Thursday, 7 April 2016

// // Leave a Comment

KASUS-KASUS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SLEMAN 2015

PENDAHULUAN


Pemilihan umum adalah kegiatan yang wajib dilaksanakan di dalam sebuah negara demokrasi. Sungguh naif apabila ada suatu negara yang mengaku sebagai negara demokrasi tetapi tidak pernah ada pemilu yang dilaksanakan di negara tersebut.


Pemilu memiliki setidaknya lima tujuan, yaitu untuk: (1) pemilu merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya peralihan kekuasaan secara tertib dan damai, (2) pemilu diselenggarakan agar demokrasi perwakilan dapat berjalan dan hak konstitusional warga terpenuhi, (3) pemilu merupakan salah satu unsur untuk mewujudkan negara hukum, (4) pemilu merupakan sistem untuk mengisi anggota parlemen, dan (5) pemilu merupakan sistem untuk membentuk pemerintahan.[1]


Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia masih tergolong sangat muda. Indonesia baru berdiri pada 17 Agustus 1945. Masih sangat muda apabila dibandingkan dengan negara demokrasi seperti Amerika Serikat yang didirikan pada 4 Juli 1776. Seperti tertulis dalam sejarah, pemilu diselenggarakan pertama kali pada tahun 1955. Pemilu selanjutnya baru dilaksanakan tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. Pemilu 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 dan 1999 hanya terdiri dari pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Sedangkan, mulai 2004, pemilu di Indonesia terdiri dari pemilu untuk memilih anggota DPR/DPRD dan pemilihan presiden. Mulai 2008, Indonesia pun mengenal pemilihan kepala daerah.


Pemilu di Indonesia telah diselenggarakan sejak 1955. Artinya, sampai saat ini Indonesia sudah mengenal pemilu selama 61 tahun. Akan tetapi, kasus-kasus dalam pemilu masih saja muncul dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Bahkan kasus klasik seperti penetapan DPT, pemilih fiktif, politik uang dan pelanggaran kampanye selalu saja berulang setiap saat. Pada makalah ini, penulis akan membahas mengenai kasus-kasus yang timbul pada pemilihan kepada daerah Kabupaten Sleman yang diselenggarakan pada 9 Desember 2015. Data kasus-kasus pada pilkada Kabupaten Sleman 2015 tersebut dikumpulkan dari penelitian berita di media online mulai dari awal 2014 sampai dengan akhir 2015.


KASUS-KASUS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SLEMAN 2015


Dari penelitian berita di media online mulai awal 2014 sampai dengan akhir 2015, penulis menemukan lima (5) kasus pada pilkada Kabupaten Sleman 2015, yaitu: kasus penetapan DPT, kasus penetapan calon pasangan kepala daerah, pelanggaran kampanye umum, terjadinya kekerasan dalam rangkaian penyelenggaraan pilkada Kabupaten Sleman 2015 dan pembagian kupon berhadiah.


1. Kasus penetapan DPT pada pilkada Kabupaten Sleman 2015


Kasus penetapan DPT pada pilkada Kabupaten Sleman mulai menyeruak karena KPUD Kabupaten Sleman mempergunakan Data DPT Pemilu Presiden 2014 sebagai basis data DPT. Kita semua paham bahwa DPT pada pemilihan umum 2014 dan pemilihan presiden 2014 sudah banyak dipermasalahkan secara nasional karena terdapatnya kejanggalan-kejanggalan pada DPT pemilu 2014 dan pilpres 2014 tersebut. Penggunaan DPT pilpres 2014 sebagai basis data untuk pemutakhiran data daftar pemilih pada pilkada Kabupaten Sleman sempat dipertanyakan oleh pemangku kepentingan pilkada di Kabupaten Sleman.


