Monday, 3 October 2016

// // Leave a Comment

Kasus Prita Mulyasari dalam Kaitannya dengan Struktur Sosial dan Perubahan Sosial Budaya

Uraian Kasus Prita Mulyasari vs Rumah Sakit Omni Internasional


Kasus tersebut bermula saat Prita Mulyasari memeriksakan kesehatannya di RS Internasional Omni atas keluhan demam, sakit kepala, mual disertai muntah, kesulitan BAB, sakit tenggorokan, hingga hilangnya nafsu makan. Oleh dokter rumah sakit, dr.Hengky Gosal SpPD dan dr.Grace Herza Yarlen Nela, Prita didiagnosis menderita demam berdarah, atau tifus. Setelah dirawat selama empat hari disertai serangkaian pemeriksaan serta perawatan, gejala awal yang dikeluhkan berkurang namun ditemukan sejenis virus yang menyebabkan pembengkakan pada leher. Selama masa perawatan Prita mengeluhkan minimnya penjelasan yang diberikan oleh dokter atas jenis-jenis terapi medis yang diberikan, di samping kondisi kesehatan yang semakin memburuk yang diduga akibat kesalahan dalam pemeriksaan hasil laboratorium awal menyebabkan kekeliruan diagnosis oleh dokter pemeriksa. Disebabkan karena pengaduan serta permintaan tertulis untuk mendapatkan rekam medis serta hasil laboratorium awal yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak rumah sakit Prita kemudian menulis email tentang tanggapan serta keluhan atas perlakuan yang diterimanya ke sebuah milis. Email tersebut kemudian menyebar luas sehingga membuat pihak rumah sakit merasa harus membuat bantahan atas tuduhan yang dilontarkan oleh Prita ke media cetak serta mengajukan gugatan hukum baik secara perdata maupun pidana dengan tuduhan pencemaran nama baik.[i]


Kronologi Kasus Prita Mulyasari[ii]


7 Agusutus 2008


Prita memeriksakan kesehatan di Rumah Sakit Omni Internasional Tengerang, Banten. PM mengeluhkan panas tinggi dan pusing kepala. Awalnya dia didiagnosa demam berdarah, sehingga harus diopname dan mendapat perawatan. Namun keadaan kesehatan Prita makin memburuk.


12 Agustus 2008


Prita pindah ke RS lain di Bintaro dan keluarga Prita meminta hasil resmi kepada RS Omni tentang hasil laboratorium.


15 Agustus 2008


Prita menulis dan mengirimkan email pribadi kepada teman terdekat terkait keluhan pelayanan RS Omni internasional. Email ini kemudian beredar luas di dunia maya.


Agustus 2008


RS Omni Internasional keberatan dengan email Prita yang telah beredar luas di dunia maya. Ada upaya mediasi antara PM dan RS Omni, namun hasilnya buntu.


6 September 2008


RS Omni mempolisikan Prita.


8 September 2008


Pihak Omni Internasional menanggapi email Prita di 2 harian nasional.


24 September 2008


RS Omni menggugat perdata.


11 Mei 2009


Prita diputuskan kalah dalam kasus perdata. Konsekuensinya Prita harus membayar ganti rugi materiil Rp 161 juta dan kerugian immateriil Rp 100 juta.


13 Mei 2009


Prita ditahan di LP Wanita Tangerang, sebagai tahanan kejaksaan.


3 Juni 2009


Tepat pukul 16.20 WIB, Prita dibebaskan dari LP Wanita Tangerang dengan perubahan status sebagai tahanan kota.


4 Juni 2009


Prita menjalani sidang perdana untuk perkara pidana.


25 Juni 2009


Prita diputus bebas oleh PN Tangerang.


29 September 2010


Majelis kasasi MA yang dipimpin Harifin Tumpa mengabulkan permohonan kasasi gugatan perdata yang diajukan Prita Mulyasari melawan RS Omni Internasional, sehingga Prita dibebaskan dari seluruh ganti rugi yang nilainya Rp 204 juta.


30 Juni 2011


Kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikabulkan MA. Prita divonis 6 bulan penjara, tapi dengan masa percobaan selama 1 tahun. Artinya, Prita tidak perlu dipenjara, asalkan tidak mengulangi perbuatannya dalam waktu satu tahun.


Putusan ini dibuat oleh ketua majelis hakim Imam Harjadi, Zaharuddin Utama dan Salman Luthan. Namun Salman Luthan mengajukan beda pendapat (dissenting opinion) dan menyatakan Prita tidak bersalah sehingga harus bebas.


17 September 2012


MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) Prita. MA menganulir putusan pidana PN Tangerang dan kasasi MA. Prita bebas!


Hubungan Kasus Prita Mulyasari dengan Struktur Sosial


Kasus Prita Mulyasari vs Rumah Sakit Omni Internasional adalah kasus antara warga masyarakat biasa berhadapan dengan pihak yang kuat secara ekonomi dan pengaruh, dalam hal ini Manjemen Rumah Sakit Omni Internasional. Dalam struktur sosial dalam kasus ini berhadap-hadapan antara Prita Mulyasari yang berstrata sosial rendah berhadapan dengan Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional yang berstrata sosial tinggi. Dalam sturktur sosial, terdapat pembeda vertikal antara Prita Mulyasari yang anggota lapisan sosial rendah dengan Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional yang merupakan anggota lapisan sosial tinggi.


