Thursday, 19 August 2010

// // Leave a Comment

Rongrongan Intense Malaysia Atas Wilayah Kedaulatan Indonesia dan Usaha Pencegahannya

Terlepas dari rasa suka atau tidak suka pembaca blog saya ini pada apa yang telah saya tuliskan pada kiriman berjudul Strategi Sistematis Malaysia Dalam Merongrong Indonesia maka dengan terpaksa saya akan mengingatkan kembali kepada para pembaca sekalian bahwa Malaysia tidak akan pernah diam dalam usahanya untuk menggerogoti wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Saya menyebut dalam kiriman di atas sebagai Strategi Penggerogotan Wilayah.

Apabila ingatan kita masih kuat maka bukan hanya sekali saja Malaysia mencoba-coba untuk merebut wilayah kita. Pada percobaan atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan kita semua akhirnya kehilangan kedua pulau itu. Tragis dan pahit buat kita semua. Yang jadi masalah, Malaysia tidak puas setelah menguasai Sipadan dan Ligitan. Blok Ambalat pun diincarnya. Terhadap Blok Ambalat ini, beberapa insiden di perairan Ambalat antara TNI AL berhadapan dengan TLDM sempat menjadi berita panas di negara kita.

Sekali lagi, usaha Malaysia untuk menggerogoti wilayah kita tidak akan pernah dihentikan. Malaysia selalu mencoba-cobai kita. Tentara/polisi mereka di tingkat bawah acapkali menerobos wilayah kedaulatan kita. Menteri Kelautan dan Perikanan kita mengatakan bahwa di laut Malaysia sudah 10 kali menerobos masuk ke wilayah RI. Peristiwa terakhir yang sangat menyesakkan dada kita sebagai Bangsa Indonesia adalah penangkapan 3 orang Petugas Patroli Laut KKP di perairan Bintan, Kepulauan Riau, setelah patroli laut KKP menangkap 7 nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Saat ketujuh nelayan Malaysia tersebut akan dibawa oleh speedboat ke darat dan 3 orang Petugas Patroli Laut KKP menggiring perahu nelayan Malaysia ke Indonesia datanglah kapal Marine Police Diraja Malaysia. MPDM itu meminta ketujuh nelayan dan kapalnya dibebaskan. Petugas Patroli Laut KKP tidak mau menuruti. Akibatnya, 7 nelayan Malaysia di bawa ke wilayah Ri sedangkan 3 orang KKP dan perahu nelayan Malaysia dibawa ke Johor.

Peristiwa di atas sangat menyesakkan karena terjadi di Bulan Kemerdekaan. Yang lebih menyesakkan lagi, Pemerintah kita tidak bekerja cepat dalam memeriksa dan mengidentifikasi lokasi kejadian serta tidak bertindak tegas terhadap Malaysia. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan tidak mau gegabah mengirimkan nota diplomatik karena masih ragu bahwa penangkapan 3 orang KKP tersebut terjadi di perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi penyelesaian bernuansa barter atas insiden tersebut. Tujuh orang pencuri ditukar tiga orang Pegawai Negara. Alangkah rendahnya harga diri kita. Terhadap WNI yang dicap teroris kita tidak pernah melakukan pertukaran. Terhadap pencuri dari negara lain kita lemah dalam melakukan diplomasi. Lebih kesal lagi karena pada 18 Agustus 2010 Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengeluarkan pernyataan bahwa sudah dapat dipastikan kejadian penangkapan 3 orang KKP tersebut terjadi di perairan Indonesia dan Kementerian Luar Negeri RI segera melayangkan nota diplomatik. Terlambat! Ya, terlambat. Pada 17 Agustus 2010, saat kita semua memperingati 65 Tahun Kemerdekaan RI barter telah terjadi.

Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri kita kembali menunjukkan lemahknya kemampuan diplomasi. Penukaran 7 pencuri dengan 3 orang Pegawai Negara itu menunjukkan kekalahan diplomasi pemerintah kita. Malaysia akan semakin besar kepala dan semakin berani untuk mencoba-cobai menerobos jauh ke dalam wilayah perairan kita. Dalam menggerogoti wilayah laut kita, Malaysia akan merongrong melalui beberapa langkah:

  1. Mencoba-cobai menerobos wilayah RI
  2. Menunggu respon dari Indonesia
  3. Memenangkan diplomasi
  4. Mengklaim wilayah RI

Semakin lemah tanggapan kita terhadap usaha Malaysia dalam mencoba-cobai penerobosan ke dalam wilayah kita maka akan semakin intens dan berani Malaysia dalam melakukannya.

