Monday, 8 September 2014

// // Leave a Comment

Saya Mendukung Pilkada Oleh DPRD

Pilkada

Saat ini, ramai diskursus mengenai pemilihan kepada daerah secara langsung atau kepala daerah dipilih oleh DPRD. Alasannya, DPR sedang menyusun RUU Pilkada dan ada wacana untuk mengembaian sistem pemilihan Pilkada seperti pada masa sebelum reformasi, yaitu Pilkada dilakukan oleh DPRD.

Saya mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan oleh DPRD karena beberapa alasan sebagai berikut:

#1 Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD lebih sesuai dengan Sila Ke-4 Pancasila.

#2 Biaya Pilkada Langsung sangat mahal.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu, biaya pilkada langsung sebesar Rp41 Trilyun. Bayangkan, berapa panjang rel kereta api bisa dibangun setiap tahun dari anggaran pilkada itu? Berapa banyak bendungan irigasi dapat dibangun atau diperbaiki untuk mengaliri sawah-sawah sumber bahan makanan kita? Atau, apabila itu dijadikan subsidi kesehatan, tentu rakyat akan dapat berobat gratis di Republik ini.

Selain anggaran negara melalui APBN, Pilkada Langsung juga menimbulkan biaya tinggi untuk pasangan calon. Selain mahar partai politik (walaupun ada yang mengatakan tidak pakai), Tim Sukses juga harus mengeluarkan dana kampanye yang tidak sedikit.

#3 61% Kepala Daerah hasil Pilkada Langsung tersangkut dengan korupsi.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat hingga Januari 2014 sebanyak 318 orang dari total 524 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut dengan kasus korupsi. Itu artinya, 61% Kepala Daerah hasil Pilkada Langsung tersangkut korupsi. Bayangkan, 61%! Apabila hanya 5%, kita bisa mengatakan itu karena oknum. Akan tetapi, angka 61% jelas menunjukkan adanya kegagalan sistem. Era pilkada langsug adalah era di mana KPK sudah berdiri. Keberadaan KPK dalam era pilkada langsung ternyata tidak membuat Kepala Daerah jauh dari kasus korupsi. Simpulan saya sederhana saja, sistem pilkada yang salah.

Tingginya prosentasi Kepala Daerah yang tersangut korupsi tentu berkaitan dengan biaya pilkada langsung yang tinggi yang telah saya uraikan pada butir #2 di atas.

#4 Pilkada langsung rawan bentrokan langsung rakyat di akar rumput

Walaupun tidak setinggi kasus Kepala Daerah tersangkut korupsi, pilkada langsung juga rawan terhadap bentrokan langsung pendukung pasangan calon di tingkat akar rumput. Berita kerusuhan antara pendukung pasangan calon kepala daerah yang satu dengan yang lain kerap terjadi di Indonesia. Ini artinya, ada biaya sosial yang juga harus ditanggung oleh masyarakat. Dengan pilkada dilakukan oleh DPRD, bentrokan pendukung di akar rumput tidak akan terjadi.