Wednesday, 25 March 2015

// // Leave a Comment

Masalah dan Solusi Kepemimpinan Publik Kepala Daerah Ditinjau dari Aspek Ketahanan Nasional

Kepala Daerah di Indonesia adalah jabatan formal bagi pimpinan eksekutif di daerah otonom dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik berbentuk provinsi, kabupaten maupun kota. Kepala Daerah merupakan orang nomor satu di daerah yang dikepalainya. Dengan demikian, secara otomatis seorang Kepala Daerah juga berperan sebagai seorang pemimpin di daerahnya. Seorang Kepala Daerah adalah seorang pimpinan publik yang wajib memimpin masyarakat dan kegiatan pembangunan di daerah yang dikepalainya.


Kepemimpinan publik Kepala Daerah di Indonesia telah menjadi sorotan sejak lama. Kurniawan Mohammad pada 2005 mengungkapkan ada enam kegagalan kepemimpinan publik, yaitu kegagalan organisasional, kegagalan analitikal, dipandangnya eksekutif sebagai penentu dan bisa melakukan segalanya justru melahirkan kegagalan dalam mengemban fungsinya, gagalnya fungsi kepemimpinan lembaga legislatif, kegagalan politik dan kegagalan yudisial. Sementara itu, Gunawan Setiaji pada 2014 memaparkan tiga kendala pembangunan dan kepemimpinan daerah, yaitu (1) kesalahan persepsi pada kebanyakan pimpinan daerah mengenai konsep pembangunan yang seharusnya diterapkan di daerahnya, yang umumnya diakibatkan karena kegagalan pimpinan daerah dalam mengidentifikasi permasalahan di daerahnya, (2) perspektif konseptual, pemaknaan pembangunan juga sering disalah pahami hanya sebagai aktivitas pembangunan oleh pemerintah saja,padahal pembangunan daerah merupakan usaha yang sistematik dari pelbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lain pada tingkatan berbeda untuk mengoordinasikan langkah-langkah secara sinergis, saling ketergantungan, dan saling terkait, dan (3) kesalahan banyak terjadi dalam berbagai aspek manajemen APBD di mana pimpinan daerah sering gagal menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian APBD secara baik.


Dari keenam jenis kegagalan kepemimpinan publik yang dikemukakan oleh Kurniawan Mohammad dan tiga kendala pembangunan dan kepemimpinan publik yang dikemukakan oleh Gunawan Setiaji di atas, penulis melihat akar dari kegagalan dan permasalahan kepemimpinan publik tersebut adalah tidak adanya pedoman bagi Kepala Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah yang dipimpinnya. Oleh karena itu, sebagai solusi, harus dicari pendekatan yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Kepala Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah yang dipimpinnya.


Solusi yang layak dipertimbangan adalah penggunakan pendekatan Ketahanan Nasional sebagai pedoman bagi Kepala Daerah dalam memimpin dan membangun daerahnya.

Menurut pengertiannya, Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional.


Ada delapan aspek dalam Ketahanan Nasional yang dapat dipergunakan sebagai pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Kedelapan aspek itu disebut Astagrata yang dibagi menjadi Tri Gatra yang berupa aspek alamian dan Panca Gatra yang berupa aspek sosial. Tri Gatra terdiri dari aspek geografi, kekayaan alam dan demografi. Sedangkan Panca Gatra terdiri dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.


Dalam menggunakan pendekatan Astagrata Kepala Daerah harus memperhatikan bahwa ketiga aspek alamian dalam Tri Gatra adalah modal yang dapat ia manfaatkan untuk melaksanakan pembangunan guna mewujudkan ketahanan dalam Panca Gatra. Kemudian, yang tidak dapat dilupakan adalah bahwa dengan penggunaan pendekatan Ketahanan Nasional itu, ada asas Ketahanan Nasional yang juga dapat dijadikan pedoman, yaitu asas pendekatan kesejahteraan dan keamanan, dan asas komprehensif dan integral.


Pendekatan Ketahanan Nasional dapat dijadikan solusi bagi permasalahan kepemimpinan publik Kepala Daerah karena Ketahanan Nasional memiliki wajah sebagai metode pemecahan masalah. Sebagai metode pemecah masalah, Ketahanan Nasional akan mampu menjelaskan: (1) kondisi kehidupan nasional pada suatu waktu, (2) memprediksi kehidupan nasional pada waktu yang akan datang berdasarkan kondisi suatu waktu di atas, dan (3) mengendalikan kehidupan nasional agar di waktu yang akan datang mempunyai kondisi sebagaimana telah digariskan atau ditetapkan. Selain itu, fungsi Ketahanan Nasional yang juga dapat dijadikan landasan penggunaan Ketahanan Nasional sebagai solusi atas permasalahan kepemimpinan publik Kepada Daerah, yaitu Ketahanan Nasional sebagai doktrin nasional, pedoman pembangunan nasional, metode pembinaan nasional, dan sistem kehidupan nasional.


Ketahanan Nasional juga dapat dipergunakan sebagai solusi untuk menjawab permasalahan kepemimpinan publik Kepala Daerah karena Ketahanan Nasional memiliki sifat manunggal, mawas ke dalam dan mawas ke luar, kewibawaan, berubah menurut waktu, tidak membenarkan adu kekuatan dan kekuasaan, dan percaya pada diri sendiri. Sebagai contoh, sifat tidak membenarkan adu kekuatan dan kekuasaan dapat diterapkan dalam bidang politik baik dalam penyusunan APBD maupun peraturan daerah.


Dengan menerapkan Ketahanan Nasional sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan daerah serta menggunakan Astagatra sebagai pendekatannya, Kepala Daerah akan mampu melaksanakan pembangunan di daerahnya dengan baik sekaligus juga berkontribusi dalam mewujudkan Ketahanan Nasional Negara Indonesia. Dengan demikian, permasalahan kepemimpinan publik yang dihadapinya pun dapat diselesaikan dengan penggunaan Ketahanan Nasional tersebut.


Daftar Pustaka

Kurniawan Mohammad, 2005, Kegagalan Kepemimpinan Publik, Bali Post, http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/9/1/o3.htm

Gunawan Setiaji, 2014, Kendala Pembangunan dan Kepemimpinan Daerah, Suara Merdeka, http://issact.or.id/kendala-pembangunan-dan-kepemimpinan-daerah/

Zainul Ittihad Amin, 2012, Pendidikan Kewarganegaraan, Penerbit Universitas Terbuka