DPT pilkada Kabupaten Sleman 2015 yang bermasalah tersebut berujung pada kasus pemilih ganda seperti yang dilaporkan terjadi di TPS 3 kawasan Susukan, Margokaton, Seyegan. Dari total 559 DPT (Daftar Pemilih Tetap), petugas menemukan daftar pemilih ganda sebanyak 23 orang (rilis pukul 11.40). Sedangkan di Sinduharjo, terdapat penukaran surat suara antara TPS 15 dan 16, sekaligus pendistribusiannya yang melebihi jumlah DPT. Dimana di TPS 15 terdapat 434 DPT, namun yang dikirim jumlahnya mencapai 502 surat suara, alias kelebihan 57 surat suara. Alhasil, 57 sisa surat suara tersebut diserahkan ke KPU Sleman.[2]


2. Kasus penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah


Terjadi masalah pada proses penatapan Pasangan Calon Kepala Daerah pada pilkada Kabupaten Sleman 2015. Kasus penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah pada pilkada Kabupaten Sleman 2015 tersebut sempat menjadi sorotan media cetak dan elektronik nasional serta polemiknya menjadi pembicaraan nasional.[3]


Permasalahan pada penetapan paslon tersebut dimulai karena perekrutan pasangan bakal calon yang dilakukan oleh partai politik pengusung Calon Bupati Sri Purnomo – petahana Bupati Sleman -- yang merekrut Sri Muslimatun yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Sleman dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Perekrutan Sri Muslimatun tersebut dinilai sebagai penggembosan untuk PDIP karena PDIP akan mengusung Calon Bupati sendiri, yaitu Yuni Satia Rahayu yang merupakan Wakil Bupati Sleman. Secara administrasi memang tidak mungkin PDIP mengusung Yuni Satia Rahayu sebagai Calon Bupati sembari memberikan rekomendasi atas Sri Muslimatun untuk menjadi Calon Wakil Bupati kepada koalisi PAN. Sri Muslimatun akhirnya mengundurkan diri dari keanggotaannya di DPRD Kabupaten Sleman dan PDIP agar dapat maju sebagai calon non parpol.


Kasus tersebut menjadi ramai karena DPC PDIP Kabupaten tidak segera mengeluarkan SK PAW menyusul pengunduran Sri Muslimatun padahal DPP PDIP sudah mengeluarkan rekomendasi pemberhentian Sri Muslimatun.[4] Hal itulah yang menjadi sorotan secara nasional dan sempat keluar pernyataan bahwa di Kabupaten Sleman terjadi praktek politik tidak sehat untuk mengganjal pasangan calon Kepala Daerah.


Ketetapan KPUD Kabupaten Sleman pada 22 Oktober 2015 yang meloloskan pasangan Sri Purnomo – Sri Muslimatun digugat oleh Gerindra karena DPC PDIP Kabupaten Sleman belum mengeluarkan SK PAW sehingga Sri Muslimatun saat itu masih tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sleman dari Fraksi PDIP karena DPC PDIP Kabupaten Sleman belum mengeluarkan SK PAW untuk Sri Muslimatun.[5]


3. Kasus pelanggaran kampanye umum


Peraturan KPU Nomor 01/2013 pasal 30 yang menyebutkan peserta kampanye dilarang melakukan pawai kendaraan, termasuk ke wilayah dapil lain, melanggar peraturan lalu lintas, dan melakukan perbuatan lain yang mengganggu kegiatan masyarakat. Peraturan KPU tersebut dilanggar oleh kedua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman. Fakta di lapangan, pendukung dari kedua pasangan calon tetap melakukan pawai kendaraan pada saat berlangsung kegiatan kampanye umum.


Konvoi kendaraan merupakan kegiatan yang selalu dilakukan oleh pendukung parpol/pasangan calon kontestan pemilu. Kegiatan tersebut merupakan warisan pemilu-pemilu sejak pertama kali Indonesia mengenal pemilu dan sangat sulit dihentikan walaupun sebenarnya kegiatan tersebut sudah dilarang.


4. Kasus kekerasan dalam rangkaian penyelenggaraan pilkada


Kasus kekerasan dalam Pilkada Kabupaten Sleman terjadi pada saat konvoi kendaraan yang dilakukan oleh massa yang menggunakan atribut Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP adalah salah satu parpol yang mengusung Sri Purnomo – Sri Muslimatun.