Lemahnya Angkatan Laut Republik Indonesia

Salah satu penyebab keberanian Malaysia dalam menerobos wilayah perairan Republik Indonesia adalah karena lemahnya kekuatan Angkatan Laut Republik Indonesia. Saat ini Malaysia merasa bahwa TLDM lebih kuat daripada TNI AL. TLDM memiliki kapal lebih banyak dan lebih modern daripada TNI AL. Pada intinya, kekuatan TNI AL tidak memiliki efek penggentar (deterrence effect) bagi TLDM. Malaysia tidak gentar dengan kekuatan TNI AL. Sama sekali tidak gentar sehingga mereka berani bertindak seperti itu.

Saya sangat menyayangkan dan mengatakan bodoh kepada Anggota DPR RI yang berpendapat bahwa peningkatan Anggaran Pertahanan untuk pembelian alutsista pertahanan bukan hal prioritas karena dalam waktu 10 tahun ke depan tidak akan ada perang. Pernyataan yang bodoh. Bagaimana Anggota DPR tersebut tahu bahwa dalam waktu 10 tahun ke depan tidak akan ada perang? Apakah Indonesia telah membuat perjanjian dengan semua negara tetangga untuk tidak berberang selama sepuluh tahun ke depan? Lagipula, perang dengan negara lain boleh saja tidak akan terjadi dalam 10 tahun ke depan tetapi ganguan-gangguan atas kedaulatan Republik Indonesia pasti selalu ada seperti gangguan atas wilayah laut Republik Indonesia oleh Malaysia. Gangguan-gangguan seperti itu pun harus diatasi dan dicegah. Cara mengatasi gangguan atas wilayah laut kita dapat dilakukan dengan cara diplomasi atau perang. Sedangkan cara mencegahnya adalah dengan memperkuat TNI AL kita sehingga Malysia akan berpikir seribu kali untuk mencoba-cobai mengganggu kita.

Selain TNI AL, salah satu matra TNI yang perlu kita tingkatkan kekuatannya adalah TNI AU. Baik TNI AL maupun TNI AU adalah dua kekuatan pertahanan kita yang mampu melakukan pencegatan (interception) atas usaha serangan dari negara lain. TNI AL dan TNI AU dapat mencegah masuknya serangan ke Indonesia melalui laut atau pun udara sebelum musuh memasuki wilayah darat Indonesia. Sedangkan, TNI AD jelas merupakan kekuatan pertahanan terakhir saat musuh berhasil menerobos melakukan pendaratan dan masuk ke wilayah darat kita. Menitikberatkan kekuatan pertahanan hanya pada TNI AD adalah masa lalu saat Republik ini harus bergerilya melawan Belanda. Saat kita sudah tidak memiliki musuh di darat maka TNI AL dan TNI AD yang harus kita perbesar dan perkuat. Sayangnya, tidak ada pemimpin kita yang memiliki visi seperti itu.

Lebih jauh lagi, TNI AL kita ke depan harus dibangun berdasarkan prinsip Blue-water Navy, tidak lagi Green-water atau Brown-water Navy. Politik luar negeri kita yang bebas aktif harus dibarengi kekuatan TNI AL yang mampu beroperasi di perairan dalam dan terbuka. Kekuatan TNI AL kita harus mampu digerakkan ke wilayah-wilayah yang jauh untuk mendukung kepentingan nasional kita.

Selanjutynya, harus ada perubahan dalam perbandingan antara belanja alutsista dengan belanja personel TNI. Saya kurang paham perbandingan yang ada saat ini. Akan tetapi, ke depan perbandingannya harus dibuat minimal 40 : 60. 40 untuk belanja alutsista dan 60 untuk belanja personel. Dengan perbanidngan yang seperti itu diharapkan TNI kita akan mampu memiliki alutsista yang menggentarkan. Minimal mampu membuat Malaysia gentar sehingga tidak seenak perutnya dalam menerobos wilayah kita.