Bicara saja apa adanya.

#leo #tiger #muslim #nasionalis #pancasilais


Pandangan politik:

  • Kembali ke UUD 1945 asli
  • Kembalikan GBHN
  • Kepala Daerah dipilih oleh DPRD

Thursday, 16 February 2017

// // Leave a Comment

Pengumuman Pendaftaran Calon Siswa Baru SMA TARUNA NUSANTARA TP. 2017/2018

lambang sma tn

Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN), selaku Pengelola SMA Taruna Nusantara, menerima Pendaftaran Calon Siswa (Casis) Baru Kelas X TP. 2017/2018 dengan ketentuan, sbb :

1. Persyaratan Umum.

a. Warga Negara Indonesia (WNI), laki-laki dan perempuan.

b. Lulus UN SLTP/setingkat TP. 2016/2017 atau TP. 2015/2016.

c. Berijazah SLTP/setingkat.

d. Tidak pernah tinggal kelas selama di SLTP/setingkat.

e. Nilai rapor semester I s.d. V untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA masing-masing minimal 75 dengan fotokopi rapor SLTP/setingkat semester I s.d. V yang dilegalisir.

f. Usia maksimal 17 tahun saat masuk pendidikan (Juli 2017).

g. Sehat jasmani dan rohani, tinggi dan berat badan proporsional.

h. Berkelakuan baik dengan surat keterangan dari sekolah.

i. Persetujuan orang tua/wali, bersedia tinggal di asrama, sanggup mematuhi peraturan sekolah dan memenuhi persyaratan KKM yang ditetapkan SMA Taruna Nusantara.

j. Daftar konversi nilai dan ijazah yang dilegalisasi oleh Kembuddikdasmen untuk sekolah setingkat SLTP luar negeri atau Dinas Pendidikan setempat bagi Casis yang berasal dari SLTP berlatar belakang International School di dalam negeri.

k. Membayar uang pangkal, iuran sekolah, iuran komite sekolah dan sumbangan sukarela

2. Waktu dan Tempat Pendaftaran.

a. Waktu : Minggu ke-2 Februari s.d. 31 Maret 2017

b. Tempat : Ajen Kodam, Ajen Korem dan Kodim setempat.

3. Biaya.

a. Biaya pendaftaran : Rp.200.000,- ;

b. Biaya Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi ditentukan kemudian. Casis Beasiswa tidak dikenakan biaya Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi (kecuali Beasiswa Prestasi) ;

c. Seleksi Akademik dan Wawancara tidak dipungut biaya ;

d. Transportasi & akomodasi selama seleksi ditanggung Casis ;

e. Biaya uang pangkal Rp. 40.000.000,-, uang Komite Sekolah Rp. 1.000.000,-, uang iuran sekolah Rp. 3.750.000,-/bulan, sumbangan sukarela, kontribusi khusus, dibayarkan setelah mendapat panggilan wawancara.

4. Cara Pendaftaran.

a. Kategori Iuran Sekolah (IS). Mengisi Formulir No. 01-2017 warna biru, sanggup membayar sekaligus uang pangkal, uang Komite Sekolah, uang Iuran Sekolah bulan Juli & sumbangan sukarela.

b. Kategori Kontribusi Khusus (KK). Mengisi Formulir No. 01A-2017 warna merah & Formulir No. 03-2017, serta sanggup membayar sekaligus uang pangkal, uang Komite Sekolah, uang Iuran Sekolah bulan Juli & uang KK minimal Rp. 104.500.000,-.

c. Kategori Beasiswa (BS).

(1) Murni, syarat :

(a) Nilai rapor SMP/setingkat semester I s.d V, mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA, masing-masing nilai minimal 85, Mata pelajaran lainnya masing-masing nilai minimal 80.

(b) Penghasilan Ortu/wali maks Rp. 5.000.000,-/bulan.

(c) Mengisi Formulir No. 02-2017 warna kuning, Formulir No. 04-2017 dan Formulir No. 05-2017 ;

(2) Prestasi, syarat :

(a) Nilai rapor semester I s.d. V minimal rata-rata 90 untuk semua mata pelajaran dengan nilai terendah minimal 85.

(b) Penghasilan Ortu/wali tidak ditentukan.

(c) Dikenakan biaya Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi.

(d) Mengisi Formulir No. 02-2017 warna kuning dan Formulir No. 04-2016.

(3) Tidak membayar uang pangkal, uang komite dan iuran sekolah.

d. Kategori Undangan. Mendapat undangan dari LPTTN/SMA Taruna Nusantara, nilai rapor & penghasilan orang tua tidak ditentukan, dibebaskan dari Seleksi Akademik. Terdiri dari :

(1) Undangan Beasiswa, syarat :

(a) Peraih medali Olimpiade Sains tkt. Internasional (IMO, IphO, IBO), medali emas/perak Olimpiade Sains Nasional (OSN), juara 1 s.d. 5 lomba Matematika, Sains dan Bahasa Inggris (MSI), dan LKIP yang diselenggarakan oleh SMA Taruna Nusantara.

(b) Dibebaskan dari biaya Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi.

(c) Mendaftar seperti poin 4.c.(1) ;

(2) Undangan Iuran Sekolah, syarat :

(a) Peraih medali perunggu OSN.

(b) Dikenakan biaya Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi.

(c) Mendaftar seperti poin 4.a.

e. Penyerahan Formulir. Menyerahkan formulir pendaftaran beserta lampirannya masing-masing rangkap tiga :

(1) SKKB dari Sekolah ;

(2) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah (Sipil/Militer) ;

(3) Fotokopi Kartu Tanda Pelajar ;

(4) Fotokopi Akte Kelahiran yang telah dilegalisasi ;

(5) Fotokopi nilai rapor SLTP semester I s.d. V yang telah dilegalisasi ;

(6) Pas Foto seragam sekolah, latar belakang biru ukuran 3×4 (3 buah) ;

(7) Fotokopi piagam prestasi tingkat Lokal, Nasional atau Internasional bidang akademik, olahraga dan kesenian (bila ada) ;

(8) Khusus pendaftar jalur beasiswa menyerahkan pula :

(a) Daftar penghasilan orang tua/wali yang disahkan oleh instansi tempat bekerja bagi karyawan, atau oleh Kades/ Lurah bagi buruh/pedagang/petani/nelayan, dll ;

(b) Fotokopi Kartu Keluarga & KTP orang tua/wali.

5. Seleksi.

Seleksi dilaksanakan dalam dua tahap :

a. Awal.

1) Seleksi Administrasi. Meneliti data Casis pada formulir pendaftaran dihadapkan pada persyaratan penerimaan, dilaksanakan di daerah/Ajen atau pusat/LPTTN.

2) Seleksi Akademik. Materi : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA.

b. Lanjutan.

1) Pemeriksaan Psikologi dan Kesehatan. Casis yang dinyatakan lulus Seleksi Akademik akan dipanggil mengikuti Pemeriksaan Psikologi dan Kesehatan, di daerah yang ditunjuk.

2) Seleksi Wawancara. Casis yang dinyatakan lulus Pemeriksaan Psikologi dan Kesehatan dipanggil mengikuti Seleksi Wawancara, di SMA Taruna Nusantara, Magelang. Bagi Casis yang dinyatakan tidak lulus Seleksi Wawancara, akan dikembalikan ke daerah asal dengan biaya transportasi pulang ditanggung lembaga. Sedangkan uang pangkal, uang komite, uang KK, uang iuran sekolah dan sumbangan sukarela akan dikembalikan 100%.

6. Pengumuman. Casis yang diterima sebagai Siswa Baru SMA Taruna Nusantara, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala LPTTN dan langsung masuk pendidikan.

Keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di tempat Pendaftaran Panitia Daerah/Sub Panitia Daerah masing-masing

NB : TIDAK DIBERLAKUKAN SPONSORSHIP

PANITIA PUSAT PENERIMAAN SISWA BARU SMA TARUNA NUSANTARA TP. 2017/2018

LPTTN, Jl. Kwitang Raya No. 21, Jakarta Pusat 10420 ; Telp : 021-31903410 ; Fax : 021-31906707

SMA TARUNA NUSANTARA, Jl. Raya Purworejo, Km-5, Magelang 56172 ; Telp : 0293-364195 ; Fax : 0293-364047

Read More

Monday, 3 October 2016

// // Leave a Comment

Kasus Prita Mulyasari dalam Kaitannya dengan Struktur Sosial dan Perubahan Sosial Budaya

Uraian Kasus Prita Mulyasari vs Rumah Sakit Omni Internasional


Kasus tersebut bermula saat Prita Mulyasari memeriksakan kesehatannya di RS Internasional Omni atas keluhan demam, sakit kepala, mual disertai muntah, kesulitan BAB, sakit tenggorokan, hingga hilangnya nafsu makan. Oleh dokter rumah sakit, dr.Hengky Gosal SpPD dan dr.Grace Herza Yarlen Nela, Prita didiagnosis menderita demam berdarah, atau tifus. Setelah dirawat selama empat hari disertai serangkaian pemeriksaan serta perawatan, gejala awal yang dikeluhkan berkurang namun ditemukan sejenis virus yang menyebabkan pembengkakan pada leher. Selama masa perawatan Prita mengeluhkan minimnya penjelasan yang diberikan oleh dokter atas jenis-jenis terapi medis yang diberikan, di samping kondisi kesehatan yang semakin memburuk yang diduga akibat kesalahan dalam pemeriksaan hasil laboratorium awal menyebabkan kekeliruan diagnosis oleh dokter pemeriksa. Disebabkan karena pengaduan serta permintaan tertulis untuk mendapatkan rekam medis serta hasil laboratorium awal yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak rumah sakit Prita kemudian menulis email tentang tanggapan serta keluhan atas perlakuan yang diterimanya ke sebuah milis. Email tersebut kemudian menyebar luas sehingga membuat pihak rumah sakit merasa harus membuat bantahan atas tuduhan yang dilontarkan oleh Prita ke media cetak serta mengajukan gugatan hukum baik secara perdata maupun pidana dengan tuduhan pencemaran nama baik.[i]


Kronologi Kasus Prita Mulyasari[ii]


7 Agusutus 2008


Prita memeriksakan kesehatan di Rumah Sakit Omni Internasional Tengerang, Banten. PM mengeluhkan panas tinggi dan pusing kepala. Awalnya dia didiagnosa demam berdarah, sehingga harus diopname dan mendapat perawatan. Namun keadaan kesehatan Prita makin memburuk.


12 Agustus 2008


Prita pindah ke RS lain di Bintaro dan keluarga Prita meminta hasil resmi kepada RS Omni tentang hasil laboratorium.


15 Agustus 2008


Prita menulis dan mengirimkan email pribadi kepada teman terdekat terkait keluhan pelayanan RS Omni internasional. Email ini kemudian beredar luas di dunia maya.


Agustus 2008


RS Omni Internasional keberatan dengan email Prita yang telah beredar luas di dunia maya. Ada upaya mediasi antara PM dan RS Omni, namun hasilnya buntu.


6 September 2008


RS Omni mempolisikan Prita.


8 September 2008


Pihak Omni Internasional menanggapi email Prita di 2 harian nasional.


24 September 2008


RS Omni menggugat perdata.


11 Mei 2009


Prita diputuskan kalah dalam kasus perdata. Konsekuensinya Prita harus membayar ganti rugi materiil Rp 161 juta dan kerugian immateriil Rp 100 juta.


13 Mei 2009


Prita ditahan di LP Wanita Tangerang, sebagai tahanan kejaksaan.


3 Juni 2009


Tepat pukul 16.20 WIB, Prita dibebaskan dari LP Wanita Tangerang dengan perubahan status sebagai tahanan kota.


4 Juni 2009


Prita menjalani sidang perdana untuk perkara pidana.


25 Juni 2009


Prita diputus bebas oleh PN Tangerang.


29 September 2010


Majelis kasasi MA yang dipimpin Harifin Tumpa mengabulkan permohonan kasasi gugatan perdata yang diajukan Prita Mulyasari melawan RS Omni Internasional, sehingga Prita dibebaskan dari seluruh ganti rugi yang nilainya Rp 204 juta.


30 Juni 2011


Kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikabulkan MA. Prita divonis 6 bulan penjara, tapi dengan masa percobaan selama 1 tahun. Artinya, Prita tidak perlu dipenjara, asalkan tidak mengulangi perbuatannya dalam waktu satu tahun.


Putusan ini dibuat oleh ketua majelis hakim Imam Harjadi, Zaharuddin Utama dan Salman Luthan. Namun Salman Luthan mengajukan beda pendapat (dissenting opinion) dan menyatakan Prita tidak bersalah sehingga harus bebas.


17 September 2012


MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) Prita. MA menganulir putusan pidana PN Tangerang dan kasasi MA. Prita bebas!


Hubungan Kasus Prita Mulyasari dengan Struktur Sosial


Kasus Prita Mulyasari vs Rumah Sakit Omni Internasional adalah kasus antara warga masyarakat biasa berhadapan dengan pihak yang kuat secara ekonomi dan pengaruh, dalam hal ini Manjemen Rumah Sakit Omni Internasional. Dalam struktur sosial dalam kasus ini berhadap-hadapan antara Prita Mulyasari yang berstrata sosial rendah berhadapan dengan Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional yang berstrata sosial tinggi. Dalam sturktur sosial, terdapat pembeda vertikal antara Prita Mulyasari yang anggota lapisan sosial rendah dengan Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional yang merupakan anggota lapisan sosial tinggi.


Selain kasus antara warga masyarakat biasa dengan pihak yang kuat secara ekonomi dan pengaruh (strata sosial tinggi), dalam kacamata pembeda struktur sosial horizontal, kasus antara Prita Mulyasari dengan Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional itu juga dapat dilihat sebagai kasus antara seorang individu berhadapan dengan lembaga sosial. Prita Mulyasari adalah anggota masyarakat secara individual berhadapan dengan sebuah lembaga sosial yang dalam hal ini adalah Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional. Prita bukan anggota Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional.


Dalam perjalanannya, Prita Mulyasari mendapat dukungan dan simpati yang luas dari anggota masyarakat biasa. Dukungan terhadap Prita Mulyasari itu dipicu oleh kesamaan posisi sebagai pihak yang lemah yang berhadapan dengan pihak yang kuat. Dukungan dan simpati yang luas dari anggota masyarakat biasa itu akhirnya mampu mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki strata sosial lebih tinggi untuk ikut mendukung dan bersimpati kepada Prita Mulyasari. Contohnya adalah dukungan dari mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.


Hubungan Kasus Prita Mulyasari dengan Perubahan Sosial


Gugatan yang dilayangkan oleh Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional terhadap Prita Mulyasari dipicu oleh curahan hati Prita Mulyasari yang ditulis pada sebuah email yang dikirim ke mailing list yang di mana Prita Mulyasari menjadi anggota. Era Prita Mulyasari adalah era teknologi informasi dan komunikasi di mana teknologi internet telah banyak dipakai oleh anggota masyarakat terpelajar dan berkelas ekonomi menengah ke atas. Pada era ini sudah dikenal teknologi persuratan elektronik atau yang lebih dikenal sebagai surat elektronik atau surel (email). Perkembangan email juga telah sampai pada fasilitas yang bernama mailing list atau grup elektronik (egroup) di mana seseorang yang memiliki alamat surel dapat menjadi anggota mailing list di mana ia akan dapat membaca semua surel yang dikirim ke mailing list dan setiap surel yang dikirimnya ke mailing list akan dapat dibaca oleh semua anggota mailing list.