Selain kasus antara warga masyarakat biasa dengan pihak yang kuat secara ekonomi dan pengaruh (strata sosial tinggi), dalam kacamata pembeda struktur sosial horizontal, kasus antara Prita Mulyasari dengan Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional itu juga dapat dilihat sebagai kasus antara seorang individu berhadapan dengan lembaga sosial. Prita Mulyasari adalah anggota masyarakat secara individual berhadapan dengan sebuah lembaga sosial yang dalam hal ini adalah Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional. Prita bukan anggota Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional.


Dalam perjalanannya, Prita Mulyasari mendapat dukungan dan simpati yang luas dari anggota masyarakat biasa. Dukungan terhadap Prita Mulyasari itu dipicu oleh kesamaan posisi sebagai pihak yang lemah yang berhadapan dengan pihak yang kuat. Dukungan dan simpati yang luas dari anggota masyarakat biasa itu akhirnya mampu mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki strata sosial lebih tinggi untuk ikut mendukung dan bersimpati kepada Prita Mulyasari. Contohnya adalah dukungan dari mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.


Hubungan Kasus Prita Mulyasari dengan Perubahan Sosial


Gugatan yang dilayangkan oleh Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional terhadap Prita Mulyasari dipicu oleh curahan hati Prita Mulyasari yang ditulis pada sebuah email yang dikirim ke mailing list yang di mana Prita Mulyasari menjadi anggota. Era Prita Mulyasari adalah era teknologi informasi dan komunikasi di mana teknologi internet telah banyak dipakai oleh anggota masyarakat terpelajar dan berkelas ekonomi menengah ke atas. Pada era ini sudah dikenal teknologi persuratan elektronik atau yang lebih dikenal sebagai surat elektronik atau surel (email). Perkembangan email juga telah sampai pada fasilitas yang bernama mailing list atau grup elektronik (egroup) di mana seseorang yang memiliki alamat surel dapat menjadi anggota mailing list di mana ia akan dapat membaca semua surel yang dikirim ke mailing list dan setiap surel yang dikirimnya ke mailing list akan dapat dibaca oleh semua anggota mailing list.


Masyarakat pada era Prita Mulyasari mengirim surel ke mailing list itu adalah masyarakat yang sudah mengenal teknologi internet dan hukum di Indonesia telah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu yang telah membuat perubahan cara masyarakat berkomunikasi dan bertukar informasi. Apabila sebelumnya masyarakat berkomunikasi dan bertukar informasi melalui percakapan lisan langsung, melalui surat yang ditulis tangan atau diketik, melalui percakapan telepon dan pertukaran teks melalui SMS, maka pada era internet masyarakat sudah bisa berkomunikasi dengan surel yang dikirim melalui internet. Perubahan cara masyarakat berkomunikasi dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju telah direspon oleh hukum di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya UU ini, berkas digital dapat dijadikan barang bukti kasus. Surel yang dikirim oleh Prita Mulyasari ke mailing list itulah yang dijadikan barang bukti oleh Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional untuk menggugat Prita Mulyasari.


Penyebab Kasus Prita Mulyasari


Gugatan yang diajukan oleh Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional berkaitan dengan surel yang dikirim ke mailing list yang diikuti oleh Prita Mulyasari yang kemudian menyebar secara viral ke dunia maya. Pihak Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional menganggap Prita Mulyasari telah mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni Internasional. Karena Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional menganggap pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional dilakukan melalui surel yang dikirim oleh Prita Mulyasari ke mailing list yang diikutinya, Prita Mulyasari dikenai pidana berdasarkan Pasal 27 UU ITE. Selain pidana, Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional juga melayangkan gugatan perdata kepada Prita Mulyasari.


Pengenaan Pasal 27 UU ITE kepada Prita Mulyasari mendapat tolakan keras dari banyak warga masyarakat yang sejak disahkannya UU ITE sudah menentang keras penggunaan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE karena perihal pencemaran nama baik sudah ada ketentuannya dalam KUHP.


Penyelesaian Kasus yang Sebaiknya


Menurut penulis, kasus Prita Mulyasari seharusnya tidak perlu terjadi karena Prita Mulyasari sudah melakukan hal-hal yang perlu dilakukannya sebagai pasien Rumah Sakit Omni Internasional. Prita Mulyasari, dalam hal ini adalah konsumen dari Rumah Sakit Omni Internasional yang memiliki hak sebagai konsumen. Kasus Prita Mulyasari itu justru semakin menunjukkan bahwa konsumen di Indonesia masih memiliki posisi yang lemah terhadap produsen barang dan/ atau jasa baik dalam kenyatan sehari-hari maupun di depan hukum.

Alih-alih melaporkan Prita Mulyasari secara pidana dan menggugat perdata, sebaiknya Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional melakukan pendekatan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Prita Mulyasari atau menawarkan pengobatan lanjutan sampai Prita Mulyasari sembuh dari penyakit yang dideritanya. Pihak Rumah Sakit Omni Internasional dapat melakukan langkah-langkah yang mengedepankan usaha pemasaran untuk mengembalikan citra perusahaannya yang jatuh karena curahan hati Prita Mulyasari dibanding menggunakan langkah hukum yang justru dibaca oleh masyarakat sebagai wujud arogansi Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional terhadap pasiennya.



[i] http://saralingkan.blogspot.co.id/2012/03/makalah-kasus-prita-mulyasari.html

[ii] http://news.detik.com/berita/2023887/ini-dia-kronologi-prita-mencari-keadilan?