Bicara saja apa adanya.

#leo #tiger #muslim #nasionalis #pancasilais


Pandangan politik:

  • Kembali ke UUD 1945 asli
  • Kembalikan GBHN
  • Kepala Daerah dipilih oleh DPRD

Tuesday, 17 October 2017

// // Leave a Comment

Meributkan Kata “Pribumi” dalam Pidato Anies Baswedan

Pasca pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta masa Jabatan 2017 – 2022 di Istana Merdeka, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pidato pertamanya dalam Pesta Rakyat di Balaikota DKI Jakarta. Sebuah pidato yang kemudian ditanggapi ramai oleh para pendukung Jokowi dan Ahok karena sebuah kata “pribumi” yang dipakai oleh Anies. Mereka menyebut Anies sebagai rasis, Orde Baru dan sebagainya sembati menyinggung bahwa Anies adalah etnis Arab.


Penjelasan saya kepada mereka di akun pertemanan Facebook bahwa penggunaan kata “pribumi” dalam pidato Anies itu dalam konteks kolonialisme tetap tidak mampu membuat mereka berhenti menyalahkan Anies. Ada pula yang kemudian membawa-bawa ke Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, sebuah langkah yang sudah terlalu jauh.


Sebelum ikut-ikutan membully Anies mari kita baca dulu teks lengkap pidato Anies baswedan kemarin malam.


Bismillahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Washolatu wassalamu 'ala asrofil ambiya iwal mursalin wa'ala alihi wasohbihi aj ma'in.
Amma ba'du.

Saudara-saudara semua warga Jakarta.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera. Om swastiastu. Namo buddhaya.


Saudara-saudara semua,


Lembar baru bagi Jakarta malam hari ini telah dibuka. Saudara semua, hari ini lembar baru kembali dibuka untuk perjalanan panjang kota Jakarta, ketika niat lurus telah dituntaskan ketika ikhtiar gotong royong dalam makna yang sesungguhnya dan didukung dengan doa yang tanpa henti dipanjatkan maka pertolongan Allah SWT telah datang. Tak ada yang bisa menghalangi apa yang telah ditetapkan oleh-Nya. Tak ada pula yang bisa mewujudkan apa yang telah ditolak-Nya.


Warga Jakarta telah bersuara dan telah terpaut dalam sebuah rasa yang sama yaitu keadilan bagi semua. Maka dengan mengucap syukur dan doa kepada Allah SWT yang Maha Penolong, Yang Maha Melindungi. Alhamdulillah sebuah fase perjuagan telah dilewati.


Hari ini sebuah amanat besar diletakkan di pundak kami berdua. Sebuah amanat yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat, hari ini adalah penanda awal perjuangan dalam menghadirkan kebaikan dan keadilan yang diharapkan oleh seluruh warga Jakarta yaitu maju kotanya bahagia warganya.

Hari ini saya dan Bang Sandi dilantik jadi gubernur dan wagub, bukan bagi para pemilih kami saja tetapi bagi seluruh warga Jakarta. Kini saatnya saling bergandengan sebagai sesama saudara, sesama rumah untuk memajukan kota Jakarta.


Holong manjalak holong, holong manjalak domu. Begitu pepatah Batak mengatakan kasih sayang mencari kasih sayang, kasih sayang menciptakan persatuan. Ikatan yang kemarin sempat tercerai mari ikat kembali. Mari kita rajut kembali, mari kita kumpulkan energi yang terserang menjadi energi untuk membangun kota ini sama sama.


Jakarta adalah tempat yang dipenuhi oleh sejarah, setiap sudut di kota ini menyimpan lapisan kisah sejarah yang dilalui ratusan bahkan ribuan tahun. Jakarta tidak dibangun baru kemarin sejak era Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia hingga kini Jakarta adalah sejarah pergerakan peradaban manusia.

Jakarta adalah melting pot. Jakarta adalah pusat berkumpulnya berbagai manusia dari seluruh Nusantara. Bukan hanya Nusantara bahkan penjuru dunia. Di kota ini interaksi adalah bagian dari sejarahnya. Di kota ini pula masyarakat Betawi telah menjadi sebaik-baiknya tuan rumah bagi Jakarta.


Di kota ini, semua sejarah penting republik ditorehkan. Dua km letaknya dari tempat kita berkumpul, para pemuda berkumpul di Kramat Raya mengumandangkan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Satu km dari tempat kita berkumpul, di situ para perintis kemerdekaan berkumpul menyusun visi republik ini, sekarang kita sebut sebagai Pancasila. Di situ mereka merumuskan garis depan, garis depan. Janji kemerdekaan dituliskan di tempat itu.


Tiga km dari kita berkumpul, di Pegangsaan Timur, dikumandangkan proklamasi kemerdekaan kita. Saudara sekalian di tanah ini semua cita cita bangsa diungkapkan karena itu kita tidak boleh di tanah ini janji kemerdekaan tak terlunaskan oleh warganya.


Republik ini menjanjikan kesejahteraan maka di ibukota harus hadir kesejahteraan. Republik ini menjanjikan pelindungan maka di ibukota harus ada perlindungan. Republik ini menjanjikan mencerdaskan kehidupan bangsa maka di ibukota harus hadir ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa.