Masyarakat pada era Prita Mulyasari mengirim surel ke mailing list itu adalah masyarakat yang sudah mengenal teknologi internet dan hukum di Indonesia telah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu yang telah membuat perubahan cara masyarakat berkomunikasi dan bertukar informasi. Apabila sebelumnya masyarakat berkomunikasi dan bertukar informasi melalui percakapan lisan langsung, melalui surat yang ditulis tangan atau diketik, melalui percakapan telepon dan pertukaran teks melalui SMS, maka pada era internet masyarakat sudah bisa berkomunikasi dengan surel yang dikirim melalui internet. Perubahan cara masyarakat berkomunikasi dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju telah direspon oleh hukum di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya UU ini, berkas digital dapat dijadikan barang bukti kasus. Surel yang dikirim oleh Prita Mulyasari ke mailing list itulah yang dijadikan barang bukti oleh Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional untuk menggugat Prita Mulyasari.


Penyebab Kasus Prita Mulyasari


Gugatan yang diajukan oleh Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional berkaitan dengan surel yang dikirim ke mailing list yang diikuti oleh Prita Mulyasari yang kemudian menyebar secara viral ke dunia maya. Pihak Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional menganggap Prita Mulyasari telah mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni Internasional. Karena Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional menganggap pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional dilakukan melalui surel yang dikirim oleh Prita Mulyasari ke mailing list yang diikutinya, Prita Mulyasari dikenai pidana berdasarkan Pasal 27 UU ITE. Selain pidana, Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional juga melayangkan gugatan perdata kepada Prita Mulyasari.


Pengenaan Pasal 27 UU ITE kepada Prita Mulyasari mendapat tolakan keras dari banyak warga masyarakat yang sejak disahkannya UU ITE sudah menentang keras penggunaan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE karena perihal pencemaran nama baik sudah ada ketentuannya dalam KUHP.


Penyelesaian Kasus yang Sebaiknya


Menurut penulis, kasus Prita Mulyasari seharusnya tidak perlu terjadi karena Prita Mulyasari sudah melakukan hal-hal yang perlu dilakukannya sebagai pasien Rumah Sakit Omni Internasional. Prita Mulyasari, dalam hal ini adalah konsumen dari Rumah Sakit Omni Internasional yang memiliki hak sebagai konsumen. Kasus Prita Mulyasari itu justru semakin menunjukkan bahwa konsumen di Indonesia masih memiliki posisi yang lemah terhadap produsen barang dan/ atau jasa baik dalam kenyatan sehari-hari maupun di depan hukum.

Alih-alih melaporkan Prita Mulyasari secara pidana dan menggugat perdata, sebaiknya Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional melakukan pendekatan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Prita Mulyasari atau menawarkan pengobatan lanjutan sampai Prita Mulyasari sembuh dari penyakit yang dideritanya. Pihak Rumah Sakit Omni Internasional dapat melakukan langkah-langkah yang mengedepankan usaha pemasaran untuk mengembalikan citra perusahaannya yang jatuh karena curahan hati Prita Mulyasari dibanding menggunakan langkah hukum yang justru dibaca oleh masyarakat sebagai wujud arogansi Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional terhadap pasiennya.



[i] http://saralingkan.blogspot.co.id/2012/03/makalah-kasus-prita-mulyasari.html

[ii] http://news.detik.com/berita/2023887/ini-dia-kronologi-prita-mencari-keadilan?

Read More

Thursday, 29 September 2016

// // Leave a Comment

Tinjauan Yuridis Terkait Ketidakseragaman Usia Dewasa Dalam Peraturan Perundang-undangan

Ketentuan mengenai usia dewasa dalam peraturan hukum di Indonesia belum memiliki keseragaman sehingga hal itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi subyek hukum maupun penegak hukum, dalam hal ini pengadilan, untuk memutus suatu perkara hukum. Orang boleh beranggapan bahwa pegadilan tidak mungkin berbeda-beda dalam menggunakan batasan usia dewasa untuk memutus perkara yang mereka tangani. Akan tetapi faktanya, terdapat putusan pengadilan yang menggunakan batasan usia dewasa yang berbeda-beda.


Suherman (2010: 12) menyebutkan bahwa pengadilan tidak konsisten dengan patokan umur dewasa. Ada yang berpegang kepada ukuran 21 tahun: PN Jakarta Pusat No. 1138/Pdt.P/1987 PN.JKT.PST ttgl. 22-12-1987; MA No. 59 K/AG/2007, ttgl. 6 Juni 2007; Pengadilan Agama Malang No. 482/Pdt.G/2008/PA.Mlg, ttgl. 22 Mei 2008; Pengadilan Agama Wonosari No. 0432/Pdt.G/2008/PA.Wno, ttgl. 5-8-2008; MA No. 95 K/AG/2009, ttgl. 17-04-2009; MA No. 294 K/AG/2009, ttgl. 16-06-2009, dan ada yang bisa disimpulkan berpegang pada patokan umur dewasa 21 tahun, seperti PT Palembang, disimpulkan dari kpts. No. 41/1975 PT Perdata. Di dalam keputusan-keputusan lain Pengadilan berpegang kepada umur 18 tahun, seperti PN Jakarta Utara No. 1530/Pdt/1987/PN. Jakut, ttgl. 5-11-1987 dan dari keputusan lain, bisa disimpulkan bahwa Pengadilan berpegang kepada usia dewasa 18 tahun, yaitu MA No. 477/K/Sip/1976 ttgl. 13 Oktober 1976. Yang lebih menarik perhatian lagi adalah adanya keputusan Pengadilan Agama yang memakai ukuran dewasa 21 tahun seperti tersebut di atas.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang berbeda-beda dalam mengatur usia dewasa. Ada yang menggunakan umur 21 tahun sebagai usia dewasa, ada pula yang menggunakan usia 18 tahun sebagai usia dewasa. Bahkan, penggunaan istilah dewasa juga tidak tegas karena dalam peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah anak, belum dewasa, dan umur dewasa.


Peraturan perundang-undangan yang menggunakan umur 21 tahun sebagai usia dewasa adalah KUHP Pasal 330, Peraturan Pemerintah (PP) 1949 No. 35 (35/1949) tentang Pemberian Pensiun Kepada Janda (Anak-Anaknya) Pegawai Negeri yang Meninggal Dunia Pasal 5, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 98 Ayat (1). Peratura perundang-undangan yang menggunakan umur 18 tahun sebagai usia dewasa adalah KUHP Pasal 29, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47, Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Penjelasan Pasal 8 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Penjelasan Pasal 6, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 38 ayat (1) huruf a, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 4, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 8 ayat (4), Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat (4), Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Per- 18/Men/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 10 huruf a, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian Pasal 1 ayat (3), dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 1 dan Pasal 2.


Demi untuk menciptakan kepastian hukum sudah selayaknya disepakati keseragaman dalam memandang dan menggunakan batasan usia dewasa di dalam hukum. Mengingat asas lex posterior derogat legi priori, maka penggunaan usia 18 tahun sebagai batasan usia seyogyanya dapat diterima seluruh pemangku kepentingan hukum di Indonesia. Penggunaan usia 18 tahun sebagai batasan usia dewasa untuk memberikan kepastian hukum di Indonesia tersebut sesuai juga dengan yang diusulkan oleh Ade Maman Suherman dan J. Satrio dalam buku Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur).


