Friday, 22 April 2016

// // Leave a Comment

KODE ETIK PROFESI HUKUM DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Pendahuluan


Profesi hukum digolongkan sebagai officium nobile atau profesi yang luhur, yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan pada manusia dan masyarakat. Ada lima profesi yang termasuk dalam kategori profesi hukum, yaitu polisi, hakim, jaksa, penasehat hukum (advokat) dan notaris. Sebagai profesi yang luhur, masyarakat mengharapkan para profesional hukum itu menjunjung tinggi etika profesi mereka dan memiliki pandangan bahwa para profesional hukum tidak akan melanggar hukum karena mereka bertugas menegakkan hukum.


Akan tetapi, apabila kita mengikuti pemberitaan di media cetak, media daring atau media elektronik, kita acapkali disuguhi berita tentang hakim yang ditangkap KPK, jaksa yang ditangkap KPK, penasehat hukum yang ditangkap KPK, notaris ditangkap polisi dan juga polisi yang ditangkap BNN. Semua profesi hukum itu memiliki oknum yang melanggar hukum yang seharusnya ditegakkannya sendiri.


Profesi didefinisikan sebagai suatu pekerjaan yang memiliki suatu pekerjaan yang memerlukan atau menuntut keahlian (expertise), meggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. Salah satu ciri profesi menurut Suhrawardi Lubis adalah adanya kode etik. Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar hukum.


Fakta mengenai ditangkapnya para profesional hukum itu tentu menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan kode etik profesi hukum dan implementasinya di indonesia. Apakah profesi hukum di Indonesia memiliki kode etik dan bagaimana implementasi kode etik tersebut untuk menjamin para profesional hukum mematuhi kode etik tersebut? Dalam makalah ini penulis akan mengambil profesi hakim sebagai contoh untuk dibahas.


Kode Etik Profesi Hakim dan Implementasinya


Menurut Bertens, kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat. Kode etik profesi itu menurut Sumaryono memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, serta sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Profesi hukum sendiri didefinisikan sebagai profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara (C.S.T. Kansil, 2003: 8).


Sebagaimana disebutkan pada bagian pendahuluan, hakim adalah salah satu profesi dari profesi hukum. Menurut Pasal 1 butir 8 KUHP, Hakim disebut sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Sedangkan, menurut Pasal 31 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Sebagaimana profesi lainnya, hakim memiliki kode etik yang menjadi pedoman berperilaku dalam menjalankan profesinya. Kode etik hakim telah mengalami beberapa kali penyempurnaan. Kode etik hakim pertamakali dicetuskan pada dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI Tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip Internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai negara, antara lain The Bangalore Principles of Yudicial Conduct. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan pedoman perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. Kode etik hakim yang terakhir adalah KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM yang merupakan KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MA RI DAN KETUA KY RI NOMOR: 047/KMA/SKB/IV/2009 DAN NOMOR: 02/SKB/P.KY/IV/2009 TANGGAL 8 APRIL 2009.


Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.


Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut dapat diberi sanksi. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik hakim dilakukan secara internal maupun eksternal. Pengawasan secara internal dilakukan oleh organ pengawasan yang terdapat pada lingkungan peradilan mulai Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung. Di Pengadilan Negeri diangkat Hakim Pengawas Bidang di Tingkat Peradilan Pertama, di Pengadilan Tinggi diangkat Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Tingkat Banding dan di Mahkamah Agung dibentuk Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Sebagaimana disebutkan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut, setiap pimpinan pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar hakim di dalam lingkungannya mematuhi pedoman perilaku tersebut. Pengawaan secara eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial dan masyarakat. Komisi Yudisial memiliki dua tugas, yaitu (1) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan (2) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Tugas Komisi Yudisial yang kedua itulah yang menjadi dasar untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dan menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Indonesia.


Pengaduan dalam pengawasan terhadap pelanggaran kode etik hakim secara internal dapat diperoleh melalui pengaduan masyarakat, pengaduan internal, laporan kedinasan dan laporan dari instansi lain. Selain mengadu kepada bagian pengawasan di setiap tingat peradilan, masyarakat juga dapat memberikan laporan pengaduan kepada Komisi Yudisial. Selanjutnya, pengaduan terhadap pelanggaran kode etik hakim akan diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan / atau Komisi Yudisial. Putusan atas hasil pemeriksaan oleh Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial disampaikan kepada Mahkamah Agung. Apabila terbukti melanggar kode etik dan sampai diberi usulan sanksi pemberhentian sementara atau peberhentian, hakim yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di depan Majelis Kehormatan Hakim.

Pengawasan dan penegakan kode etik hakim, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal terus dilakukan. Pada 2015 misalnya, Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali mengatakan jumlah hakim yang melanggar kode etik di 2015 lebih banyak dibandingkan di 2014. Pada 2015, ada 118 hakim diberi sanksi dibanding 112 pada 2014. Komisi Yudisial juga bekerja melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Menutup 2015, Komisi Yudisial merekomendasikan pemberian sanksi kepada 116 hakim yang melanggar kode etik.


Penutup


Sebagai profesi hukum yang termasuk ke dalam golongan officium nobile atau profesi luhur, hakim memiliki kode etik yang tertuang dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang harus ditaati oleh seluruh hakim di Indonesia. Dalam pelaksanaannya masih banyak hakim yang melanggar kode etik yang terbukti dengan banyaknya hakim yang dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung maupun hakim yang direkomendasikan oleh Komisi Yudisial untuk diberi sanksi. Selain melalui pengawasan, penegakan kode etik hakim harus dilakukan melalui pendidikan kode etik pada saat pendidikan calon hakim dan pembinaan yang terus-menerus pada saat seseorang sudah diangkat menjadi hakim.


Daftar Pustaka:


Umam, Khotibul, et al, FILSAFAT HUKUM DAN ETIKA PROFESI, Cet.1;Ed.1, Penerbit Universitas Terbuka, 2015.

Lubis, Suhrawardi K., Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Kansil, C.S.T. et al, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Mustaqim, Akhmad Bisri, KODE ETIK HAKIM DI PENGADILAN STUDI PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DI INDONESIA, Disertasi Gelar Doktor dalam Program Studi Ilmu Keislaman Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.