Friday, 2 October 2015

// // Leave a Comment

Apakah Pengajuan Caleg Dari Parpol Akan Mempengaruhi Visi Misi Serta Fungsi Aleg Dalam Mewakili dan Menjalankan Aspirasi Konstituennya di Daerah?

PERTANYAAN


Sebagaimana diketahui di Indonesia melalui partai Politik Anggota perwakilan (Perlemen) di pilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dengan melalui partai politik tersebut apakah jika nanti terpilih menjadi wakil rakyat di DPR akan mempengaruhi visi dan misi serta fungsinya dalam mewakili dan menjalankan aspirasi konstituennya di daerah?


PEMBAHASAN


Sebelum membahas mengenai wakil rakyat di DPR, kita perlu meninjau dulu bentuk negara dan bentuk pemerintahan Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang berbentuk negara kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan republik. Dalam negara kesatuan, parlemen pusat berwenang untuk membuat Undang-Undang yang berlaku secara luas di seluruh negara, yang aturannya mengikat bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan rakyat. Bentuk pemerintahan republik berarti bahwa pemegang kekuasaan berasal dari rakyat, bukan berasal dari keturunan bangsawan. Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan saat ini melaksanakan otonomi daerah yang kekuasaan otonominya diserahkan kepada Kabupaten/Kota atau Daerah Tingkat II.


Anggota parlemen di Indonesia menggunakan sistem perwakilan dengan model kesatuan di mana anggota parlemen (DPR RI) dipandang sebagai seluruh rakyat. Memang pada pemilihan umum anggota DPR RI dipilih oleh rakyat yang dibagi ke dalam dalam daerah pemilihan – daerah pemilihan tertentu tetapi saat berada di parlemen, anggota DPR RI akan terbagi ke dalam komisi-komisi yang tidak mencerminkan kedaerahan. Wakil rakyat yang mewakili daerah di Indonesia ini adalah Dewan Perwakilan Daerah, bukan DPR.


Selain dipilih melalui daerah pemilihan, anggota DPR RI juga dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh partai politik, bukan perseorangan. Fakta yang ada saat ini, dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya, anggota DPR memiliki kecenderungan untuk lebih mematuhi aspirasi partai politik pengusungnya daripada konstituen yang memilihnya secara langsung di daerah pemilihannya. Hal ini tidak dapat dihindari karena dipengaruhi oleh sifat parlemen dari sebuah negara yang berbentuk negara kesatuan dan DPR RI memiliki sifat mewakili rakyat secara keseluruhan, bukan wakil rakyat dari suatu daerah pemilihan tertentu. Undang-Undang yang dibuat oleh DPR RI bersama Pemerintah memiliki kekuatan mengatur secara nasional sehingga anggota DPR RI dalam bekerja juga akan memandang kepentingan nasional, bukan kepentingan daerah pemilihan yang mengantarkannya sebagai anggota DPR RI.


Walaupun berstatus wakil rakyat, anggota DPR RI sangat bergantung kepada partai politik pengusungnya. Konstituen dari daerah pemilihan tidak dapat secara langsung meminta seorang anggota DPR RI untuk digantikan antar waktu dengan calon yang lain tanpa melalui partai politik pengusungnya. Sebaliknya, partai politik pengusung dapat melakukan penggantian antar waktu seorang anggota DPR RI tanpa persetujuan konstituen di daerah pemilihan. Dalam bersikap terhadap suatu rancangan Undang-undang tertentu, anggota DPR RI akan menyerap aspirasi dari mana pun seperti asosiasi pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain termasuk rakyat dari daerah pemilihannya. Akan tetapi, saat mengambil sikap terhadap kebijakan yang harus diambil, anggota DPR RI berposisi mengambil kebijakan yang sudah digariskan oleh partai politik pengusungnya. Amat jarang anggota DPR RI bersikap bertentangan dengan partai politik pengusungnya. Hal itu disebabkan oleh kuatnya kekuasaan partai politik terhadap anggota DPR RI.


Dari uraian di atas, saya berpendapat bahwa pengajuan calon anggota DPR RI dari partai politik sangat mempengaruhi visi dan misi serta fungsinya dalam mewakili dan menjalankan aspirasi konstituennya di daerah. Butir-butir yang melandasi simpulan saya adalah sebagai berikut:


1. Bentuk negara kesatuan membuat lembaga legislatif merumuskan Undang-undang yang mengatur dan mengikat secara nasional

2. Sistem perwakilan di Indonesia menganut model kesatuan di mana anggota DPR RI dipandang mewakili seluruh rakyat, bukan mewakili teritori tertentu

3. Anggota DPR RI hanya bisa dipilih dari calon yang diajukan oleh partai politik

4. Kekuasaan partai politik terhadap anggota DPR RI yang diusungnya sangat kuat