Referensi:

Suherman, Ade Maman. 2010. Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur). PT Gtamedia. Jakarta.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan

Read More

Sunday, 18 September 2016

// // Leave a Comment

Perilaku Menyimpang Bernama Korupsi

Pendahuluan


Publik Indonesia kembali digegerkan oleh operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap empat orang di rumah Ketua DPD RI, Irman Gusman. Ketua DPD RI Irman Gusman termasuk salah satu dari keempat orang yang ditangkap tangan oleh KPK. Publik kembali terpana dan kebingungan melihat tidak kunjung habisnya pelaku tindak pidana korupsi yang ditangkap tangan oleh KPK. Memang asas praduga tidak bersalah harus tetap dikedepankan dalam setiap sangkaan pidana, akan tetapi, untuk kasus tangkap tangan oleh KPK selama ini, sulit untuk mengatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang ditangkap tangan tidak terbukti di pengadilan. Semua kasus tertangkap tangan pelakunya divonis bersalah atas tindak pidana korupsi yang didakwakan.


Korupsi bukan barang baru. Kertas kerja IMF pada 1998 berjudul “Corruption Around The World: Causes, Consequences, Scope and Cures” menyebutkan bahwa banyak bukti yang menunjukkan korupsi sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Dua ribu tahun lalu, seorang perdana menteri raja di India yang bernama Kautilya telah menulis buku berjudul “Arthashastra” yang mendiskusikan masalah korupsi. Tujuh abad lalu, Dante menempatkan penyuap di tempat paling dalam dari neraka untuk menunjukkan rasa ketidaksenangan pada korupsi. Shakespeare pun menempatkan korupsi sebagai hal yang penting dalam pertunjukannya.


Andi Hamzah menyebutkan penyebab korupsi adalah kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan sehari- hari yang semakin lama semakin meningkat, ketidakberesan manajemen, modernisasi, emosi mental, gabungan beberapa faktor. Sedangkan, S.H. Alatas mengungkapkan factor-faktor penyebab korupsi adalah ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi- posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi, kelemahan pengajaran- pengajaran agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tidak hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, dan keadaan masyarakat.


Semua Sepakat Korupsi adalah Pidana


Tidak ada satu pun negara yang memandang korupsi bukan tindak pidana. Pandangan bahwa korupsi merupakan tindak pidana tidak berbeda antara negara yang berlatar belakang bentuk negara maupun sistem pemerintahan. Negara-negara yang berbentuk republik, monarki atau pun teokrasi semua sepakat bahwa korupsi merupakan tindak pidana. Negara-negara yang berlatar belakang ideologi liberal, komunis maupun agama juga sepakat bahwa korupsi merupakan tindak pidana. Indonesia, yang merupakan negara berbentuk republic dengan sistem pemerintahan presidensiil berdasarkan demokrasi Pancasila juga memandang korupsi sebagai tindak pidana dan sudah sejak lama memiliki perangkat hukum untuk memberantas korupsi. Dengan demikian, dari sudut pandang sosiologi, korupsi merupakan perilaku sosial yang menyimpang dari suatu masyarakat.


Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun-tahun awal berdirinya NKRI, yaitu sejak masa Orde Lama, yang menggunakan Peraturan Penguasa Militer di lingkungan Angkatan Darat dan Peraturan Penguasa Perang Pusat di lingkungan Angkatan Udara. Pada masa Orde Lama diundangkan UU Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Pada masa Orde Baru dikeluarkan UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada masa setelah reformasi, peraturan hukum menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi meliputi Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40, TNLRI 387), tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134, TNLRI 4150), tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 (LNRI 2002-137.TNLRI 4250) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia bisa dikatakan sama tuanya dengan usia NKRI tetapi sepertinya tindak pidana itu sangat sulit diberantas terbukti dengan selalu ada operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangkap terduga pelaku-pelaku tindak pidana korupsi pada saat melakukan kegiatan transaksi yang diduga sebagai salah satu rangkaian dari tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan.


Korupsi adalah Perilaku Menyimpang


Secara umum perilaku menyimpang dapat diartikan sebagai tingkah laku yang melanggar atau bertentangan dengan aturan normatif dan pengertian normatif maupun dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Menurut Robert M.Z Lawang perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulakan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Menurut Lemert penyimpangan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer adalah suatu bentuk perilaku menyimpang yang bersifat sementara dan tidak dilakukan secara terus-menerus sehingga masih dapat ditolerir masyarakat seperti melanggar lalu lintas,buang sampah sembarangan dll. Sedangkan penyimpangan seksunder yakni perilaku menyimpang yang tidak mendapat toleransi dari masyarakat dan umumnya dilakukan berulang kali seperti merampok, menjambret, memakai narkoba, menjadi pelacur, tawuran dan lainlain (Kamanto Sunarto 2006:78).


Menurut Soerjono Soekanto perilaku menyimpang disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkahlaku umum. Disebut sebagai penyakit masyarakat karena gejala sosialnya yang terjadi ditengah masyarakat itu meletus menjadi ”penyakit”. Dapat disebut pula sebagai struktur sosial yang terganggu fungsinya.

Semua tingkah laku yang sakit secara sosial tadi merupakan penyimpangan sosial yang sukar diorganisir, sulit diatur dan ditertibkan sebab para pelakunya memakai cara pemecahan sendiri yang tidak umum, luar biasa atau abnormal sifatnya. Biasanya mereka mengikuti kemauan dan cara sendiri demi kepentingan pribadi. Karena itu deviasi tingkah laku tersebut dapat mengganggu dan merugikan subyek pelaku sendiri dan atau masyarakat luas. Deviasi tingkah laku ini juga merupakan gejala yang menyimpang dari tendensi sentral atau menyimpang dari ciri-ciri umum rakyat kebanyakan.


Perilaku menyimpang itu tidak hanya dapat dilakukan oleh individu melainkan juga dapat dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok. Menurut Teori Kontrol, penyimpangan merupakan kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Teori ini menilai bahwa perilaku menyimpang merupakan konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum.


Dilihat dari perspektif sosiologi, korupsi merupakan perilaku menyimpang karena tidak sesuai dengan norma hukum yang dibuat oleh negara. Perilaku menyimpang yang juga merupakan penyakit sosial itu harus diberantas sampai tuntas ke akar-akarnya karena kerugian yang diakibatkan oleh korupsi bukan hanya mempengaruhi satu atau dua orang anggota masyarakat saja melainkan seluruh anggota masyarakat.

Read More

Friday, 22 April 2016

// // Leave a Comment

KODE ETIK PROFESI HUKUM DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Pendahuluan


Profesi hukum digolongkan sebagai officium nobile atau profesi yang luhur, yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan pada manusia dan masyarakat. Ada lima profesi yang termasuk dalam kategori profesi hukum, yaitu polisi, hakim, jaksa, penasehat hukum (advokat) dan notaris. Sebagai profesi yang luhur, masyarakat mengharapkan para profesional hukum itu menjunjung tinggi etika profesi mereka dan memiliki pandangan bahwa para profesional hukum tidak akan melanggar hukum karena mereka bertugas menegakkan hukum.


Akan tetapi, apabila kita mengikuti pemberitaan di media cetak, media daring atau media elektronik, kita acapkali disuguhi berita tentang hakim yang ditangkap KPK, jaksa yang ditangkap KPK, penasehat hukum yang ditangkap KPK, notaris ditangkap polisi dan juga polisi yang ditangkap BNN. Semua profesi hukum itu memiliki oknum yang melanggar hukum yang seharusnya ditegakkannya sendiri.


Profesi didefinisikan sebagai suatu pekerjaan yang memiliki suatu pekerjaan yang memerlukan atau menuntut keahlian (expertise), meggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. Salah satu ciri profesi menurut Suhrawardi Lubis adalah adanya kode etik. Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar hukum.


