Sunday, 3 April 2016

// // Leave a Comment

Kajian Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta di Dunia Maya

I. Pendahuluan

Di Indonesia pelanggaran hak cipta melalui dunia maya kerap
terjadi dan bahkan terkadang dapat dilihat banyaknya orang yang menggunduh lagu
dan film tanpa izin, perdagangan CD lagu maupun Film bajakan di jual di mall-mall atau tempat perdagangan lainnya secara bebas, bahkan beberapa kantor juga
menggunakan software bajakan. Sedangkan sesungguhnya telah ada aturan dan
perangkat alat Negara yang dapat menindak pelanggaran hak cipta di dunia maya
maupun riil dalam masyarakat, baik menggunakan undang-undang hak cipta maupun
Undang-undang ITE. Tetapi hal itu tidak efektif dalam menanggulangi
pelanggaran-pelanggaran itu.

II. Permasalahan

Efektifitas penegakan hukum bergantung kepada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum di masyarakat. Unsur manakah dari ketiga unsur tersebut yang membuat UU Hak Cipta maupun UU ITE tidak efektif untuk menanggulangi pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta?

III. Landasan Teori

Menurut Lawrence M. Friedman, efektifitas dari implementasi dari suatu produk hukum ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: faktor substansi atau materi dari undang-undangnya sendiri, faktor aparatur penegak hukum yang terkait, dan ketiga adalah faktor budaya hukum yang ada di masyarakat[1].


1. Faktor Substansi Hukum


Substansi atau materi dari suatu produk peraturan perundangan merupakan faktor yang cukup penting untuk diperhatikan dalam penegakkan hukum, tanpa substansi atau materi yang baik dari suatu peraturan perundangan rasanya sangat sulit bagi aparatur penegak hukum untuk dapat menegakkan peraturan perundangan secara baik pula, dan hal tersebut sangat ditentukan atau dipengaruhi ketika proses penyusunan suatu peraturan perundangan dilakukan.


Suatu produk peraturan perundangan dapat dikatakan baik apabila hal-hal yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut dirumuskan secara jelas, tegas, sistematis dan mudah untuk dimengerti oleh semua pihak, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi setiap orang yang membaca peraturan perundangan tersebut.


Dalam faktor substansi Undang-undang ini terdapat beberapa hal utama yang kemungkinan dapat mempengaruhi implementasi hukum berdasarkan Undang-Undang tersebut, yaitu: tujuan undang-undang dan perumusan pasal undang-undang.


2. Faktor Struktur/Aparatur Hukum


Peranan aparatur penegak hukum juga tidak kalah pentingnya dalam menentukan tingkat keberhasilan penegakkan suatu peraturan perundangan, baik buruknya aparatur penegak hukum dapat menentukan baik buruknya pula suatu penegakkan peraturan perundangan. Suatu peraturan perundang yang baik terkadang tidak dapat ditegakkan secara baik, apabila yang menegakkan peraturan perundangan tersebut adalah aparatur penegak hukum yang tidak baik atau cakap. Dan hal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya rendahnya tingkat pemahaman dari aparatur penegak hukum terhadap substansi suatu peraturan perundangan.


Kemudian diberlakukannya suatu peraturan perundang-undang yang mempunyai maksud dan tujuan baik belum tentu memberikan suatu manfaat yang nyata bagi masyarakat, apabila tidak ditegakkan secara konsisten dan bertanggung jawab aturan-aturan hukum yang ada didalamnya. Karena suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya hanyalah rangkaian kalimat yang tidak akan memberikan makna tanpa adanya mekanisme penegakkan hukum yang jelas dan pelaksanaan yang konsisten dari aparatur penegak hukumnya.

Salah satu masalah utama yang sulit diatasi di Indonesia sampai saat ini adalah masalah dalam penegakkan hukum (law enforcement), karena sebaik apapun suatu peraturan perundang-undangan hanya akan menjadi ”macan kertas” yang tidak akan membuat takut bagi siapapun untuk tidak mematuhinya, apabila tidak ada penegakkan hukum yang konsisten dan bertanggung jawab dari para aparatur penegak hukum, seperti yang telah dikemukan sebelumnya.


3. Faktor Budaya Hukum


Selanjutnya faktor budaya hukum tidak dapat diabaikan begitu saja dalam menentukan sukses atau tidaknya penegakkan suatu produk peraturan perundangan, meskipun materi suatu peraturan perundangan itu baik, dan dilengkapi oleh aparatur hukum yang cakap dalam menegakkannya, tanpa adanya budaya hukum yang kondusif di masyarakat rasanya akan sangat sulit bagi suatu produk peraturan perundangan dapat berjalan secara efektif.

