Wednesday, 1 April 2015

// // Leave a Comment

Analisis Konsistensi Arah, Strategi dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan Polstranas RI Saat Ini

BAB I Pendahuluan


A. Latar Belakang


Pasca Proklamasi Kemerdekaan prioritas Bangsa Indonesia berbeda dengan pada saat Pra Proklamasi Kemerdekaan. Pada masa Pra Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan, pada masa Pasca Proklamasi Kemerdekaan, seluruh bangsa Indonesia harus mengisi kemerdekaan dengan pembangunan guna mewujudkan tujuan negara yang telah dituangkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pebangunan yang dimaksud adalah pembangunan nasional, yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa dan negara Indonesia secara nasional.


Sebagai sebuah negara yang memiliki wilayah yang berupa kepulauan dengan berbagai macam suku bangsa dengan kebudayaannya masing-masing, pembangunan nasional di Indonesia bukan merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Pembangunan Nasional harus memiliki arah, strategi dan pelaksanaan yang selaras di seluruh Indonesia agar tujuan negara dapat dicapai oleh Bangsa Indonesia secara keseluruhan tanpa ada yang tidak tersentuh pembangunan sama sekali.


B. Permasalahan


Agar dapat mencapai tujuan negara, Pembangunan Nasional harus dilaksanakan secara serentak, terarah dan berkesinambungan mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota sampai ke desa. Sasaran Pembaerah pun harus memiliki arah, strategi dan pelaksanaan yang konsisten dengan Program Pembangunan Nasional yang merupakan Politik dan Strategi Nasional Republik Indonesia saat ini.


Permasalahannya, apakah arah, strategi dan pelaksanaan pembangunan daerah saat ini konsisten dengan Poitik dan Strategi Nasional Republik Indonesia saat ini?


C. Tujuan Penulisan


Penulisan makalah ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi arah, strategi dan pelaksanaan pembangunan daerah dengan Politik dan Strategi Nasional Republik Indonesia saat ini.


D. Manfaat/Signifikansi Penulisan


Penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:


1. Memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan terhadap jawaban atas permasalahan konsistensi arah, strategi dan pelaksanaan pembangunan daerah dengan Politik dan Strategi Nasional Republik Indonesia Saat ini

2. Sebagai bahan perbandingan atas pembahasan-pembahasan pada topik yang sama yang dikemukakan oleh penulis-penulis yang lain

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah di Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah agar arah, strategi dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat konsisten dengan Politik dan Strategi Pembangunan Nasional


BAB II Tinjauan Pustaka


Menurut Penjelasan UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 bagian Umum, Pembangunan Nasional didefiniskan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.


Pembangunan Nasional dilaksanakan menurut Politik dan Strategi Nasional Republik Indonesia.


Politik Nasional didefiniskan sebagai asas, haluan, kebijaksanaan, dan usaha negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian), serta penggunaan secara totalitas dari potensi nasional baik yang potensial maupun yang efektif untuk mencapai tujuan nasional melalui pembangunan nasional. (Zainul Ittihad Amin, 2012: 5.4).

Politik Nasional itu terdiri atas politik dalam negeri, politik luar negeri, politik ekonomi dan politik pertahanan keamanan. Politik Nasional dipengaruhi oleh faktor ideology dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.


Sedangkan, Strategi Nasional didefinisikan sebagai “tata cara” untuk melaksanakan politik/kebijaksanaan nasional (Ibid, 5.10). Agar strategi nasional dapat berjalan sesuai dengan politik/kebijaksanaan nasional harus dilaksanakan pemikiran strategi terlebih dahulu. Suatu konesp strategi nasional adalah produk suatu bangsa berdasarkan aspirasi dan pengalaman serta tujuan nasional yang hendak dicapai. Dengan demikian, setiap bangsa memiliki strategi nasional sendiri yang berbeda antara strategi nasional suatu bangsan dengan strategi nasional bangsa lainnya.


Politik dan Stratehi Nasional Bangsa Indonesia memiliki landasan berupa Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Wujud Politik dan Strategi Nasional Bangsa Indonesia pada masa Orde Baru adalah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) (Ibid, 5.15). Sedangkan, pada masa Pasca Reformasi atau saat ini, wujud dari Politik dan Strategi Nasional Bangsa Indonesia adalah Program Pembangunan Nasional (Propenas).