Pada peristiwa kekerasan tersebut terjadi perusakan sebuah mobil Toyota Yaris yang ditumpangi oleh Fariz Afristya (24), dan Ayudyah Eka Apsari (24). Akibat peristiwa tersebut mobil Toyota Yaris mengalami kerusakan parah dan penumpangnya mengalami luka-luka akibat pecahan kaca. Video peristiwa perusakan tersebut beredar di media sosial.


5. Pembagian Kupon Berhadiah


Pada pilkada Kabupaten Sleman 2015 juga sempat dilaporkan terjadinya pembagian kupon berhadiah di wilayah Berbah. Kupon tersebut disebarkan untuk mendukung salah satu pasangan calon. Menurut berita, ada sebanyak 1621 lembar kupon yang diedarkan di wilayah Kecamatan Berbah tersebut.[6]


Pembagian kupon berhadiah seperti yang dilaporkan tersebut dapat digolongkan sebagai politik uang. Pada setiap penyelenggaraan pemilu selalu terdengar isu mengenai serangan fajar yang dimaksudkan untuk menamai kegiatan bagi-bagi sembako atau uang pada waktu fajar pada hari H penyelenggaraan pemilu. Kasus seperti ini sering ditemukan dan tidak jarang dilaporkan pada Panitia Pengawas Pemilu. Contoh yang terjadi pada pilkada Kabupaten Sleman 2015 adalah pembagian kupon berhadiah untuk mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah.


PENUTUP


Pada Pemilihan Kepada Daerah Kabupaten Sleman 2015 terjadi setidaknya lima (5) kasus pemilu seperti yang telah diuraikan di atas, yaitu kasus penetapan DPT, kasus penetapan calon pasangan kepala daerah, pelanggaran kampanye umum, terjadinya kekerasan dalam rangkaian penyelenggaraan pilkada Kabupaten Sleman 2015 dan pembagian kupon berhadiah.


Pemilu merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam sistem demokrasi sehingga kualitas pemilu harus selalu ditingkatkan agar apa pun tujuan dari penyelenggaraan pemilu tersebut dapat menghasilkan keluaran yang juga bermanfaat. Untuk meningkatkan kualitas pemilu pada umumnya, penulis menyarankan agar (1) dilakukan perekrutan penyelenggara pemilu dengan baik dan benar sehingga mampu merekrut penyelenggara pemilu yang memiliki kualitas dan integritas, (2) aturan penyelenggaraan pemilu ditegakkan agar ke depan pelanggaran-pelanggaran pemilu dapat semakin ditekan ke titik minimal dan (3) dilakukan pendidikan politik dengan baik kepada masyarakat agar masyarakat semakin melek politik dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang tujuan akhirnya adalah agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas.



[1] Fatmawati, HUKUM TATA NEGARA, Cet.1;Ed.1, Penerbit Universitas Terbuka, 2014, Halaman 6.4

[2] _, Pilkada Sleman 2015: Dari Pemilih Ganda, “Kampanye” dengan Pengeras Suara Masjid, hingga Pembagian Kupon Berhadiah, http://suarapemudajogja.com/2015/12/10/pilkada-sleman-2015-dari-pemilih-ganda-kampanye-dengan-pengeras-suara-masjid-hingga-pembagian-kupon-berhadiah/

[3] _, Polemik Pilkada Sleman Menjadi Pembicaraan Nasional, http://news.viva.co.id/nusantara/jogja/polemik-pilkada-sleman-menjadi-pembicaraan-nasional

[4] _, Pilkada Sleman Terancam Hanya Satu Paslon, http://www.koran-sindo.com/news.php?r=6&n=6&date=2015-09-30

[5] _, Gerindra Gugat Keputusan KPU Sleman Loloskan Sri Muslimatun, http://koran.tempo.co/konten/2015/10/28/386027/Gerindra-Gugat-Keputusan-KPU-Sleman-Loloskan-Sri-Muslimatun

[6] _, Pilkada Sleman 2015: Dari Pemilih Ganda, “Kampanye” dengan Pengeras Suara Masjid, hingga Pembagian Kupon Berhadiah, http://suarapemudajogja.com/2015/12/10/pilkada-sleman-2015-dari-pemilih-ganda-kampanye-dengan-pengeras-suara-masjid-hingga-pembagian-kupon-berhadiah/