Thursday, 29 September 2016

// // Leave a Comment

Tinjauan Yuridis Terkait Ketidakseragaman Usia Dewasa Dalam Peraturan Perundang-undangan

Ketentuan mengenai usia dewasa dalam peraturan hukum di Indonesia belum memiliki keseragaman sehingga hal itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi subyek hukum maupun penegak hukum, dalam hal ini pengadilan, untuk memutus suatu perkara hukum. Orang boleh beranggapan bahwa pegadilan tidak mungkin berbeda-beda dalam menggunakan batasan usia dewasa untuk memutus perkara yang mereka tangani. Akan tetapi faktanya, terdapat putusan pengadilan yang menggunakan batasan usia dewasa yang berbeda-beda.


Suherman (2010: 12) menyebutkan bahwa pengadilan tidak konsisten dengan patokan umur dewasa. Ada yang berpegang kepada ukuran 21 tahun: PN Jakarta Pusat No. 1138/Pdt.P/1987 PN.JKT.PST ttgl. 22-12-1987; MA No. 59 K/AG/2007, ttgl. 6 Juni 2007; Pengadilan Agama Malang No. 482/Pdt.G/2008/PA.Mlg, ttgl. 22 Mei 2008; Pengadilan Agama Wonosari No. 0432/Pdt.G/2008/PA.Wno, ttgl. 5-8-2008; MA No. 95 K/AG/2009, ttgl. 17-04-2009; MA No. 294 K/AG/2009, ttgl. 16-06-2009, dan ada yang bisa disimpulkan berpegang pada patokan umur dewasa 21 tahun, seperti PT Palembang, disimpulkan dari kpts. No. 41/1975 PT Perdata. Di dalam keputusan-keputusan lain Pengadilan berpegang kepada umur 18 tahun, seperti PN Jakarta Utara No. 1530/Pdt/1987/PN. Jakut, ttgl. 5-11-1987 dan dari keputusan lain, bisa disimpulkan bahwa Pengadilan berpegang kepada usia dewasa 18 tahun, yaitu MA No. 477/K/Sip/1976 ttgl. 13 Oktober 1976. Yang lebih menarik perhatian lagi adalah adanya keputusan Pengadilan Agama yang memakai ukuran dewasa 21 tahun seperti tersebut di atas.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang berbeda-beda dalam mengatur usia dewasa. Ada yang menggunakan umur 21 tahun sebagai usia dewasa, ada pula yang menggunakan usia 18 tahun sebagai usia dewasa. Bahkan, penggunaan istilah dewasa juga tidak tegas karena dalam peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah anak, belum dewasa, dan umur dewasa.


Peraturan perundang-undangan yang menggunakan umur 21 tahun sebagai usia dewasa adalah KUHP Pasal 330, Peraturan Pemerintah (PP) 1949 No. 35 (35/1949) tentang Pemberian Pensiun Kepada Janda (Anak-Anaknya) Pegawai Negeri yang Meninggal Dunia Pasal 5, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 98 Ayat (1). Peratura perundang-undangan yang menggunakan umur 18 tahun sebagai usia dewasa adalah KUHP Pasal 29, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47, Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Penjelasan Pasal 8 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Penjelasan Pasal 6, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 38 ayat (1) huruf a, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 4, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 8 ayat (4), Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat (4), Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Per- 18/Men/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 10 huruf a, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian Pasal 1 ayat (3), dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 1 dan Pasal 2.


Demi untuk menciptakan kepastian hukum sudah selayaknya disepakati keseragaman dalam memandang dan menggunakan batasan usia dewasa di dalam hukum. Mengingat asas lex posterior derogat legi priori, maka penggunaan usia 18 tahun sebagai batasan usia seyogyanya dapat diterima seluruh pemangku kepentingan hukum di Indonesia. Penggunaan usia 18 tahun sebagai batasan usia dewasa untuk memberikan kepastian hukum di Indonesia tersebut sesuai juga dengan yang diusulkan oleh Ade Maman Suherman dan J. Satrio dalam buku Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur).


Referensi:

Suherman, Ade Maman. 2010. Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur). PT Gtamedia. Jakarta.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan