Monday, 19 October 2015

// // Leave a Comment

Bagaimanakah Hubungan Antara Ilmu Negara dengan Hukum Administrasi Negara dan Apakah Ada Kontribusi Antara Ilmu Negara dengan Hukum Administrasi Negara?

Hubungan Ilmu Negara dengan Hukum Administrasi Negara


Kranenburg menyatakan bahwa ilmu negara adalah ilmu tentang negara, di mana diadakan penyelidikan tentang sifat hakikat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri serta seluruh persoalan di sekitar negara (Roelof Kranenburg, 1953: 9). Menurut Soehino, ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki atau membicarakan negara, ini telah nyata ditunjukkan sendiri oleh namanya (Koesnadi dan Saragih, 1995: 1). CST Kansil lebih berfokus bahwa ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki/mempelajari sendi (asas-asas pokok) dan pengertian tentang negara (Kansil dan Kansil, 2007: 2). Pengertian Kansil sejalan dengan Moh. Koesnardi yang menyebut ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara (koesnardi, 1985: 7).


Obyek ilmu negara adalah negara dari sifat atau pengertiannya yang abstrak. Maksudnya, negara yang menjadi obyek ilmu negara itu dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan, dan waktu, atau tegasnya, belum mempunyai afektif tertentu, bersifat umum-universal (Aminoto, 2015: 1.6). Obyek yang diselidiki lebih lanjut oleh ilmu negara adalah (1) asal mula negara; (2) hakikat negara; dan (3) bentuk-bentuk negara dan pemerintahan.


L.J. Van Apeldoorn menafsirkan Hukum Administrasi Negara adalah segala keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh setiap pendukung kekuasaan yang diserahi tugas pemerintahan tersebut (Yos Johan Utama, 2014: 1.20). Logeman dan Utrecht melihat dan memaknai hukum administrasi negara sebagai seperangkat norma-norma yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus (Yos Johan Utama, 2014: 1.20). J.H.P. Beltefroid memaknai hukum administrasi negara sebagai keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan, badan-badan kenegaraan, dan majelis-majelis pengadilan tata usaha memenuhi tugasnya (Yos Johan Utama, 2014: 1.21). Oppenheim menafsirkan hukum administrasi negara sebagai suatu gabungan ketentuan yang mengikat badan-badan tinggi ataupun rendah apabila badan-badan itu akan menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara (Yos Johan Utama, 2014: 1.21). Sementara itu, Sir W. Ivor Jennings menyatakan bahwa hukum administrasi negara sesungguhnya merupakan hukum yang berhubungan dengan administrasi negara. Hukum ini juga menentukan organisasi kekuasaan dan tugas-tugas yang diemban oleh para pejabat administrasi (Yos Johan Utama, 2014: 1.21).

Sebagai ilmu, Prins hukum administrasi negara membahas hal-hal yang bersifat teknis (Yos Johan Utama, 2014: 1.21). Oppenheim menyatakan bahwa hukum administrasi negara membahas negara dalam keadaan bergerak (state in progress) atau staats in beveging, yakni mempelajari segala kewenangan atau aparatur dalam menjalankan proses-proses pemerintahan (Yos Johan Utama, 2014: 1.24).


Dari uraian di atas dapat dilihat hubungan ilmu negara dengan hukum administrasi negara adalah bahwa ilmu negara mempelajari negara dari sifat atau pengertiannya yang abstrak sedangkan hukum administrasi negara mempelajari negara dalam keadaan bergerak, yaitu bagaimana pemerintah, badan-badan negara dan aparatur-paratur negara yang lain bekerja.


Kontribusi ilmu negara pada hukum administrasi negara


Ilmu negara menyediakan dasar pengetahuan bagi hukum administrasi negara.


Sebagaimana telah dibahas di atas, ilmu negara mempelajari (1) asal mula negara; (2) hakikat negara; dan (3) bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Ketiga hal tersebut merupakan pondasi bagi ilmu-ilmu lain yang membahas tentang negara seperti hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Ilmu negara menyediakan pengetahuan tentang negara dalam sifat dan pengertiannya yang abstrak yang akan menjadi dasar bagi orang yang ingin mempelajari hukum administrasi negara. Ilmu negara mempelajari dasar-dasar filosofis mengenai negara, sedangkan hukum administrasi negara membahas mengenai bagaimana negara itu dijalankan.


Daftar Pustaka:


Aminoto. 2015. Ilmu Negara. Cetakan Pertama. Penerbit Universitas Terbuka.

Johan Utama, Yos. 2014. Hukum Administrasi Negara. Cetakan Pertama. Penerbit Universitas Terbuka.