Fakta mengenai ditangkapnya para profesional hukum itu tentu menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan kode etik profesi hukum dan implementasinya di indonesia. Apakah profesi hukum di Indonesia memiliki kode etik dan bagaimana implementasi kode etik tersebut untuk menjamin para profesional hukum mematuhi kode etik tersebut? Dalam makalah ini penulis akan mengambil profesi hakim sebagai contoh untuk dibahas.


Kode Etik Profesi Hakim dan Implementasinya


Menurut Bertens, kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat. Kode etik profesi itu menurut Sumaryono memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, serta sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Profesi hukum sendiri didefinisikan sebagai profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara (C.S.T. Kansil, 2003: 8).


Sebagaimana disebutkan pada bagian pendahuluan, hakim adalah salah satu profesi dari profesi hukum. Menurut Pasal 1 butir 8 KUHP, Hakim disebut sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Sedangkan, menurut Pasal 31 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Sebagaimana profesi lainnya, hakim memiliki kode etik yang menjadi pedoman berperilaku dalam menjalankan profesinya. Kode etik hakim telah mengalami beberapa kali penyempurnaan. Kode etik hakim pertamakali dicetuskan pada dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI Tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip Internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai negara, antara lain The Bangalore Principles of Yudicial Conduct. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan pedoman perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. Kode etik hakim yang terakhir adalah KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM yang merupakan KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MA RI DAN KETUA KY RI NOMOR: 047/KMA/SKB/IV/2009 DAN NOMOR: 02/SKB/P.KY/IV/2009 TANGGAL 8 APRIL 2009.


Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.


Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut dapat diberi sanksi. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik hakim dilakukan secara internal maupun eksternal. Pengawasan secara internal dilakukan oleh organ pengawasan yang terdapat pada lingkungan peradilan mulai Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung. Di Pengadilan Negeri diangkat Hakim Pengawas Bidang di Tingkat Peradilan Pertama, di Pengadilan Tinggi diangkat Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Tingkat Banding dan di Mahkamah Agung dibentuk Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Sebagaimana disebutkan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut, setiap pimpinan pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar hakim di dalam lingkungannya mematuhi pedoman perilaku tersebut. Pengawaan secara eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial dan masyarakat. Komisi Yudisial memiliki dua tugas, yaitu (1) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan (2) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Tugas Komisi Yudisial yang kedua itulah yang menjadi dasar untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dan menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Indonesia.


Pengaduan dalam pengawasan terhadap pelanggaran kode etik hakim secara internal dapat diperoleh melalui pengaduan masyarakat, pengaduan internal, laporan kedinasan dan laporan dari instansi lain. Selain mengadu kepada bagian pengawasan di setiap tingat peradilan, masyarakat juga dapat memberikan laporan pengaduan kepada Komisi Yudisial. Selanjutnya, pengaduan terhadap pelanggaran kode etik hakim akan diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan / atau Komisi Yudisial. Putusan atas hasil pemeriksaan oleh Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial disampaikan kepada Mahkamah Agung. Apabila terbukti melanggar kode etik dan sampai diberi usulan sanksi pemberhentian sementara atau peberhentian, hakim yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di depan Majelis Kehormatan Hakim.

Pengawasan dan penegakan kode etik hakim, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal terus dilakukan. Pada 2015 misalnya, Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali mengatakan jumlah hakim yang melanggar kode etik di 2015 lebih banyak dibandingkan di 2014. Pada 2015, ada 118 hakim diberi sanksi dibanding 112 pada 2014. Komisi Yudisial juga bekerja melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Menutup 2015, Komisi Yudisial merekomendasikan pemberian sanksi kepada 116 hakim yang melanggar kode etik.


Penutup


Sebagai profesi hukum yang termasuk ke dalam golongan officium nobile atau profesi luhur, hakim memiliki kode etik yang tertuang dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang harus ditaati oleh seluruh hakim di Indonesia. Dalam pelaksanaannya masih banyak hakim yang melanggar kode etik yang terbukti dengan banyaknya hakim yang dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung maupun hakim yang direkomendasikan oleh Komisi Yudisial untuk diberi sanksi. Selain melalui pengawasan, penegakan kode etik hakim harus dilakukan melalui pendidikan kode etik pada saat pendidikan calon hakim dan pembinaan yang terus-menerus pada saat seseorang sudah diangkat menjadi hakim.


Daftar Pustaka:


Umam, Khotibul, et al, FILSAFAT HUKUM DAN ETIKA PROFESI, Cet.1;Ed.1, Penerbit Universitas Terbuka, 2015.

Lubis, Suhrawardi K., Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Kansil, C.S.T. et al, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Mustaqim, Akhmad Bisri, KODE ETIK HAKIM DI PENGADILAN STUDI PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DI INDONESIA, Disertasi Gelar Doktor dalam Program Studi Ilmu Keislaman Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.

Read More

Thursday, 7 April 2016

// // Leave a Comment

KASUS-KASUS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SLEMAN 2015

PENDAHULUAN


Pemilihan umum adalah kegiatan yang wajib dilaksanakan di dalam sebuah negara demokrasi. Sungguh naif apabila ada suatu negara yang mengaku sebagai negara demokrasi tetapi tidak pernah ada pemilu yang dilaksanakan di negara tersebut.


Pemilu memiliki setidaknya lima tujuan, yaitu untuk: (1) pemilu merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya peralihan kekuasaan secara tertib dan damai, (2) pemilu diselenggarakan agar demokrasi perwakilan dapat berjalan dan hak konstitusional warga terpenuhi, (3) pemilu merupakan salah satu unsur untuk mewujudkan negara hukum, (4) pemilu merupakan sistem untuk mengisi anggota parlemen, dan (5) pemilu merupakan sistem untuk membentuk pemerintahan.[1]


Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia masih tergolong sangat muda. Indonesia baru berdiri pada 17 Agustus 1945. Masih sangat muda apabila dibandingkan dengan negara demokrasi seperti Amerika Serikat yang didirikan pada 4 Juli 1776. Seperti tertulis dalam sejarah, pemilu diselenggarakan pertama kali pada tahun 1955. Pemilu selanjutnya baru dilaksanakan tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. Pemilu 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 dan 1999 hanya terdiri dari pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Sedangkan, mulai 2004, pemilu di Indonesia terdiri dari pemilu untuk memilih anggota DPR/DPRD dan pemilihan presiden. Mulai 2008, Indonesia pun mengenal pemilihan kepala daerah.


Pemilu di Indonesia telah diselenggarakan sejak 1955. Artinya, sampai saat ini Indonesia sudah mengenal pemilu selama 61 tahun. Akan tetapi, kasus-kasus dalam pemilu masih saja muncul dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Bahkan kasus klasik seperti penetapan DPT, pemilih fiktif, politik uang dan pelanggaran kampanye selalu saja berulang setiap saat. Pada makalah ini, penulis akan membahas mengenai kasus-kasus yang timbul pada pemilihan kepada daerah Kabupaten Sleman yang diselenggarakan pada 9 Desember 2015. Data kasus-kasus pada pilkada Kabupaten Sleman 2015 tersebut dikumpulkan dari penelitian berita di media online mulai dari awal 2014 sampai dengan akhir 2015.


KASUS-KASUS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SLEMAN 2015


Dari penelitian berita di media online mulai awal 2014 sampai dengan akhir 2015, penulis menemukan lima (5) kasus pada pilkada Kabupaten Sleman 2015, yaitu: kasus penetapan DPT, kasus penetapan calon pasangan kepala daerah, pelanggaran kampanye umum, terjadinya kekerasan dalam rangkaian penyelenggaraan pilkada Kabupaten Sleman 2015 dan pembagian kupon berhadiah.


