaan negara, pemerintah memiliki peran sebagai regulator. Oleh karena itu, berkait dengan peran pemerintah dalam pengawasan praktek monopoli yang dilakukan oleh BUMN, selain mengawasi BUMN melalui Menteri BUMN, pemerintah juga dapat mengeluarkan peraturan untuk mengatur monopoli yang dilakukan oleh BUMN agar sesuai dengan tujuan pemberian monopoli tersebut yaitu meningkatkan kemanfataan publik, menjamin kebutuhan masyarakat, menyelenggarakan fungsi pemerintahan, dan mewujudkan kewibawaan negara sembari memagari BUMN agar tidak melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Secara teknis, pengawasan dari pelaksanaan peraturan tersebut dapat diberikan kepada Kementerian BUMN.


BAB III KESIMPULAN


Dalam mengawasi praktek monopoli yang dilakukan oleh BUMN sebagai pengecualian yang diberikan negara kepada BUMN sesuai ketentuan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999, pemerintah memiliki peran sebagai regulator sekaligus pelaksana. Peran pemerintah sebagai regualator dapat diwujudkan melalui pembuatan peraturan untuk mengatur monopoli yang dilakukan oleh BUMN agar sesuai dengan tujuan pemberian monopoli tersebut yaitu meningkatkan kemanfataan publik, menjamin kebutuhan masyarakat, menyelenggarakan fungsi pemerintahan, dan mewujudkan kewibawaan negara sembari memagari BUMN agar tidak melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Sedangkan sebagai pelaksana, pemerintah dapat melaksanakan kegiatan pengawasan yang telah diatur melalui peraturan yang dibuat itu melalui Kementerian BUMN sebagai kementerian yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan BUMN.



[1] Damuri, Yose Rizal et all, Peta Jalan Penggarusutamaan Persaingan Usaha Menuju Kebijakan Ekonomi yang Mengintegrasikan Prinsip Persaingan, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 2016, hal. 13

[2] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 3 huruf c.

[3] Damuri, Yose Rizal, Implikasi Bagi Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bila Indonesia Menjadi Anggota Trans Pacific Partnership (TPP), Bahan Kajian CEDS Universitas Pajajaran, http://isd-indonesia.org/wp-content/uploads/2016/11/Policy-Dialogue-Series-Yose-Rizal-Damuri.pdf, diakses pada 12 Oktober 2017 pukul 14:00 WIB.

[4] _, Sejarah Singkat Kementerian BUMN, http://bumn.go.id/berita/1-Sejarah-Singkat-Kementerian-BUMN, diakses pada 12 Oktober 2017 pukul 13:32 WIB.

[5] _, Tugas Pokok dan Fungsi, http://bumn.go.id/berita/1-Tugas-Pokok-dan-Fungsi, diakses pada 12 Oktober 2017 pukul 13:45 WIB