Monday, 8 January 2018

// // Leave a Comment

Bagaimana penerapan Pendekatan ”Rule of Reason” untuk kasus atau perkara persaingan yang termasuk kategori “Per Se Illegal”?

PENDAHULUAN


Dalam mengungkap kasus pelanggaran Undang-Undang Antimonopoli, dikenal adanya dua pendekatan, yaitu rule of reason dan per se illegal. Pendekatan rule of reason merupakan suatu pendekatan yang dipergunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Sedangkan, pendekatan per se illegal adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut[1].


Dasar pikir kedua pendekatan tersebut adalah untuk menentukan seseorang dihukum karena melakukan perjanjian atau perbuatan yang “dianggap” membahayakan persaingan. Atau, di sisi lain, perlu atau tidaknya dilakukan pembuktian dengan asumsi mahal, lama, dan sulit dilakukan terhadap adanya pengurangan atau perusakan persaingan suatu perjanjian atau perbuatan yang hampir pasti merugikan atau merusak persaingan. Kedua pendekatan itu memiliki perbedaan ekstrim tetapi memiliki tujuan akhir sama, yaitu bagaimana tindakan pelaku usaha tidak menghambat persaingan sehingga menimbulkan inefisiensi dan merugikan konsumen dapat dihindarkan[2].


Umumnya, pendekatan rule of reason digunakan pada kasus yang oleh peraturan hukum dikategorikan sebagai rule of reason dan pendekatan per se illegal dipergunakan pada kasus yang dikategorikan per se illegal. Makalah ini akan membahas tentang bagaimanakah penggunaan pendekatan rule of reason untuk kasus atau perkara persaingan yang termasuk kategori per se illegal.


PEMBAHASAN


Pendekatan per se illegal adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai per se illegal biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali[3].


Perkara yang secara tegas dirumuskan secara per se illegal oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah ketentuan mengenai perjanjian/kegiatan yang dilarang yang meliputi penetapan harga (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6), perjanjian tertutup (Pasal 15), persekongkolan (Pasal 24), posisi dominan (Pasal 25) dan jabatan rangkap (pasal 26)[4].


Apabila pendekatan per se illegal dipergunakan untuk memeriksa perkara-perkara yang secara tegas memiliki rumusan per se illegal tersebut maka pengadilan tidak perlu memeriksan bukti-bukti lebih lanjut atas dampak tindakan tersebut pada persaingan usaha. Sebaliknya, apabila pendekatan rule of reason akan dipergunakan, maka pengadilan harus membuktikan akibat dari perjanjian, kegiatan, atau posisi dominan tertentu guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut menghambat atau mendukung persaingan[5]. Penggunaan pendekatan rule of reason memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap Undang-undang. Contoh dilakukannya interpretasi terhadap Undang-Undang adalah penetapan suatu standar rule of reason, yang memungkinkan pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Artinya untuk mengetahui apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi, atau bahkan menghambat proses persaingan[6].


Ada tiga pengujian pokok yang perlu dilihat guna menerapkan pendekatan rule of reason pada perkara per se illegal, seperti yang dikemukakan oleh Hakim White mengenai penggunaan rule of reason dalam perkara Standard Oil, yaitu: (1) adanya konsep per se illegal; (2) adanya maksud para pihak; dan (3) akibat dari suatu perjanjian. Ketiga pengujian tersebut sebaiknya dipandang sebagai suatu pedoman dalam proses litigasi, daripada sebagai kriteria yang terpisah. Dalam pengertian yang luas, hanya terdapat satu pengujian, yakni adanya dampak (akibat) dari suatu perjanjian (unsur yang ketiga) sedangkan kedua unsur lainnya hanya merupakan jalan pintas untuk menemukan akibat dari perjanjian tersebut[7].


Pendekatan rule of reason memiliki kelebihan dalam hal dipergunakannya analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi terhadap persaingan sehingga dengan akurat dapat menetapkan suatu tindakan pelaku usaha efisien atau tidak. Namun, implikasi dari ha tersebut adalah pengadilan dituntut untuk memiliki pengetahuan yang dalam mengenai teori-teori ekonomi dan praktek-praktek bisnis. Selain itu, untuk membuktikan apakah suatu perjanjian, kegiatan, atau posisi tidak sehat akan menghambat persaingan usaha. Pendekatan ini menjadikan kepastian hukum lama didapat, dan terkadang hasil yang didapatkan berbeda dengan aslinya[8].


PENUTUP


Pendekatan per se illegal dalam memeriksa perkara persaingan usaha memiliki keunggulan dalam hal pemberian kepastian hukum kepada pelaku usaha karena pendekatan ini dengan jelas dan tegas mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam melakukan usaha. Akan tetapi, penggunaan pendekatan per se illegal secara kaku dan menyeluruh juga dipandang dapat berdampak negatif pada iklim usaha karena sangat membatasi pelaku usaha.


Menjawab hal tersebut di atas, untuk memeriksa perkara persaingan usaha yang termasuk kategori per se illegal pun dapat dipergunakan pendekatan rule of reason. Dengan pendekatan ini, suatu perjanjian, tindakan atau posisi dominan dalam persaingan tidak dilihat secara per se terhadap aturannya melainkan juga diperiksa cara perjanjian, tindakan atau posisi dominan tersebut dilakukan dan bagaimana dampak perjanjian, tindakan atau posisi dominan tersebut dalam persaingan, apakah mengambat persaingan, mendukung efisiensi atau justru menghambat efisiensi.


Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penerapan dalam menggunakan pendekatan rule of reason dalam memeriksan perkara yang termasuk kategori per se illegal adalah pendekatan rule of reason membutuhkan proses pembuktian yang rumit dan lama dan kadang-kadang hasil yang didapat berbeda dengan aslinya.



[1] Rizal, Muhammad, Hukum Persaingan Usaha, Penerbit Universitas Terbuka, Cetakan Pertama:2017, hal. 3.3.

[2] Ibid, hal. 3.4.

[3] R.S. Khemani and D. M. Shapiro, Glossary af Industrial Organisation Economics and Competition Law (Paris:OECD, 1996) hal. 51 dalam Lubis, Andi Fahmi et all, Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, KPPU, Jakarta: 2009 hal. 55.

[4] Rizal, Muhammad, Op Cit, hal. 3.20.

[5] R.S. Khemani and D. M. Shapiro, Glossary af Industrial Organisation Economics and Competition Law (Paris:OECD, 1996) hal. 6 dalam Rizal, Muhammad, Op Cit, hal. 3.18.

[6] E. Thomas Sullivan and Jeffrey L., Understanding Antitrust and Its Economic Implications (New York: Matthew Bender dan Co., 1994) p. 85 dalam Lubis, Andi Fahmi et all, Op Cit, hal.66.

[7] Rizal, Muhammad, Op Cit, hal. 3.35.

[8] Rizal, Muhammad, Op Cit, hal. 3.21.