Thursday, 11 January 2018

// // Leave a Comment

Korupsi dan Pencucian Uang

Korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara[1]. Sedangkan pencucian uang adalah proses untuk mengubah uang kotor hasil kejahatan menjadi uang legal. Korupsi memiliki dimensi nasional sedangkan pencucian memiliki dimensi internasional. Walaupun berbeda dimensi, keduanya merupakan kejahatan yang berbahaya bagi perekonomian negara.


Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang memiliki kaitan yang erat. Pencucian uang selalu memiliki tujuan untuk menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan kotor yang diperoleh dari kejahatan agar uang atau harta kekayaan itu menjadi seolah-olah bersih atau legal. Dengan logika sederhana, uang hasil korupsi adalah uang kotor yang oleh pelakunya akan diproses melalui upaya-upaya pencucian uang agar uang hasil kejahatan korupsi itu seolah-olah menjadi legal.


Secara hukum, korupsi dan pencucian uang juga memiliki kaitan yang jelas. Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) mengatur berbagai kejahatan yang merupakan pidana asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang. Korupsi adalah merupakan salah satu pidana asal tersebut (Pasal 2 ayat (1) huruf n UU TPPU). Penulis menengarai, para pembuat UU TPPU menempatkan korupsi sebagai salah satu pidana asal tindak pidana pencucian karena korupsi merupakan persoalan bangsa yang sangat mendesak untuk diprioritaskan pemberantasannya dan sebagai upaya untuk mengembalikan kekayaan negara yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi.


Sejarah pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pemberantasan korupsi di Indonesia juga memberikan gambaran mengenai kaitan erat antara korupsi dan pencucian uang. Riset PPATK terhadap putusan perkara tindak pidana pencucian uang pada 2015 memberikan hasil bahwa korupsi sebagai pidana asal TPPU berkontribusi 25% terhadap keseluruhan perkara tindak pidana pencucian uang[2]. Dalam publikasi lain yang diterbitkan oleh PPATK yaitu ‘Buletin Anti Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme Mei 2017’ dari Januari 2005 sampai dengan Mei 2017 terdapat 144 putusan perkara TPPU di mana sebanyak 41 perkara atau 28,5% di antaranya merupakan TPPU dengan korupsi sebagai pidana asalnya[3].


Beberapa perkara TPPU yang sudah diputus pengadilan yang pidana asalnya merupakan perkara korupsi di antaranya adalah kasus Bahasyim Assifie, kasus Argandiono, kasus Wa Ode Nurhayati, kasus Djoko Susilo, kasus M. Akil Mukhtar, kasus Rubi Rubiandini, dan kasus Labora Sitorus[4].


Bahkan tuntutan pertama TPPU pun berkaitan dengan korupsi. Tuntutan pertama atas TPPU setelah disahkannya UU No. 15 Tahun 2002 tentang TPPU yang kemudian diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 adalah kasus TPPU yang dilakukan oleh Adrian Waworuntu atas korupsi dana di BNI sebesar Rp1,3 trilyun. Atas perkara tersebut, Adrian Waworuntu dihukum penjara seumur hidup[5].


Korupsi dan pencucian uang merupakan tindak pidana khusus yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi membuat usaha negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi terhambat karena uangnya dikorupsi. Sedangkan, pencucian uang yang berdimensi internasional dapat membahayakan sistem keuangan negara karena pengaruhnya untuk mempengaruhi aliran uang yang masuk dan keluar dari sistem keuangan Indonesia dapat saja menjadi liar. Suatu saat ada aliran uang masuk yang begitu besar dan begitu pun sebaliknya, setelah uang hasil kejahatan itu berhasil dicuci, uang itu dapat mengalir ke luar negeri dengan cepat.



[1] UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan Pasal 3.

[2] Tim Riset PPPATK, Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2015, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan – Jakarta, Cetakan Pertama;2016, hal.28

[3] PPATK, Bulletin Anti Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme Mei 2017, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan – Jakarta, Volume 87/ThVIII/2017, hal.46

[4] Haris, Budi Saiful, Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, https://acch.kpk.go.id/id/ragam/riset-publik/penguatan-alat-bukti-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia, 2016

[5] Fausto, Reynette, Cuci Uang dan Korupsi, https://www.femina.co.id/article/cuci-uang-dan-korupsi, 2013