Sedangkan yang dimaksud Program Pembangunan Nasional (Propenas) saat ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang dilandasi oleh UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Oleh Daerah, RPJPN harus diadopsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang disusun berupa Peraturan Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tentunya, agar tujuan pembangunan nasional dapat dicapai, arah, strategi dan pelaksanaan RPJPD harus konsisten dengan RPJPN yang merupakan Politik dan Strategi Nasional Republik Indonesia.

UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang berjangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berjangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang berjangka waktu 1 tahun di tingkat pusat. Sedangkan, untuk tingkat daerah disebutkan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berjangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berjangka waktu 1 tahun.


Kurun waktu RPJP Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.


Kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. Sedangkan periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Di samping itu, Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik menetapkan RPJM Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.


Rencana pembangunan jangka panjang nasional diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan nasional yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran cita-cita berbangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi, sejahtera dan cerdas serta berkeadilan. Bila visi telah terumuskan, maka juga perlu dinyatakan secara tegas misi, yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang nasional.


RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah.


Arah Pembangunan Nasional sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah sebagai berikut:


a. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab

b. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera

c. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan

d. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri

e. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan

f. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari

g. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional

h. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional


Strategi Pembangunan Jangka Panjang Nasional diwujudkan dengan pentahapan pembangunan dan pemberian skala prioritas pada setiap tahap pembangunan tersebut. Ada pun pentahapan pembangunan nasional terdiri dari pembangunan jangka panjang 20 tahun, pebangunan jangka menengah 5 tahun dan pelaksanaan pembangunan tahunan.


Pentahapan RPJPN sebagai berikut:


a. Tahap I RPJMN 2005 – 2009

b. Tahap II RPJMN 2010 – 2014

c. Tahap III RPJMN 2015 – 2019

d. Tahap IV RPJMN 2020 – 2024


BAB III Analisis Kasus


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 menyatakan bahwa Rencana Jangka Panjang Daerah harus mengacu kepada RPJPN. Tidak boleh ada satu pun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang tidak mengacu kepada RPJPN. Dengan kata lain, RPJPD harus memiliki arah, strategi dan pelaksanaan yang sesuai dengan RPJPN.


Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan makalah ini, penulis menganalisis sebanyak lima (5) RPJPD untuk dibandingkan dengan RPJPN. Ada pun kelima RPJPD tersebut adalah:


1. RPJPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2005 – 2025

2. RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005 - 2025

3. RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025

4. RPJPD Provinsi Jambi 2005 – 2025

5. RPJPD Provinsi Riau 2005 – 2025


A. Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah


1. Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta


a. Terwujudnya pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal

b. Terwujudnya budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan

c. Terwujudnya kepariwisataan yang kreatif dan inovatif

d. Terwujudnya sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat


2. Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah


a. Terwujudnya sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya

b. Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan,

c. Terwujudnya kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta pengembangan jejaring

d. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan,

e. Terwujudnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah

f. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta keadilan dan kesetaraan gender


3. Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur


a. Arah Kebijakan misi Mengembangkan Perekonomian Modern Berbasis Agrobisnis

b. Arah Kebijakan misi Mewujudkan SDM yang Handal, Berakhlak Mulia dan Berbudaya,

c. Arah Kebijakan misi Mewujudkan Kemudahan Memperoleh Akses untuk Meningkatkan Kualitas Hidup

d. Arah Kebijakan misi Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Buatan

e. Arah Kebijakan misi Mengembangankan Infrastruktur Bernilai Tambah Tinggi

f. Arah Kebijakan misi Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik


4. Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi


a. Mewujudkan Jambi yang memiliki keunggulan kompetitif

b. Mewujudkan masyarakat Jambi yang beriman, bertaqwa dan berbudaya

c. Mewujudkan demokrasi dan budaya hukum

d. Mewujudkan kondisi Jambi yang aman, tentram dan tertib

e. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan

f. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan


5. Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau


a. Mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan perekonomian

b. Mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan bersaing

c. Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera

d. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah

e. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah

f. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak untuk mendukung kehidupan bermasyarakat yang beretika, bermoral, dan berbudaya

g. Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai payung kebudayaan daerah

h. Mewujudkan kemampuan dan kompetensi Pemerintah Daerah

i. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat

j. Mewujudkan masyarakat madani

k. Mewujudkan lingkungan yang lestari

l. Mewujudkan dukungan sistem informasi pembangunan yang handal


B. Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Menurut RPJPD Setiap Provinsi


1. Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta


a. Lima Tahun Pertama 2005 – 2009

b. Lima Tahun Kedua 2010 – 2014

c. Lima Tahun Ketiga 2015 – 2019

d. Lima Tahun Keempat 2020 – 2025


2. Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah


a. Tahap I RPJMD I 2005 – 2009

b. Tahap II RPJMD II 2010 – 2014

c. Tahap III RPJMD III 2015 – 2019

d. Tahap IV RPJMD IV 2020 – 2024


3. Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur


a. Tahap I RPJMD I 2005 – 2009

b. Tahap II RPJMD II 2010 – 2014

c. Tahap III RPJMD III 2015 – 2019

d. Tahap IV RPJMD IV 2020 – 2024


4. Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi


a. Tahap I RPJMD I 2005 – 2009

b. Tahap II RPJMD II 2010 – 2014

c. Tahap III RPJMD III 2015 – 2019

d. Tahap IV RPJMD IV 2020 – 2024


5. Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau


a. Tahap I RPJMD I 2005 – 2009

b. Tahap II RPJMD II 2010 – 2014

c. Tahap III RPJMD III 2015 – 2019

d. Tahap IV RPJMD IV 2020 – 2024


C. Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)


1. Pelaksanaan RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta


a. RPJMD 2009 – 2013, Perda No. 4 Tahun 2009

b. RPJMD 2012 – 2017,


2. Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah


a. RPJMD 2008 – 2013

b. RPJMD 2013 – 2018


3. Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Timur


a. RPJMD 2006 – 2008, Perda No. 8 Tahun 2015

b. RPJMD 2009 – 2014, Pergub No. 38 Tahun 2009

c. RPJMD 2014 – 2019, Perda No. 3 Tahun 2014


4. Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi


a. RPJMD 2005 – 2010

b. RPJMD 2010 – 2015


5. Pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau


a. RPJMD 2009 – 2013

b. RPJMD 2014 – 2019


D. Pembahasan


Dari kelima daerah (provinsi) yang dianalisis di atas terlihat bahwa setiap provinsi memiliki arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang bervariasi. Beragamnya arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah kemungkinan besar dipengaruhi oleh Astagrata yang berbeda-beda dari setiap provinsi. Penulis melihat tidak ada konsistensi arah pembangunan daerah dengan Politik dan Strategi Nasional Republik Indonesia yang berwujud Program Pembangunan Nasional atau RPJPN 2005 – 2025. Arah pembangunan nasional yang dituangkan dalam polstranas Republik Indonesia tidak sepenuhnya diadopsi menjadi arah pembangunan daerah. RPJPN tidak dimaksudkan untuk membelenggu daerah dalam membuat rencana pembangunan daerah. Akan tetapi, seharusnya RPJPD dapat menyerap dan mengimplementasikan arah pembangunan nasional ke dalam arah pembangunan daerah dengan membatasi lingkupnya pada wilayah daerah yang bersangkutan. Tanpa diadopsinya arah pembangunan nasional ke dalam arah pembangunan daerah maka pembangunan daerah akan berjalan sendiri-sendiri dan tidak menuju ke arah yang sama dengan yang telah digariskan oleh polstranas.


Selanjutnya, dalam RPJPD setiap daerah, tahapan pembangunan daerah telah disesuaikan dengan tahapan pembagunan dalam RPJPN. Dalam hal ini, strategi pembangunan daerah telah konsisten dengan polstranas RI atau RPJPN 2005 – 2025. Akan tetapi, dalam realisasinya, tahapan pembangunan lima tahunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang telah digariskan oleh setiap RPJPD. Hal tersebut terjadi karena RPJMD yang merupakan rencana pembangunan daerah yang berjangka waktu lima tahun dibuat berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Daerah yang terpilih dalam pilkada. Sedangkan, pilkada yang dilaksanakan di Indonesia selama ini memiliki waktu pelaksanaan yang berbeda-beda. Pilkada serentak baru akan dilaksanakan mulai 2016.