Dan ketika republik ini tegas tegas mengatakan bahwa visinya adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka insyaallah kita sama-sama kita tunaikan ikhtiar itu.


Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat, penjajahan di depan mata, selama ratusan tahun. Di tempat lain mungkin penjajahan terasa jauh tapi di Jakarta bagi orang Jakarta yang namanya kolonialisme itu di depan mata. Dirasakan sehari hari. Karena itu bila kita merdeka maka janji janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta.


Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. Itik telor, ayam singerimi. Itik yang bertelor, ayam yang mengerami.


Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan. Kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme. Kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini. Dan kita menginginkan Jakarta bisa menjadi layaknya sebuah arena aplikasi Pancasila.


Jakarta bukan hanya sekedar kota, dia adalah ibukota maka di kota ini Pancasila harus mengejawantah, Pancasila harus menjadi kenyataan. Setiap silanya harus terasa dalam keseharian. Dimulai dari hadirnya suasana ketuhanan di setiap sendi kehidupan ibukota. Indonesia bukanlah negara berdasarkan satu agama. Namun Indonesia juga bukan sebuah negara yang alergi agama apalagi anti agama. Ketuhanan selayaknya menjadi landasan kehidupan warga dan kehidupan bernegara sebagaimana sila pertama Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa.


Yang kedua ,prinsip ketuhanan ini diwujudkan dalam hadirnya rasa kemanusiaan, hadirnya rasa keadilan bagi seluruh rakyat tanpa ada yang terpinggirkan, terugikan, apalagi yang tidak dimanusiakan dalam kehidupannya. Karena itu mari kita hadirkan Jakarta yang manusiawi. Jakarta yang berada sebagaimana prinsip Pancasila kita sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perjuangan selanjutnya menghadirkan persatuan dalam kehidupan kota.


Tidak hanya merayakan keragaman tapi mari kita merayakan persatuan. Seringkali kita melewatkan persoalan persatuan. Ada pepatah Aceh mengatakan 'Cilaka rumah tanpa atap, cilaka kampung tanpa guyub'. Persatuan dan keguyuban ini yang harus kita perjuangkan.


Dimulai dari meruntuhkan sekat sekat yang menjadi penghalang antar komponen masyarakat. Terutama pemisah antar mereka yang mempunyai kemampuan ekonomi dan tidak. Mari kita hadirkan Jakarta yang bersatu bagi semua karena ruang interaksi terbuka bagi semuanya.


Dalam mewujudkan prinsip itu, mari kita kembalikan musyawarah menjadi tradisi kita. Bagaimana sila keempat di dalam Pancasila kita yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena itu, majelis-majelis warga akan dihidupkan kembali.

Semua majelis majelis warga dihidupkan, kota ini tidak boleh hanya sekedar perintah gubernur sampai ke bawah. Dengarkan kata rakyat maka kita hidupkan seluruh majelis-majelis yang ada di kota ini.


Ada banyak majelis. Kita hidupkan semuanya. Musyawarah kota terutama untuk menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman. Kalau kata orang Minang, istilahnya dalam kesepakatan itu terkandung tuah tentang kebermanfaatan.

Yang kelima, di ujungnya dan ini yang paling mendasar. Ini paling penting, yang kita perjuangkan sama sama sepanjang kampanye kemarin. Adalah pelaksanaan sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang akan kita jadikan fondasi di Jakarta.


Kita jadi ingat pada saat dulu republik ini dibuat, pesannya jelas. Kita tidak hendak membangun satu negara untuk sekelompok orang. Dan Bung Karno mengatakan demikian. Kita hendak membangun satu negara untuk semua bukan untuk satu orang, satu golongan, bukan untuk satu golongan bangsawan maupun golongan orang kaya tapi untuk semua karena iru pengambilan kebijakan di kota ini harus lah bisa didasarkan pada kepentingan publik.


Pengelolaan tanah, pengelolaan air, pengelolaan teluk, dan pengelolaan pulau tidak boleh diletakkan atas dasar kepentingan itu, pengelolaan itu semua tidak boleh untuk kepentingan satu golongan, tidak boleh untuk satu perhimpunan, tidak boleh untuk kepentingan korporasi tetapi itu untuk kepentingan untuk warga Jakarta semua. Semua untuk semua. Jakarta untuk semua. Inilah semangat pembangunan yang kita letakkan sama sama untuk Jakarta.


Gubernur dan wakil gubernur tentu menjadi pemimpin bagi semua dan harus menghadirkan keadilan bagi semua. Namun jelas kami tegaskan bahwa tekad kita adalah mengutamakan pembelaan yang nyata kepada mereka yang selama ini tak mampu membela dirinya sendiri, mengangkat mereka yang selama ini terhambat dalam perjuangan mengangkat dirinya sendiri.


Bang Sandi tadi sudah mengungkapkan komitmen dan paradigma ke depan tentang rencana pembangunan kota ini, Bang Sandi sudah jabarkan bagaimana kita bersama sam membangun dan mengelola kampung, mengelola jalan, sekolah, puskesmas, pasar, angkot dan berbagai aspek kehidupan lainnya.

Seperti kata Bang Sandi, ini adalah satu langkah bersama ke depan memastikan Jakarta yang lebih ramah untuk semua.