Sedangkan budaya hukum itu sendiri tercermin dalam sikap warga masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Respon masyarakat terhadap penerapan hukum yang mengatur perilaku (dalam hal ini UU Hak Cipta dan UU ITE) akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianutnya. Apabila produk hukum yang mengatur mengacu pada sistem nilai tertentu dihadapkan pada masyarakat yang menganut sistem nilai dan memiliki budaya hukum yang berbeda, bukan hal yang aneh bila penerapan produk hukum tersebut akan mengalami kesulitan.


IV. Analisis Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Melalui UU Hak Cipta dan UU ITE

Substansi UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Tujuan UU Hak Cipta

Tujuan dari suatu undang-undang dapat dilihat pada bagian konsiderans undang-undang tersebut yang selalu memberikan dasar pertimbangan dibuatnya undang-undang tersebut, termasuk tujuan pembuatan undang-undang tersebut. UU Hak Cipta memiliki lima (5) butir konsiderans. Dari kelima butir konsiderans tersebut, dapat diambil inti bahwa tujuan dibuatnya UU Hak Cipta adalah untuk meningkatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait.


Dari sisi tujuannya, UU Hak Cipta sudah memberikan gambaran yang jelas tentang untuk apa UU tersebut dibuat, yaitu meningkatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait.


Perumusan Pasal UU Hak Cipta

Kajian terhadap perumusan Pasal UU Hak Cipta akan dibatasi pada pasal pidana pelanggaran Hak Cipta menurut UU Hak Cipta. Ketentuan pidana pelanggaran Hak Cipta menurut UU Hak Cipta diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120. Setelah membaca rumusan pasal-pasal ketentuan pidana pada UU Hak Cipta, penulis berpendapat bahwa rumusan ketentuan pidana pada UU Hak Cipta sudah lengkap dan memadai untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada pencipta, pemilik Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait. Akan tetapi, hal yang perlu dicermati mengenai ketentuan pidana dalam UU Hak Cipta adalah semua ketentuan pidana pada UU Hak Cipta adalah merupakan delik aduan (Pasal 120 UU No.28 Tahun 2014). Ketentuan mengenai delik aduan itu tentu membuat aparat penegak hukum, terutama penyidik, tidak dapat melakukan pemberantasan pelanggaran Hak Cipta secara aktif.

Substansi UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

Tujuan UU ITE

Tujuan UU ITE dapat dilihat pada bagian konsiderans UU tersebut. Penulis melihat bahwa tujuan UU ITE terdapat pada butir b bagian konsiderans, yaitu untuk mengatur pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.


Tujuan UU ITE tidak secara khusus berhubungan dengan Hak Cipta sebagaimana UU Hak Cipta yang memag merupakan peraturan perundangan yang khusus mengatur mengenai Hak Cipta.

Rumusan Pelanggaran Hak Cipta pada UU ITE

Secara tekstual, UU ITE tidak mengatur transaksi elektronik yang melanggar Hak Cipta. Akan tetapi, walaupun tidak secara tekstual dirumuskan, Pasal 25 UU ITE memiliki benang merah dengan Hak Cipta karena mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Rumusan Pasal 25 UU ITE tersebut berbunyi “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”


Larangan dalam UU ITE yang berkaitan dengan Hak Cipta, walaupun juga tidak secara tekstual diatur menyebut Hak Cipta dapat dilihat pada Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) dan ketentuan pidana atas larangan pada Pasal 32 UU ITE itu diatur pada Pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2). Berikut rumusan pasal-pasal tersebut:


Pasal 32

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.


Pasal 48

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Struktur Hukum Penindakan Pelanggaran Hak Cipta

Aparat Hukum untuk penindakan pelanggaran Hak Cipta terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan.


Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 120 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seluruh ketentuan pidana dalam UU Hak Cipta merupakan delik aduan. Hal itu membuat aparat penegak hukum tidak dapat melakukan pemberantasan pidana pelanggaran Hak Cipta tanpa adanya aduan atau laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Penjualan CD musik atau VCD/DVD film bajakan dilakukan secara terbuka melalui lapak-lapak di pinggir jalan, pertokoan ataupun mal tetapi penegak hukum tidak dapat melakukan penggrebekan tanpa adanya laporan. Dalam hal ini, kita tidak dapat menyalahkan pihak penegak hukum karena penegak hukum pun harus bekerja berdasarkan peraturan hukum yang ada.