Pelaksanaan pilkada yang tidak serentak menghasilkan jangka waktu pembangunan lima tahunan di daerah yang berbeda-beda. Fenomena tersebut berujung pada tidak dapat dicapainya visi, misi dan tujuan pembangunan nasional yang dirumuskan dalam RPJMN karena jangka waktu pembangunan jangka menengah daerah yang berbeda-beda. Sebagai contoh, saat ini RPJMN berjangka waktu 2015 – 2019 tetapi ada daerah yang memiliki jangka waktu pembangunan jangka menengah 2012 – 2017 (DIY), 2013 – 2018 (Jawa Tengah), 2014 – 2019 (Jawa Timur), 2010 – 2015 (Jambi), 2014 – 2019 (Riau). Lima daerah yang dianalisis memiliki jangka waktu pembangunan jangka menengah yang berbeda dari RPJMN. Dari fakta tersebut di atas jelas sekali terlihat bahwa RPJMN 2015 – 2019 tidak diadopsi oleh RPJMD. Kemungkinan daerah yang dapat mengadopsi RPJMN 2015 – 2019 adalah Provinsi Jambi yang akan berakhir periode RPJMD-nya pada 2015 dilanjut dengan DIY (2017) dan Jawa Tengah (2018). Untuk DIY dan Jawa Tengah, pengadopsian RPJMN pun tidak akan efektif karena jangka waktu pelaksanaannya hanya 2 tahun dan 1 tahun.


BAB IV Simpulan dan Rekomendasi


A. Simpulan


Pembangunan daerah yang dilaksanakan menggunakan RPJPD, RPJMD dan RKPD tidak memiliki konsistensi dalam aspek arah dan pelaksanaan dengan polstranas Republik Indonesia. Satu-satunya aspek yang konsisten hanyalah strategi pentahapan pembangunan daerah dengan strategi pentahapan pembangunan nasional. Itu pun dalam pelaksanaannya menyimpang karena RPJMD dibuat berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Daerah terpilih, bukan dibuat untuk menyesuaikan dengan periodisasi yang telah dirumuskan dalam RPJPN dan dilaksanakan melalui RPJMN.


Inkonsistensi arah dan pelaksanaan pembangunan daerah dengan polstranas Republik Indonesia akan bermuara pada tidak terwujudnya visi, misi dan tujuan pembangunan nasional yang telah digariskan dalam polstranas atau RPJP 2005 – 2025.


B. Rekomendasi


Berdasarkan analisis dan simpulan di atas, penulis merekomendasikan hal-hal berikut untuk dipertimbangkan:


1. Perlu dilakukan usaha-usaha untuk menyelaraskan arah, strategi dan pelaksanaan pembangunan daerah dengan polstranas Republik Indonesia agar visi, misi dan tujuan pembangunan nasional dapat diwujudkan secara serentak dan berkesinambungan di seluruh Indonesia.

2. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan pendampingan dalam penyusunan RPJPD agar sesuai dengan RPJPN.

3. Pelaksanaan Pilkada yang akan dilaksanakan serentak mulai 2016 sedapat mungkin untuk dapat dilaksanakan paling lambat satu (1) tahun setelah pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan presiden agar setiap daerah dapat merumuskan RPJMD yang mengadopsi RPJMN yang dibuat oleh Pemerintah RI bersama DPR RI.


BAB V Daftar Pustaka


Amin, Zainul Ittihad. (2012). Pendidikan Kewarganegaraan. Penerbit Univeritas Terbuka

UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2019

RPJPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2005 - 2025

RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025

RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025

RPJPD Provinsi Jambi 2005 – 2025

RPJPD Provinsi Riau 2005 – 2025

RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2009 – 2013

RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2014 – 2019

RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008 – 2013

RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018

RPJMD Provinsi Jawa Timur 2006 – 2008

RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009 – 2014

RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019

RPJMD Provinsi Jambi 2005 – 2010

RPJMD Provinsi Jambi 2010 – 2015

RPJMD Provinsi Riau 2009 – 2013

RPJMD Provinsi Riau 2014 - 2019