Untuk itu, izinkan kami mengajak seluruh warga menjadikan usaha, memajukan kota sebagai sebuah gotong royong, sebagai sebuah gerakan, pembangunan kota ke depan gubernur bukan sekadar administrator bagi penduduk kota. Gubernur bukan sekadar penyedia jasa bagi warga yang jadi konsumen namun kami bertekad untuk bisa melakukan lebih dari itu. Kami ingin bisa bekerja bersama dengan warga Jakarta, berkolaborasi dengan warga Jakarta sebagai perancang dan pelaku pembangunan.


Dalam pepatah Banjar dikatakan 'Salapik sakaguringan, sabantal sakalang gulu' satu tikar tempat tidur, satu bantal penyangga leher. Kiasan ini bermakna hubungan yang erat antar elemen masyarakat. Saling setia dan saling mendukung satu sama lain. Inilah Jakarta yang akan kita bangun bersama-sama 5 tahun ke depan.


Selain itu, kami juga mengajak seluruh elemen kepemimpinan di kota Jakarta mulai dari jajaran pemerintah daerah, para wakil rakyat, pemimpin lembaga pertahanan, keamanan dan penegakan hukum mari kita memiliki tekad yang sama yaitu mari kita sama hibahkan hidup kita kepada warga Jakarta bukan sebaliknya jangan berbalik menjadi menyedot dari kota dan warganya untuk dibawa pulang ke rumahnya. Tapi hadirlah untuk menghibahkan waktu, tenaga, pikiran, keringat untuk kemajuan kota Jakarta.


Sebuah kearifan lokal dari Minahasa mengingatkan kita 'Si tou timou tumou tou'. Manusia hidup untuk menghidupi orang lain. Menjadi pembawa berkah bagi semua, sebuah pengingat bagi semua manusia namun terutama bagi para pemimpin.


Saudara-saudara, izinkan dalam kesempatan ini, kami ingin memastikan dan saya akan ucapkan pula nanti saat sidang paripurna di DPR kata kata yang diucapkan seorang tokoh Betawi. Kata-kata ini terpatri dalam patungnya yang terpasang di Lapangan Monas. Setiap pemerintah harus mendekati kemauan rakyat. Inilah sepatutnya harus menjadi dasar untuk memerintah.

Pemerintah yang tidak mempedulikan atau menghargakan kemauan rakyat sudah tentu tidak bisa mengambil aturan yang sesuai dengan perasaan rakyat.' Setuju dengan pernyataan itu, saudara-saudara? Itu adalah kalimat yang diungkapkan salah satu putra terbaik betawi, MH Thamrin. MH Thamrin mengatakan itu dan kalimat itu terpatri di Monas sana. Saya membayangkan orang yang kerja di kota ini baca kalimat ini. renungkan, resapi dan laksanakan. Bagi semua yang mengatasnamakan rakyat Jakarta, jalankan kalimat itu.

Saudara-saudara semua, perjuangan kita ke depan adalah perjuangan untuk mewujudkan gagasan, kata dan karya yang selama ini telah kita tekadkan. Kita ingin lakukan tiga-tiganya. Membawa gagasan, membawa kata-kata, dan membawa kerja. Jadikan sebagai satu rangkaian. Gagasan, kata, kerja. Dengan begitu, kita ingin Jakarta maju, Jakarta jadi bagian kota modern yang diperhitungkan dunia tapi jadi akar yang kuat di tradisi.


Dengan memohon pertolongan kepada Yang Maha Memberi Pertolongan, mari kita bersama berikhtiar mewujudkan Jakarta yang maju setiap jengkalnya, dan bahagia setiap insan di dalamnya. Semoga Allah SWT membantu ikhtiar kita.

Dan dalam kaitan itu, izinkan saya sebelum menutup sambutan ini, membacakan sebuah pantun untuk warga Jakarta.


Bekerja giat di Kali Anyar
Mencuci mata di Kampung Rawa
Luruskan niat teguhkan ikhtiar
Bangun Jakarta bahagiakan warganya


Cuaca hangat di Ciracas
Tidur pulas di Pondok Indah
Mari berkeringat bekerja keras
Tulus ikhlas tunaikan amanah


Semoga Allah SWT membantu ikhtiar kita, membukakan jalan-jalan yang sekarang sempit, memudahkan mencari solusi baru, menjauhkan dari segala macam fitnah, menjadikan semua wilayah kota ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, serta menurunkan keberkahan
bagi setiap warganya, memberikan kebahagiaan kepada seluruh insan di kota ini. Laa hawla wa laa quwwata illa billah. Tiada usaha, kekuatan, dan daya upaya selain dengan kehendak Allah. Semoga ikhtiar ini selalu dimudahkan, semoga ikhtiar ini dapat selalu dituntaskan, dan insyaallah keberkahan diberikan kepada kita.


Wallahu muwafiq ila aqwamith thoriq, billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sebenarnya, apabila ada kemauan untuk memperhatikan pidato Anies baswedan dengan baik atau membaca naskah pidato Anies secara lengkap, kita semua akan tahu bahwa kata “pribumi” itu diungkapkan dalam konteks kolonialisme. Mari perhatikan tiga alinea yang berbicara konteks itu:


Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat, penjajahan di depan mata, selama ratusan tahun. Di tempat lain mungkin penjajahan terasa jauh tapi di Jakarta bagi orang Jakarta yang namanya kolonialisme itu di depan mata. Dirasakan sehari hari. Karena itu bila kita merdeka maka janji janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta.


Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. Itik telor, ayam singerimi. Itik yang bertelor, ayam yang mengerami.


Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan. Kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme. Kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini. Dan kita menginginkan Jakarta bisa menjadi layaknya sebuah arena aplikasi Pancasila.


Sayangnya, tanpa memperhatikan konteksnya, pendukung Jokowi dan Ahok membully Anies Baswedan.


Anies Baswedan kemudian (seperti ditulis Kumparan) menjelaskan pemakaian kata “pribumi” itu untuk konteks era penjajahan.


"Istilah itu digunakan untuk konteks pada saat era penjajahan, karena saya menulisnya juga pada era penjajahan dulu. Karena Jakarta ini kota yang paling merasakan," ucap Anies usai pertemuan dengan SKPD di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/10) (Kumparan)


Mudah-mudahan pemelintiran pidato Anies Baswedan itu cukup sampai di situ saja setelah penjelasan dari Anies Baswedan.

Read More

Friday, 13 October 2017

// // Leave a Comment

Selamat Datang Gubernur dan Wakil Gubernur Baru DKI Jakarta

Menurut informasi yang beredar, pada Sabtu, 16 Oktober 2017 pukul 16:00 WIB, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih – Anies Baswedan dan Sandiaga Shalahudin Uno – akan dilantik oleh Presiden. Saya mengucapkan selamat datang kepada Gubernur dan Wakil Gubernur baru DKI Jakarta.


Ada satu pesan penting yang ingin saya sampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur baru DKI Jakarta yaitu agar KONSISTEN untuk menolak reklamasi. Gubernur dan Wakil Gubernur baru DKI Jakarta harus dengan sekuat mungkin menghentikan reklamasi. Jangan mau meneruskan proyek reklamasi. Apabila reklamasi akan dilanjutkan biarlah proyek yang merusak lingkungan, merugikan ribuan nelayan dan kurang bermanfaat bagi rakyat secara keseluruhan itu diambilalih oleh pemerintah pusat. Gubernur dan Wakil Gubernur baru DKI Jakarta tidak perlu cidera janji.

Read More

Thursday, 16 February 2017

// // Leave a Comment

Pengumuman Pendaftaran Calon Siswa Baru SMA TARUNA NUSANTARA TP. 2017/2018

lambang sma tn

Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN), selaku Pengelola SMA Taruna Nusantara, menerima Pendaftaran Calon Siswa (Casis) Baru Kelas X TP. 2017/2018 dengan ketentuan, sbb :

1. Persyaratan Umum.

a. Warga Negara Indonesia (WNI), laki-laki dan perempuan.

b. Lulus UN SLTP/setingkat TP. 2016/2017 atau TP. 2015/2016.

c. Berijazah SLTP/setingkat.

d. Tidak pernah tinggal kelas selama di SLTP/setingkat.

e. Nilai rapor semester I s.d. V untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA masing-masing minimal 75 dengan fotokopi rapor SLTP/setingkat semester I s.d. V yang dilegalisir.

f. Usia maksimal 17 tahun saat masuk pendidikan (Juli 2017).

g. Sehat jasmani dan rohani, tinggi dan berat badan proporsional.

h. Berkelakuan baik dengan surat keterangan dari sekolah.

i. Persetujuan orang tua/wali, bersedia tinggal di asrama, sanggup mematuhi peraturan sekolah dan memenuhi persyaratan KKM yang ditetapkan SMA Taruna Nusantara.

j. Daftar konversi nilai dan ijazah yang dilegalisasi oleh Kembuddikdasmen untuk sekolah setingkat SLTP luar negeri atau Dinas Pendidikan setempat bagi Casis yang berasal dari SLTP berlatar belakang International School di dalam negeri.

k. Membayar uang pangkal, iuran sekolah, iuran komite sekolah dan sumbangan sukarela

2. Waktu dan Tempat Pendaftaran.

a. Waktu : Minggu ke-2 Februari s.d. 31 Maret 2017

b. Tempat : Ajen Kodam, Ajen Korem dan Kodim setempat.

3. Biaya.

a. Biaya pendaftaran : Rp.200.000,- ;

b. Biaya Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi ditentukan kemudian. Casis Beasiswa tidak dikenakan biaya Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi (kecuali Beasiswa Prestasi) ;

c. Seleksi Akademik dan Wawancara tidak dipungut biaya ;

d. Transportasi & akomodasi selama seleksi ditanggung Casis ;

e. Biaya uang pangkal Rp. 40.000.000,-, uang Komite Sekolah Rp. 1.000.000,-, uang iuran sekolah Rp. 3.750.000,-/bulan, sumbangan sukarela, kontribusi khusus, dibayarkan setelah mendapat panggilan wawancara.

4. Cara Pendaftaran.

a. Kategori Iuran Sekolah (IS). Mengisi Formulir No. 01-2017 warna biru, sanggup membayar sekaligus uang pangkal, uang Komite Sekolah, uang Iuran Sekolah bulan Juli & sumbangan sukarela.

b. Kategori Kontribusi Khusus (KK). Mengisi Formulir No. 01A-2017 warna merah & Formulir No. 03-2017, serta sanggup membayar sekaligus uang pangkal, uang Komite Sekolah, uang Iuran Sekolah bulan Juli & uang KK minimal Rp. 104.500.000,-.

c. Kategori Beasiswa (BS).

