Sunday, 18 September 2016

// // Leave a Comment

Perilaku Menyimpang Bernama Korupsi

Pendahuluan


Publik Indonesia kembali digegerkan oleh operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap empat orang di rumah Ketua DPD RI, Irman Gusman. Ketua DPD RI Irman Gusman termasuk salah satu dari keempat orang yang ditangkap tangan oleh KPK. Publik kembali terpana dan kebingungan melihat tidak kunjung habisnya pelaku tindak pidana korupsi yang ditangkap tangan oleh KPK. Memang asas praduga tidak bersalah harus tetap dikedepankan dalam setiap sangkaan pidana, akan tetapi, untuk kasus tangkap tangan oleh KPK selama ini, sulit untuk mengatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang ditangkap tangan tidak terbukti di pengadilan. Semua kasus tertangkap tangan pelakunya divonis bersalah atas tindak pidana korupsi yang didakwakan.


Korupsi bukan barang baru. Kertas kerja IMF pada 1998 berjudul “Corruption Around The World: Causes, Consequences, Scope and Cures” menyebutkan bahwa banyak bukti yang menunjukkan korupsi sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Dua ribu tahun lalu, seorang perdana menteri raja di India yang bernama Kautilya telah menulis buku berjudul “Arthashastra” yang mendiskusikan masalah korupsi. Tujuh abad lalu, Dante menempatkan penyuap di tempat paling dalam dari neraka untuk menunjukkan rasa ketidaksenangan pada korupsi. Shakespeare pun menempatkan korupsi sebagai hal yang penting dalam pertunjukannya.


Andi Hamzah menyebutkan penyebab korupsi adalah kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan sehari- hari yang semakin lama semakin meningkat, ketidakberesan manajemen, modernisasi, emosi mental, gabungan beberapa faktor. Sedangkan, S.H. Alatas mengungkapkan factor-faktor penyebab korupsi adalah ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi- posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi, kelemahan pengajaran- pengajaran agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tidak hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, dan keadaan masyarakat.


Semua Sepakat Korupsi adalah Pidana


Tidak ada satu pun negara yang memandang korupsi bukan tindak pidana. Pandangan bahwa korupsi merupakan tindak pidana tidak berbeda antara negara yang berlatar belakang bentuk negara maupun sistem pemerintahan. Negara-negara yang berbentuk republik, monarki atau pun teokrasi semua sepakat bahwa korupsi merupakan tindak pidana. Negara-negara yang berlatar belakang ideologi liberal, komunis maupun agama juga sepakat bahwa korupsi merupakan tindak pidana. Indonesia, yang merupakan negara berbentuk republic dengan sistem pemerintahan presidensiil berdasarkan demokrasi Pancasila juga memandang korupsi sebagai tindak pidana dan sudah sejak lama memiliki perangkat hukum untuk memberantas korupsi. Dengan demikian, dari sudut pandang sosiologi, korupsi merupakan perilaku sosial yang menyimpang dari suatu masyarakat.


Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun-tahun awal berdirinya NKRI, yaitu sejak masa Orde Lama, yang menggunakan Peraturan Penguasa Militer di lingkungan Angkatan Darat dan Peraturan Penguasa Perang Pusat di lingkungan Angkatan Udara. Pada masa Orde Lama diundangkan UU Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Pada masa Orde Baru dikeluarkan UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada masa setelah reformasi, peraturan hukum menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi meliputi Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40, TNLRI 387), tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134, TNLRI 4150), tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 (LNRI 2002-137.TNLRI 4250) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia bisa dikatakan sama tuanya dengan usia NKRI tetapi sepertinya tindak pidana itu sangat sulit diberantas terbukti dengan selalu ada operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangkap terduga pelaku-pelaku tindak pidana korupsi pada saat melakukan kegiatan transaksi yang diduga sebagai salah satu rangkaian dari tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan.


Korupsi adalah Perilaku Menyimpang


Secara umum perilaku menyimpang dapat diartikan sebagai tingkah laku yang melanggar atau bertentangan dengan aturan normatif dan pengertian normatif maupun dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Menurut Robert M.Z Lawang perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulakan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Menurut Lemert penyimpangan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer adalah suatu bentuk perilaku menyimpang yang bersifat sementara dan tidak dilakukan secara terus-menerus sehingga masih dapat ditolerir masyarakat seperti melanggar lalu lintas,buang sampah sembarangan dll. Sedangkan penyimpangan seksunder yakni perilaku menyimpang yang tidak mendapat toleransi dari masyarakat dan umumnya dilakukan berulang kali seperti merampok, menjambret, memakai narkoba, menjadi pelacur, tawuran dan lainlain (Kamanto Sunarto 2006:78).


Menurut Soerjono Soekanto perilaku menyimpang disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkahlaku umum. Disebut sebagai penyakit masyarakat karena gejala sosialnya yang terjadi ditengah masyarakat itu meletus menjadi ”penyakit”. Dapat disebut pula sebagai struktur sosial yang terganggu fungsinya.

Semua tingkah laku yang sakit secara sosial tadi merupakan penyimpangan sosial yang sukar diorganisir, sulit diatur dan ditertibkan sebab para pelakunya memakai cara pemecahan sendiri yang tidak umum, luar biasa atau abnormal sifatnya. Biasanya mereka mengikuti kemauan dan cara sendiri demi kepentingan pribadi. Karena itu deviasi tingkah laku tersebut dapat mengganggu dan merugikan subyek pelaku sendiri dan atau masyarakat luas. Deviasi tingkah laku ini juga merupakan gejala yang menyimpang dari tendensi sentral atau menyimpang dari ciri-ciri umum rakyat kebanyakan.


Perilaku menyimpang itu tidak hanya dapat dilakukan oleh individu melainkan juga dapat dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok. Menurut Teori Kontrol, penyimpangan merupakan kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Teori ini menilai bahwa perilaku menyimpang merupakan konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum.


Dilihat dari perspektif sosiologi, korupsi merupakan perilaku menyimpang karena tidak sesuai dengan norma hukum yang dibuat oleh negara. Perilaku menyimpang yang juga merupakan penyakit sosial itu harus diberantas sampai tuntas ke akar-akarnya karena kerugian yang diakibatkan oleh korupsi bukan hanya mempengaruhi satu atau dua orang anggota masyarakat saja melainkan seluruh anggota masyarakat.