Pelanggar Hak Cipta yang dilaporkan dan diproses di pengadilan pun hanya diberi sanksi ringan sehingga tidak mampu memberikan efek jera untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta terutama dalam pembajakan lagu dan film. Sanksi terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) selama ini belum menimbulkan efek jera bagi pelakunya sehingga tingkat pelanggarannya terus meningkat, meskipun pemerintah sudah memiliki perangkat undang-undangnya.[2]


Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta juga belum dapat menyasar kepada pelaku-pelaku pelanggaran Hak Cipta kelas kakap. Selama ini, penegakan hukum baru mampu menyasar pada pelaku-pelaku pelanggaran Hak Cipta kecil seperti penjual atau pembeli barang bajakan. Padahal, melihat banyaknya VCD/DVD film bajakan yang dijual di banyak tempat, dapat diindikasikan bahwa pembajakan VCD/DVD film itu dilakukan oleh pemain kelas kakap yang memiliki fasilitas penggandaan VCD/DVD dari puluhan ribu hingga jutaan keping.


Berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta melalui dunia maya, Kementerian Komunikasi dan Informatika pernah melakukan pemblokiran terhadap duapuluh (20) situs penyedia musik/lagu bajakan dalam format mp3[3]. Akan tetapi, situs-stus serupa kembali bermunculan. Kementerian Kominfo memiliki personel yang terbatas untuk mencari situs-situs penyedia materi digital ilegal dan sangat bergantung kepada pelapor agar dapat memblokir situs-situs serupa.

Budaya Hukum Pelanggaran Hak Cipta

Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta lagu, dan Pemusik Republik Indonesia atau PAPPRI mencatat pada 2013 nilai kerugian akibat pembajakan musik rekaman mencapai Rp 4 triliun per tahun. Perhitungan ini tidak mengherankan karena, menurut data Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, sejak tahun 2007, industri musik bajakan telah menguasai 95,7 persen pasar.[4]

Kondisi serupa terjadi pada industri perfilman. Dari catatan Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi), pembajakan terhadap satu film saja melalui bioskop, televisi, digital, dan home video mengakibatkan potensi kerugian sebesar Rp 4,3 miliar. Jika pembajakan dilakukan kepada 100 film, maka potensi kerugian sangat besar, Rp 437,5 miliar.[5]


Informasi di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa masyarakat kita memang belum menghormati Hak Cipta. Melihat banyaknya lapak-lapak penjualan CD/VCD/DVD bajakan mulai dari pinggir jalan, pertokoan sampai dengan mal yang banyak dikunjungi pembeli ditambah dengan banyaknya situs web yang menyediakan materi-materi digital bajakan dan ramai dengan pengunjung, kita bisa mendapatkan gambaran bahwa masyarakat kita belum memiliki budaya menghormati dan menghargai Hak Cipta.


Kementerian Komunikasi dan Informatika pernah melakukan pemblokiran terhadap duapuluh (20) situs penyedia mp3 bajakan. Akan tetapi, saat ini pun masih banyak situs seperti situs-situs yang dibajak itu baik karena lolos dari pemblokiran atau pun dihidupkan kembali oleh pemiliknya melalui penggunaan nama domain yang lain. Untuk situs unduh film, bisa dikatakan tidak banyak situs film bajakan yang menyediakan film Indonesia bajakan. Akan tetapi, situs film asing bajakan justru sangat banyak dan selalu ramai dikunjungi. Hal itu memperkuat asumsi bahwa budaya hukum pelanggaran Hak Cipta memang masih sangat tinggi di Indonesia.


Ketersediaan peraturan perundangan tentang perlindungan Hak Cipta dan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum dalam pelanggaran Hak Cipta tidak akan pernah mampu secara signifikan menekan pelanggaran hukum terhadap Hak Cipta apabila budaya hukum di dalam masyarakat kita masih belum menghormati dan menghargai Hak Cipta dan masih bersifat permisif dalam mendapatkan materi-materi bermuatan Hak Cipta secara ilegal baik melalui pembelian barang-barang bajakan maupun mengunduh barang-barang bajakan dari internet.

V. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis berpendapat bahwa elemen yang menyebabkan penggunaan UU Hak Cipta dan UU ITE dalam menanggulangi pelanggaran Hak Cipta di dunia maya adalah lemahnya budaya hukum masyarakat untuk menghormati dan menghargai Hak Cipta.



[1] Lawrence M. Friedman, American Law an Introduction, (New York: W.W. Norton and Co.) hal.6-10.

[2] http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/info/informasi/Pelanggaran-Hak-Kekayaan-Intelektual

[3] http://tekno.kompas.com/read/2012/05/16/0915566/Kominfo.Blokir.20.Situs.Download.Musik.Ilegal

[4] http://print.kompas.com/baca/2015/09/18/Kerugian-Akibat-Pembajakan-Musik-Rp-4-Triliun-per

[5] http://print.kompas.com/baca/2015/09/18/Kerugian-Akibat-Pembajakan-Musik-Rp-4-Triliun-per