(1) Murni, syarat :

(a) Nilai rapor SMP/setingkat semester I s.d V, mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA, masing-masing nilai minimal 85, Mata pelajaran lainnya masing-masing nilai minimal 80.

(b) Penghasilan Ortu/wali maks Rp. 5.000.000,-/bulan.

(c) Mengisi Formulir No. 02-2017 warna kuning, Formulir No. 04-2017 dan Formulir No. 05-2017 ;

(2) Prestasi, syarat :

(a) Nilai rapor semester I s.d. V minimal rata-rata 90 untuk semua mata pelajaran dengan nilai terendah minimal 85.

(b) Penghasilan Ortu/wali tidak ditentukan.

(c) Dikenakan biaya Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi.

(d) Mengisi Formulir No. 02-2017 warna kuning dan Formulir No. 04-2016.

(3) Tidak membayar uang pangkal, uang komite dan iuran sekolah.

d. Kategori Undangan. Mendapat undangan dari LPTTN/SMA Taruna Nusantara, nilai rapor & penghasilan orang tua tidak ditentukan, dibebaskan dari Seleksi Akademik. Terdiri dari :

(1) Undangan Beasiswa, syarat :

(a) Peraih medali Olimpiade Sains tkt. Internasional (IMO, IphO, IBO), medali emas/perak Olimpiade Sains Nasional (OSN), juara 1 s.d. 5 lomba Matematika, Sains dan Bahasa Inggris (MSI), dan LKIP yang diselenggarakan oleh SMA Taruna Nusantara.

(b) Dibebaskan dari biaya Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi.

(c) Mendaftar seperti poin 4.c.(1) ;

(2) Undangan Iuran Sekolah, syarat :

(a) Peraih medali perunggu OSN.

(b) Dikenakan biaya Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi.

(c) Mendaftar seperti poin 4.a.

e. Penyerahan Formulir. Menyerahkan formulir pendaftaran beserta lampirannya masing-masing rangkap tiga :

(1) SKKB dari Sekolah ;

(2) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah (Sipil/Militer) ;

(3) Fotokopi Kartu Tanda Pelajar ;

(4) Fotokopi Akte Kelahiran yang telah dilegalisasi ;

(5) Fotokopi nilai rapor SLTP semester I s.d. V yang telah dilegalisasi ;

(6) Pas Foto seragam sekolah, latar belakang biru ukuran 3×4 (3 buah) ;

(7) Fotokopi piagam prestasi tingkat Lokal, Nasional atau Internasional bidang akademik, olahraga dan kesenian (bila ada) ;

(8) Khusus pendaftar jalur beasiswa menyerahkan pula :

(a) Daftar penghasilan orang tua/wali yang disahkan oleh instansi tempat bekerja bagi karyawan, atau oleh Kades/ Lurah bagi buruh/pedagang/petani/nelayan, dll ;

(b) Fotokopi Kartu Keluarga & KTP orang tua/wali.

5. Seleksi.

Seleksi dilaksanakan dalam dua tahap :

a. Awal.

1) Seleksi Administrasi. Meneliti data Casis pada formulir pendaftaran dihadapkan pada persyaratan penerimaan, dilaksanakan di daerah/Ajen atau pusat/LPTTN.

2) Seleksi Akademik. Materi : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA.

b. Lanjutan.

1) Pemeriksaan Psikologi dan Kesehatan. Casis yang dinyatakan lulus Seleksi Akademik akan dipanggil mengikuti Pemeriksaan Psikologi dan Kesehatan, di daerah yang ditunjuk.

2) Seleksi Wawancara. Casis yang dinyatakan lulus Pemeriksaan Psikologi dan Kesehatan dipanggil mengikuti Seleksi Wawancara, di SMA Taruna Nusantara, Magelang. Bagi Casis yang dinyatakan tidak lulus Seleksi Wawancara, akan dikembalikan ke daerah asal dengan biaya transportasi pulang ditanggung lembaga. Sedangkan uang pangkal, uang komite, uang KK, uang iuran sekolah dan sumbangan sukarela akan dikembalikan 100%.

6. Pengumuman. Casis yang diterima sebagai Siswa Baru SMA Taruna Nusantara, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala LPTTN dan langsung masuk pendidikan.

Keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di tempat Pendaftaran Panitia Daerah/Sub Panitia Daerah masing-masing

NB : TIDAK DIBERLAKUKAN SPONSORSHIP

PANITIA PUSAT PENERIMAAN SISWA BARU SMA TARUNA NUSANTARA TP. 2017/2018

LPTTN, Jl. Kwitang Raya No. 21, Jakarta Pusat 10420 ; Telp : 021-31903410 ; Fax : 021-31906707

SMA TARUNA NUSANTARA, Jl. Raya Purworejo, Km-5, Magelang 56172 ; Telp : 0293-364195 ; Fax : 0293-364047

Read More

Monday, 3 October 2016

// // Leave a Comment

Kasus Prita Mulyasari dalam Kaitannya dengan Struktur Sosial dan Perubahan Sosial Budaya