1. Kasus penetapan DPT pada pilkada Kabupaten Sleman 2015


Kasus penetapan DPT pada pilkada Kabupaten Sleman mulai menyeruak karena KPUD Kabupaten Sleman mempergunakan Data DPT Pemilu Presiden 2014 sebagai basis data DPT. Kita semua paham bahwa DPT pada pemilihan umum 2014 dan pemilihan presiden 2014 sudah banyak dipermasalahkan secara nasional karena terdapatnya kejanggalan-kejanggalan pada DPT pemilu 2014 dan pilpres 2014 tersebut. Penggunaan DPT pilpres 2014 sebagai basis data untuk pemutakhiran data daftar pemilih pada pilkada Kabupaten Sleman sempat dipertanyakan oleh pemangku kepentingan pilkada di Kabupaten Sleman.


DPT pilkada Kabupaten Sleman 2015 yang bermasalah tersebut berujung pada kasus pemilih ganda seperti yang dilaporkan terjadi di TPS 3 kawasan Susukan, Margokaton, Seyegan. Dari total 559 DPT (Daftar Pemilih Tetap), petugas menemukan daftar pemilih ganda sebanyak 23 orang (rilis pukul 11.40). Sedangkan di Sinduharjo, terdapat penukaran surat suara antara TPS 15 dan 16, sekaligus pendistribusiannya yang melebihi jumlah DPT. Dimana di TPS 15 terdapat 434 DPT, namun yang dikirim jumlahnya mencapai 502 surat suara, alias kelebihan 57 surat suara. Alhasil, 57 sisa surat suara tersebut diserahkan ke KPU Sleman.[2]


2. Kasus penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah


Terjadi masalah pada proses penatapan Pasangan Calon Kepala Daerah pada pilkada Kabupaten Sleman 2015. Kasus penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah pada pilkada Kabupaten Sleman 2015 tersebut sempat menjadi sorotan media cetak dan elektronik nasional serta polemiknya menjadi pembicaraan nasional.[3]


Permasalahan pada penetapan paslon tersebut dimulai karena perekrutan pasangan bakal calon yang dilakukan oleh partai politik pengusung Calon Bupati Sri Purnomo – petahana Bupati Sleman -- yang merekrut Sri Muslimatun yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Sleman dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Perekrutan Sri Muslimatun tersebut dinilai sebagai penggembosan untuk PDIP karena PDIP akan mengusung Calon Bupati sendiri, yaitu Yuni Satia Rahayu yang merupakan Wakil Bupati Sleman. Secara administrasi memang tidak mungkin PDIP mengusung Yuni Satia Rahayu sebagai Calon Bupati sembari memberikan rekomendasi atas Sri Muslimatun untuk menjadi Calon Wakil Bupati kepada koalisi PAN. Sri Muslimatun akhirnya mengundurkan diri dari keanggotaannya di DPRD Kabupaten Sleman dan PDIP agar dapat maju sebagai calon non parpol.


Kasus tersebut menjadi ramai karena DPC PDIP Kabupaten tidak segera mengeluarkan SK PAW menyusul pengunduran Sri Muslimatun padahal DPP PDIP sudah mengeluarkan rekomendasi pemberhentian Sri Muslimatun.[4] Hal itulah yang menjadi sorotan secara nasional dan sempat keluar pernyataan bahwa di Kabupaten Sleman terjadi praktek politik tidak sehat untuk mengganjal pasangan calon Kepala Daerah.


Ketetapan KPUD Kabupaten Sleman pada 22 Oktober 2015 yang meloloskan pasangan Sri Purnomo – Sri Muslimatun digugat oleh Gerindra karena DPC PDIP Kabupaten Sleman belum mengeluarkan SK PAW sehingga Sri Muslimatun saat itu masih tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sleman dari Fraksi PDIP karena DPC PDIP Kabupaten Sleman belum mengeluarkan SK PAW untuk Sri Muslimatun.[5]


3. Kasus pelanggaran kampanye umum


Peraturan KPU Nomor 01/2013 pasal 30 yang menyebutkan peserta kampanye dilarang melakukan pawai kendaraan, termasuk ke wilayah dapil lain, melanggar peraturan lalu lintas, dan melakukan perbuatan lain yang mengganggu kegiatan masyarakat. Peraturan KPU tersebut dilanggar oleh kedua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman. Fakta di lapangan, pendukung dari kedua pasangan calon tetap melakukan pawai kendaraan pada saat berlangsung kegiatan kampanye umum.


Konvoi kendaraan merupakan kegiatan yang selalu dilakukan oleh pendukung parpol/pasangan calon kontestan pemilu. Kegiatan tersebut merupakan warisan pemilu-pemilu sejak pertama kali Indonesia mengenal pemilu dan sangat sulit dihentikan walaupun sebenarnya kegiatan tersebut sudah dilarang.


4. Kasus kekerasan dalam rangkaian penyelenggaraan pilkada


Kasus kekerasan dalam Pilkada Kabupaten Sleman terjadi pada saat konvoi kendaraan yang dilakukan oleh massa yang menggunakan atribut Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP adalah salah satu parpol yang mengusung Sri Purnomo – Sri Muslimatun.


Pada peristiwa kekerasan tersebut terjadi perusakan sebuah mobil Toyota Yaris yang ditumpangi oleh Fariz Afristya (24), dan Ayudyah Eka Apsari (24). Akibat peristiwa tersebut mobil Toyota Yaris mengalami kerusakan parah dan penumpangnya mengalami luka-luka akibat pecahan kaca. Video peristiwa perusakan tersebut beredar di media sosial.


5. Pembagian Kupon Berhadiah


Pada pilkada Kabupaten Sleman 2015 juga sempat dilaporkan terjadinya pembagian kupon berhadiah di wilayah Berbah. Kupon tersebut disebarkan untuk mendukung salah satu pasangan calon. Menurut berita, ada sebanyak 1621 lembar kupon yang diedarkan di wilayah Kecamatan Berbah tersebut.[6]


Pembagian kupon berhadiah seperti yang dilaporkan tersebut dapat digolongkan sebagai politik uang. Pada setiap penyelenggaraan pemilu selalu terdengar isu mengenai serangan fajar yang dimaksudkan untuk menamai kegiatan bagi-bagi sembako atau uang pada waktu fajar pada hari H penyelenggaraan pemilu. Kasus seperti ini sering ditemukan dan tidak jarang dilaporkan pada Panitia Pengawas Pemilu. Contoh yang terjadi pada pilkada Kabupaten Sleman 2015 adalah pembagian kupon berhadiah untuk mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah.


PENUTUP


Pada Pemilihan Kepada Daerah Kabupaten Sleman 2015 terjadi setidaknya lima (5) kasus pemilu seperti yang telah diuraikan di atas, yaitu kasus penetapan DPT, kasus penetapan calon pasangan kepala daerah, pelanggaran kampanye umum, terjadinya kekerasan dalam rangkaian penyelenggaraan pilkada Kabupaten Sleman 2015 dan pembagian kupon berhadiah.


Pemilu merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam sistem demokrasi sehingga kualitas pemilu harus selalu ditingkatkan agar apa pun tujuan dari penyelenggaraan pemilu tersebut dapat menghasilkan keluaran yang juga bermanfaat. Untuk meningkatkan kualitas pemilu pada umumnya, penulis menyarankan agar (1) dilakukan perekrutan penyelenggara pemilu dengan baik dan benar sehingga mampu merekrut penyelenggara pemilu yang memiliki kualitas dan integritas, (2) aturan penyelenggaraan pemilu ditegakkan agar ke depan pelanggaran-pelanggaran pemilu dapat semakin ditekan ke titik minimal dan (3) dilakukan pendidikan politik dengan baik kepada masyarakat agar masyarakat semakin melek politik dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang tujuan akhirnya adalah agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas.