Uraian Kasus Prita Mulyasari vs Rumah Sakit Omni Internasional


Kasus tersebut bermula saat Prita Mulyasari memeriksakan kesehatannya di RS Internasional Omni atas keluhan demam, sakit kepala, mual disertai muntah, kesulitan BAB, sakit tenggorokan, hingga hilangnya nafsu makan. Oleh dokter rumah sakit, dr.Hengky Gosal SpPD dan dr.Grace Herza Yarlen Nela, Prita didiagnosis menderita demam berdarah, atau tifus. Setelah dirawat selama empat hari disertai serangkaian pemeriksaan serta perawatan, gejala awal yang dikeluhkan berkurang namun ditemukan sejenis virus yang menyebabkan pembengkakan pada leher. Selama masa perawatan Prita mengeluhkan minimnya penjelasan yang diberikan oleh dokter atas jenis-jenis terapi medis yang diberikan, di samping kondisi kesehatan yang semakin memburuk yang diduga akibat kesalahan dalam pemeriksaan hasil laboratorium awal menyebabkan kekeliruan diagnosis oleh dokter pemeriksa. Disebabkan karena pengaduan serta permintaan tertulis untuk mendapatkan rekam medis serta hasil laboratorium awal yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak rumah sakit Prita kemudian menulis email tentang tanggapan serta keluhan atas perlakuan yang diterimanya ke sebuah milis. Email tersebut kemudian menyebar luas sehingga membuat pihak rumah sakit merasa harus membuat bantahan atas tuduhan yang dilontarkan oleh Prita ke media cetak serta mengajukan gugatan hukum baik secara perdata maupun pidana dengan tuduhan pencemaran nama baik.[i]


Kronologi Kasus Prita Mulyasari[ii]


7 Agusutus 2008


Prita memeriksakan kesehatan di Rumah Sakit Omni Internasional Tengerang, Banten. PM mengeluhkan panas tinggi dan pusing kepala. Awalnya dia didiagnosa demam berdarah, sehingga harus diopname dan mendapat perawatan. Namun keadaan kesehatan Prita makin memburuk.


12 Agustus 2008


Prita pindah ke RS lain di Bintaro dan keluarga Prita meminta hasil resmi kepada RS Omni tentang hasil laboratorium.


15 Agustus 2008


Prita menulis dan mengirimkan email pribadi kepada teman terdekat terkait keluhan pelayanan RS Omni internasional. Email ini kemudian beredar luas di dunia maya.


Agustus 2008


RS Omni Internasional keberatan dengan email Prita yang telah beredar luas di dunia maya. Ada upaya mediasi antara PM dan RS Omni, namun hasilnya buntu.


6 September 2008


RS Omni mempolisikan Prita.


8 September 2008


Pihak Omni Internasional menanggapi email Prita di 2 harian nasional.


24 September 2008


RS Omni menggugat perdata.


11 Mei 2009


Prita diputuskan kalah dalam kasus perdata. Konsekuensinya Prita harus membayar ganti rugi materiil Rp 161 juta dan kerugian immateriil Rp 100 juta.


13 Mei 2009


Prita ditahan di LP Wanita Tangerang, sebagai tahanan kejaksaan.


3 Juni 2009


Tepat pukul 16.20 WIB, Prita dibebaskan dari LP Wanita Tangerang dengan perubahan status sebagai tahanan kota.


4 Juni 2009


Prita menjalani sidang perdana untuk perkara pidana.


25 Juni 2009


Prita diputus bebas oleh PN Tangerang.


29 September 2010


Majelis kasasi MA yang dipimpin Harifin Tumpa mengabulkan permohonan kasasi gugatan perdata yang diajukan Prita Mulyasari melawan RS Omni Internasional, sehingga Prita dibebaskan dari seluruh ganti rugi yang nilainya Rp 204 juta.


30 Juni 2011


Kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikabulkan MA. Prita divonis 6 bulan penjara, tapi dengan masa percobaan selama 1 tahun. Artinya, Prita tidak perlu dipenjara, asalkan tidak mengulangi perbuatannya dalam waktu satu tahun.


Putusan ini dibuat oleh ketua majelis hakim Imam Harjadi, Zaharuddin Utama dan Salman Luthan. Namun Salman Luthan mengajukan beda pendapat (dissenting opinion) dan menyatakan Prita tidak bersalah sehingga harus bebas.


17 September 2012


MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) Prita. MA menganulir putusan pidana PN Tangerang dan kasasi MA. Prita bebas!


Hubungan Kasus Prita Mulyasari dengan Struktur Sosial


Kasus Prita Mulyasari vs Rumah Sakit Omni Internasional adalah kasus antara warga masyarakat biasa berhadapan dengan pihak yang kuat secara ekonomi dan pengaruh, dalam hal ini Manjemen Rumah Sakit Omni Internasional. Dalam struktur sosial dalam kasus ini berhadap-hadapan antara Prita Mulyasari yang berstrata sosial rendah berhadapan dengan Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional yang berstrata sosial tinggi. Dalam sturktur sosial, terdapat pembeda vertikal antara Prita Mulyasari yang anggota lapisan sosial rendah dengan Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional yang merupakan anggota lapisan sosial tinggi.


Selain kasus antara warga masyarakat biasa dengan pihak yang kuat secara ekonomi dan pengaruh (strata sosial tinggi), dalam kacamata pembeda struktur sosial horizontal, kasus antara Prita Mulyasari dengan Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional itu juga dapat dilihat sebagai kasus antara seorang individu berhadapan dengan lembaga sosial. Prita Mulyasari adalah anggota masyarakat secara individual berhadapan dengan sebuah lembaga sosial yang dalam hal ini adalah Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional. Prita bukan anggota Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional.


Dalam perjalanannya, Prita Mulyasari mendapat dukungan dan simpati yang luas dari anggota masyarakat biasa. Dukungan terhadap Prita Mulyasari itu dipicu oleh kesamaan posisi sebagai pihak yang lemah yang berhadapan dengan pihak yang kuat. Dukungan dan simpati yang luas dari anggota masyarakat biasa itu akhirnya mampu mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki strata sosial lebih tinggi untuk ikut mendukung dan bersimpati kepada Prita Mulyasari. Contohnya adalah dukungan dari mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.


Hubungan Kasus Prita Mulyasari dengan Perubahan Sosial


Gugatan yang dilayangkan oleh Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional terhadap Prita Mulyasari dipicu oleh curahan hati Prita Mulyasari yang ditulis pada sebuah email yang dikirim ke mailing list yang di mana Prita Mulyasari menjadi anggota. Era Prita Mulyasari adalah era teknologi informasi dan komunikasi di mana teknologi internet telah banyak dipakai oleh anggota masyarakat terpelajar dan berkelas ekonomi menengah ke atas. Pada era ini sudah dikenal teknologi persuratan elektronik atau yang lebih dikenal sebagai surat elektronik atau surel (email). Perkembangan email juga telah sampai pada fasilitas yang bernama mailing list atau grup elektronik (egroup) di mana seseorang yang memiliki alamat surel dapat menjadi anggota mailing list di mana ia akan dapat membaca semua surel yang dikirim ke mailing list dan setiap surel yang dikirimnya ke mailing list akan dapat dibaca oleh semua anggota mailing list.


Masyarakat pada era Prita Mulyasari mengirim surel ke mailing list itu adalah masyarakat yang sudah mengenal teknologi internet dan hukum di Indonesia telah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu yang telah membuat perubahan cara masyarakat berkomunikasi dan bertukar informasi. Apabila sebelumnya masyarakat berkomunikasi dan bertukar informasi melalui percakapan lisan langsung, melalui surat yang ditulis tangan atau diketik, melalui percakapan telepon dan pertukaran teks melalui SMS, maka pada era internet masyarakat sudah bisa berkomunikasi dengan surel yang dikirim melalui internet. Perubahan cara masyarakat berkomunikasi dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju telah direspon oleh hukum di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya UU ini, berkas digital dapat dijadikan barang bukti kasus. Surel yang dikirim oleh Prita Mulyasari ke mailing list itulah yang dijadikan barang bukti oleh Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional untuk menggugat Prita Mulyasari.


Penyebab Kasus Prita Mulyasari


Gugatan yang diajukan oleh Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional berkaitan dengan surel yang dikirim ke mailing list yang diikuti oleh Prita Mulyasari yang kemudian menyebar secara viral ke dunia maya. Pihak Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional menganggap Prita Mulyasari telah mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni Internasional. Karena Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional menganggap pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional dilakukan melalui surel yang dikirim oleh Prita Mulyasari ke mailing list yang diikutinya, Prita Mulyasari dikenai pidana berdasarkan Pasal 27 UU ITE. Selain pidana, Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional juga melayangkan gugatan perdata kepada Prita Mulyasari.


Pengenaan Pasal 27 UU ITE kepada Prita Mulyasari mendapat tolakan keras dari banyak warga masyarakat yang sejak disahkannya UU ITE sudah menentang keras penggunaan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE karena perihal pencemaran nama baik sudah ada ketentuannya dalam KUHP.


Penyelesaian Kasus yang Sebaiknya


Menurut penulis, kasus Prita Mulyasari seharusnya tidak perlu terjadi karena Prita Mulyasari sudah melakukan hal-hal yang perlu dilakukannya sebagai pasien Rumah Sakit Omni Internasional. Prita Mulyasari, dalam hal ini adalah konsumen dari Rumah Sakit Omni Internasional yang memiliki hak sebagai konsumen. Kasus Prita Mulyasari itu justru semakin menunjukkan bahwa konsumen di Indonesia masih memiliki posisi yang lemah terhadap produsen barang dan/ atau jasa baik dalam kenyatan sehari-hari maupun di depan hukum.

Alih-alih melaporkan Prita Mulyasari secara pidana dan menggugat perdata, sebaiknya Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional melakukan pendekatan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Prita Mulyasari atau menawarkan pengobatan lanjutan sampai Prita Mulyasari sembuh dari penyakit yang dideritanya. Pihak Rumah Sakit Omni Internasional dapat melakukan langkah-langkah yang mengedepankan usaha pemasaran untuk mengembalikan citra perusahaannya yang jatuh karena curahan hati Prita Mulyasari dibanding menggunakan langkah hukum yang justru dibaca oleh masyarakat sebagai wujud arogansi Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional terhadap pasiennya.