[1] Fatmawati, HUKUM TATA NEGARA, Cet.1;Ed.1, Penerbit Universitas Terbuka, 2014, Halaman 6.4

[2] _, Pilkada Sleman 2015: Dari Pemilih Ganda, “Kampanye” dengan Pengeras Suara Masjid, hingga Pembagian Kupon Berhadiah, http://suarapemudajogja.com/2015/12/10/pilkada-sleman-2015-dari-pemilih-ganda-kampanye-dengan-pengeras-suara-masjid-hingga-pembagian-kupon-berhadiah/

[3] _, Polemik Pilkada Sleman Menjadi Pembicaraan Nasional, http://news.viva.co.id/nusantara/jogja/polemik-pilkada-sleman-menjadi-pembicaraan-nasional

[4] _, Pilkada Sleman Terancam Hanya Satu Paslon, http://www.koran-sindo.com/news.php?r=6&n=6&date=2015-09-30

[5] _, Gerindra Gugat Keputusan KPU Sleman Loloskan Sri Muslimatun, http://koran.tempo.co/konten/2015/10/28/386027/Gerindra-Gugat-Keputusan-KPU-Sleman-Loloskan-Sri-Muslimatun

[6] _, Pilkada Sleman 2015: Dari Pemilih Ganda, “Kampanye” dengan Pengeras Suara Masjid, hingga Pembagian Kupon Berhadiah, http://suarapemudajogja.com/2015/12/10/pilkada-sleman-2015-dari-pemilih-ganda-kampanye-dengan-pengeras-suara-masjid-hingga-pembagian-kupon-berhadiah/

Read More

Sunday, 3 April 2016

// // Leave a Comment

Kajian Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta di Dunia Maya

I. Pendahuluan

Di Indonesia pelanggaran hak cipta melalui dunia maya kerap
terjadi dan bahkan terkadang dapat dilihat banyaknya orang yang menggunduh lagu
dan film tanpa izin, perdagangan CD lagu maupun Film bajakan di jual di mall-mall atau tempat perdagangan lainnya secara bebas, bahkan beberapa kantor juga
menggunakan software bajakan. Sedangkan sesungguhnya telah ada aturan dan
perangkat alat Negara yang dapat menindak pelanggaran hak cipta di dunia maya
maupun riil dalam masyarakat, baik menggunakan undang-undang hak cipta maupun
Undang-undang ITE. Tetapi hal itu tidak efektif dalam menanggulangi
pelanggaran-pelanggaran itu.

II. Permasalahan

Efektifitas penegakan hukum bergantung kepada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum di masyarakat. Unsur manakah dari ketiga unsur tersebut yang membuat UU Hak Cipta maupun UU ITE tidak efektif untuk menanggulangi pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta?

III. Landasan Teori

Menurut Lawrence M. Friedman, efektifitas dari implementasi dari suatu produk hukum ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: faktor substansi atau materi dari undang-undangnya sendiri, faktor aparatur penegak hukum yang terkait, dan ketiga adalah faktor budaya hukum yang ada di masyarakat[1].


1. Faktor Substansi Hukum


Substansi atau materi dari suatu produk peraturan perundangan merupakan faktor yang cukup penting untuk diperhatikan dalam penegakkan hukum, tanpa substansi atau materi yang baik dari suatu peraturan perundangan rasanya sangat sulit bagi aparatur penegak hukum untuk dapat menegakkan peraturan perundangan secara baik pula, dan hal tersebut sangat ditentukan atau dipengaruhi ketika proses penyusunan suatu peraturan perundangan dilakukan.


Suatu produk peraturan perundangan dapat dikatakan baik apabila hal-hal yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut dirumuskan secara jelas, tegas, sistematis dan mudah untuk dimengerti oleh semua pihak, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi setiap orang yang membaca peraturan perundangan tersebut.


Dalam faktor substansi Undang-undang ini terdapat beberapa hal utama yang kemungkinan dapat mempengaruhi implementasi hukum berdasarkan Undang-Undang tersebut, yaitu: tujuan undang-undang dan perumusan pasal undang-undang.


2. Faktor Struktur/Aparatur Hukum


Peranan aparatur penegak hukum juga tidak kalah pentingnya dalam menentukan tingkat keberhasilan penegakkan suatu peraturan perundangan, baik buruknya aparatur penegak hukum dapat menentukan baik buruknya pula suatu penegakkan peraturan perundangan. Suatu peraturan perundang yang baik terkadang tidak dapat ditegakkan secara baik, apabila yang menegakkan peraturan perundangan tersebut adalah aparatur penegak hukum yang tidak baik atau cakap. Dan hal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya rendahnya tingkat pemahaman dari aparatur penegak hukum terhadap substansi suatu peraturan perundangan.


Kemudian diberlakukannya suatu peraturan perundang-undang yang mempunyai maksud dan tujuan baik belum tentu memberikan suatu manfaat yang nyata bagi masyarakat, apabila tidak ditegakkan secara konsisten dan bertanggung jawab aturan-aturan hukum yang ada didalamnya. Karena suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya hanyalah rangkaian kalimat yang tidak akan memberikan makna tanpa adanya mekanisme penegakkan hukum yang jelas dan pelaksanaan yang konsisten dari aparatur penegak hukumnya.

Salah satu masalah utama yang sulit diatasi di Indonesia sampai saat ini adalah masalah dalam penegakkan hukum (law enforcement), karena sebaik apapun suatu peraturan perundang-undangan hanya akan menjadi ”macan kertas” yang tidak akan membuat takut bagi siapapun untuk tidak mematuhinya, apabila tidak ada penegakkan hukum yang konsisten dan bertanggung jawab dari para aparatur penegak hukum, seperti yang telah dikemukan sebelumnya.


3. Faktor Budaya Hukum


Selanjutnya faktor budaya hukum tidak dapat diabaikan begitu saja dalam menentukan sukses atau tidaknya penegakkan suatu produk peraturan perundangan, meskipun materi suatu peraturan perundangan itu baik, dan dilengkapi oleh aparatur hukum yang cakap dalam menegakkannya, tanpa adanya budaya hukum yang kondusif di masyarakat rasanya akan sangat sulit bagi suatu produk peraturan perundangan dapat berjalan secara efektif.

Sedangkan budaya hukum itu sendiri tercermin dalam sikap warga masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Respon masyarakat terhadap penerapan hukum yang mengatur perilaku (dalam hal ini UU Hak Cipta dan UU ITE) akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianutnya. Apabila produk hukum yang mengatur mengacu pada sistem nilai tertentu dihadapkan pada masyarakat yang menganut sistem nilai dan memiliki budaya hukum yang berbeda, bukan hal yang aneh bila penerapan produk hukum tersebut akan mengalami kesulitan.


IV. Analisis Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Melalui UU Hak Cipta dan UU ITE

Substansi UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Tujuan UU Hak Cipta

Tujuan dari suatu undang-undang dapat dilihat pada bagian konsiderans undang-undang tersebut yang selalu memberikan dasar pertimbangan dibuatnya undang-undang tersebut, termasuk tujuan pembuatan undang-undang tersebut. UU Hak Cipta memiliki lima (5) butir konsiderans. Dari kelima butir konsiderans tersebut, dapat diambil inti bahwa tujuan dibuatnya UU Hak Cipta adalah untuk meningkatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait.


Dari sisi tujuannya, UU Hak Cipta sudah memberikan gambaran yang jelas tentang untuk apa UU tersebut dibuat, yaitu meningkatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait.


Perumusan Pasal UU Hak Cipta

Kajian terhadap perumusan Pasal UU Hak Cipta akan dibatasi pada pasal pidana pelanggaran Hak Cipta menurut UU Hak Cipta. Ketentuan pidana pelanggaran Hak Cipta menurut UU Hak Cipta diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120. Setelah membaca rumusan pasal-pasal ketentuan pidana pada UU Hak Cipta, penulis berpendapat bahwa rumusan ketentuan pidana pada UU Hak Cipta sudah lengkap dan memadai untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada pencipta, pemilik Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait. Akan tetapi, hal yang perlu dicermati mengenai ketentuan pidana dalam UU Hak Cipta adalah semua ketentuan pidana pada UU Hak Cipta adalah merupakan delik aduan (Pasal 120 UU No.28 Tahun 2014). Ketentuan mengenai delik aduan itu tentu membuat aparat penegak hukum, terutama penyidik, tidak dapat melakukan pemberantasan pelanggaran Hak Cipta secara aktif.

Substansi UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

Tujuan UU ITE

Tujuan UU ITE dapat dilihat pada bagian konsiderans UU tersebut. Penulis melihat bahwa tujuan UU ITE terdapat pada butir b bagian konsiderans, yaitu untuk mengatur pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.


Tujuan UU ITE tidak secara khusus berhubungan dengan Hak Cipta sebagaimana UU Hak Cipta yang memag merupakan peraturan perundangan yang khusus mengatur mengenai Hak Cipta.

Rumusan Pelanggaran Hak Cipta pada UU ITE

Secara tekstual, UU ITE tidak mengatur transaksi elektronik yang melanggar Hak Cipta. Akan tetapi, walaupun tidak secara tekstual dirumuskan, Pasal 25 UU ITE memiliki benang merah dengan Hak Cipta karena mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Rumusan Pasal 25 UU ITE tersebut berbunyi “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”


Larangan dalam UU ITE yang berkaitan dengan Hak Cipta, walaupun juga tidak secara tekstual diatur menyebut Hak Cipta dapat dilihat pada Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) dan ketentuan pidana atas larangan pada Pasal 32 UU ITE itu diatur pada Pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2). Berikut rumusan pasal-pasal tersebut:


Pasal 32

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.


Pasal 48

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Struktur Hukum Penindakan Pelanggaran Hak Cipta

Aparat Hukum untuk penindakan pelanggaran Hak Cipta terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan.


Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 120 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seluruh ketentuan pidana dalam UU Hak Cipta merupakan delik aduan. Hal itu membuat aparat penegak hukum tidak dapat melakukan pemberantasan pidana pelanggaran Hak Cipta tanpa adanya aduan atau laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Penjualan CD musik atau VCD/DVD film bajakan dilakukan secara terbuka melalui lapak-lapak di pinggir jalan, pertokoan ataupun mal tetapi penegak hukum tidak dapat melakukan penggrebekan tanpa adanya laporan. Dalam hal ini, kita tidak dapat menyalahkan pihak penegak hukum karena penegak hukum pun harus bekerja berdasarkan peraturan hukum yang ada.


Pelanggar Hak Cipta yang dilaporkan dan diproses di pengadilan pun hanya diberi sanksi ringan sehingga tidak mampu memberikan efek jera untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta terutama dalam pembajakan lagu dan film. Sanksi terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) selama ini belum menimbulkan efek jera bagi pelakunya sehingga tingkat pelanggarannya terus meningkat, meskipun pemerintah sudah memiliki perangkat undang-undangnya.[2]


Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta juga belum dapat menyasar kepada pelaku-pelaku pelanggaran Hak Cipta kelas kakap. Selama ini, penegakan hukum baru mampu menyasar pada pelaku-pelaku pelanggaran Hak Cipta kecil seperti penjual atau pembeli barang bajakan. Padahal, melihat banyaknya VCD/DVD film bajakan yang dijual di banyak tempat, dapat diindikasikan bahwa pembajakan VCD/DVD film itu dilakukan oleh pemain kelas kakap yang memiliki fasilitas penggandaan VCD/DVD dari puluhan ribu hingga jutaan keping.


Berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta melalui dunia maya, Kementerian Komunikasi dan Informatika pernah melakukan pemblokiran terhadap duapuluh (20) situs penyedia musik/lagu bajakan dalam format mp3[3]. Akan tetapi, situs-stus serupa kembali bermunculan. Kementerian Kominfo memiliki personel yang terbatas untuk mencari situs-situs penyedia materi digital ilegal dan sangat bergantung kepada pelapor agar dapat memblokir situs-situs serupa.

Budaya Hukum Pelanggaran Hak Cipta

Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta lagu, dan Pemusik Republik Indonesia atau PAPPRI mencatat pada 2013 nilai kerugian akibat pembajakan musik rekaman mencapai Rp 4 triliun per tahun. Perhitungan ini tidak mengherankan karena, menurut data Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, sejak tahun 2007, industri musik bajakan telah menguasai 95,7 persen pasar.[4]

Kondisi serupa terjadi pada industri perfilman. Dari catatan Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi), pembajakan terhadap satu film saja melalui bioskop, televisi, digital, dan home video mengakibatkan potensi kerugian sebesar Rp 4,3 miliar. Jika pembajakan dilakukan kepada 100 film, maka potensi kerugian sangat besar, Rp 437,5 miliar.[5]


Informasi di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa masyarakat kita memang belum menghormati Hak Cipta. Melihat banyaknya lapak-lapak penjualan CD/VCD/DVD bajakan mulai dari pinggir jalan, pertokoan sampai dengan mal yang banyak dikunjungi pembeli ditambah dengan banyaknya situs web yang menyediakan materi-materi digital bajakan dan ramai dengan pengunjung, kita bisa mendapatkan gambaran bahwa masyarakat kita belum memiliki budaya menghormati dan menghargai Hak Cipta.


Kementerian Komunikasi dan Informatika pernah melakukan pemblokiran terhadap duapuluh (20) situs penyedia mp3 bajakan. Akan tetapi, saat ini pun masih banyak situs seperti situs-situs yang dibajak itu baik karena lolos dari pemblokiran atau pun dihidupkan kembali oleh pemiliknya melalui penggunaan nama domain yang lain. Untuk situs unduh film, bisa dikatakan tidak banyak situs film bajakan yang menyediakan film Indonesia bajakan. Akan tetapi, situs film asing bajakan justru sangat banyak dan selalu ramai dikunjungi. Hal itu memperkuat asumsi bahwa budaya hukum pelanggaran Hak Cipta memang masih sangat tinggi di Indonesia.


Ketersediaan peraturan perundangan tentang perlindungan Hak Cipta dan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum dalam pelanggaran Hak Cipta tidak akan pernah mampu secara signifikan menekan pelanggaran hukum terhadap Hak Cipta apabila budaya hukum di dalam masyarakat kita masih belum menghormati dan menghargai Hak Cipta dan masih bersifat permisif dalam mendapatkan materi-materi bermuatan Hak Cipta secara ilegal baik melalui pembelian barang-barang bajakan maupun mengunduh barang-barang bajakan dari internet.

V. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis berpendapat bahwa elemen yang menyebabkan penggunaan UU Hak Cipta dan UU ITE dalam menanggulangi pelanggaran Hak Cipta di dunia maya adalah lemahnya budaya hukum masyarakat untuk menghormati dan menghargai Hak Cipta.



[1] Lawrence M. Friedman, American Law an Introduction, (New York: W.W. Norton and Co.) hal.6-10.

[2] http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/info/informasi/Pelanggaran-Hak-Kekayaan-Intelektual

[3] http://tekno.kompas.com/read/2012/05/16/0915566/Kominfo.Blokir.20.Situs.Download.Musik.Ilegal

[4] http://print.kompas.com/baca/2015/09/18/Kerugian-Akibat-Pembajakan-Musik-Rp-4-Triliun-per

[5] http://print.kompas.com/baca/2015/09/18/Kerugian-Akibat-Pembajakan-Musik-Rp-4-Triliun-per

Read More