[i] http://saralingkan.blogspot.co.id/2012/03/makalah-kasus-prita-mulyasari.html

[ii] http://news.detik.com/berita/2023887/ini-dia-kronologi-prita-mencari-keadilan?

Read More

Thursday, 29 September 2016

// // Leave a Comment

Tinjauan Yuridis Terkait Ketidakseragaman Usia Dewasa Dalam Peraturan Perundang-undangan

Ketentuan mengenai usia dewasa dalam peraturan hukum di Indonesia belum memiliki keseragaman sehingga hal itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi subyek hukum maupun penegak hukum, dalam hal ini pengadilan, untuk memutus suatu perkara hukum. Orang boleh beranggapan bahwa pegadilan tidak mungkin berbeda-beda dalam menggunakan batasan usia dewasa untuk memutus perkara yang mereka tangani. Akan tetapi faktanya, terdapat putusan pengadilan yang menggunakan batasan usia dewasa yang berbeda-beda.


Suherman (2010: 12) menyebutkan bahwa pengadilan tidak konsisten dengan patokan umur dewasa. Ada yang berpegang kepada ukuran 21 tahun: PN Jakarta Pusat No. 1138/Pdt.P/1987 PN.JKT.PST ttgl. 22-12-1987; MA No. 59 K/AG/2007, ttgl. 6 Juni 2007; Pengadilan Agama Malang No. 482/Pdt.G/2008/PA.Mlg, ttgl. 22 Mei 2008; Pengadilan Agama Wonosari No. 0432/Pdt.G/2008/PA.Wno, ttgl. 5-8-2008; MA No. 95 K/AG/2009, ttgl. 17-04-2009; MA No. 294 K/AG/2009, ttgl. 16-06-2009, dan ada yang bisa disimpulkan berpegang pada patokan umur dewasa 21 tahun, seperti PT Palembang, disimpulkan dari kpts. No. 41/1975 PT Perdata. Di dalam keputusan-keputusan lain Pengadilan berpegang kepada umur 18 tahun, seperti PN Jakarta Utara No. 1530/Pdt/1987/PN. Jakut, ttgl. 5-11-1987 dan dari keputusan lain, bisa disimpulkan bahwa Pengadilan berpegang kepada usia dewasa 18 tahun, yaitu MA No. 477/K/Sip/1976 ttgl. 13 Oktober 1976. Yang lebih menarik perhatian lagi adalah adanya keputusan Pengadilan Agama yang memakai ukuran dewasa 21 tahun seperti tersebut di atas.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang berbeda-beda dalam mengatur usia dewasa. Ada yang menggunakan umur 21 tahun sebagai usia dewasa, ada pula yang menggunakan usia 18 tahun sebagai usia dewasa. Bahkan, penggunaan istilah dewasa juga tidak tegas karena dalam peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah anak, belum dewasa, dan umur dewasa.


Peraturan perundang-undangan yang menggunakan umur 21 tahun sebagai usia dewasa adalah KUHP Pasal 330, Peraturan Pemerintah (PP) 1949 No. 35 (35/1949) tentang Pemberian Pensiun Kepada Janda (Anak-Anaknya) Pegawai Negeri yang Meninggal Dunia Pasal 5, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 98 Ayat (1). Peratura perundang-undangan yang menggunakan umur 18 tahun sebagai usia dewasa adalah KUHP Pasal 29, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47, Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Penjelasan Pasal 8 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Penjelasan Pasal 6, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 38 ayat (1) huruf a, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 4, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 8 ayat (4), Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat (4), Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Per- 18/Men/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 10 huruf a, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian Pasal 1 ayat (3), dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 1 dan Pasal 2.


Demi untuk menciptakan kepastian hukum sudah selayaknya disepakati keseragaman dalam memandang dan menggunakan batasan usia dewasa di dalam hukum. Mengingat asas lex posterior derogat legi priori, maka penggunaan usia 18 tahun sebagai batasan usia seyogyanya dapat diterima seluruh pemangku kepentingan hukum di Indonesia. Penggunaan usia 18 tahun sebagai batasan usia dewasa untuk memberikan kepastian hukum di Indonesia tersebut sesuai juga dengan yang diusulkan oleh Ade Maman Suherman dan J. Satrio dalam buku Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur).


Referensi:

Suherman, Ade Maman. 2010. Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur). PT Gtamedia. Jakarta.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan

Read More

Sunday, 18 September 2016

// // Leave a Comment

Perilaku Menyimpang Bernama Korupsi

Pendahuluan


Publik Indonesia kembali digegerkan oleh operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap empat orang di rumah Ketua DPD RI, Irman Gusman. Ketua DPD RI Irman Gusman termasuk salah satu dari keempat orang yang ditangkap tangan oleh KPK. Publik kembali terpana dan kebingungan melihat tidak kunjung habisnya pelaku tindak pidana korupsi yang ditangkap tangan oleh KPK. Memang asas praduga tidak bersalah harus tetap dikedepankan dalam setiap sangkaan pidana, akan tetapi, untuk kasus tangkap tangan oleh KPK selama ini, sulit untuk mengatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang ditangkap tangan tidak terbukti di pengadilan. Semua kasus tertangkap tangan pelakunya divonis bersalah atas tindak pidana korupsi yang didakwakan.


Korupsi bukan barang baru. Kertas kerja IMF pada 1998 berjudul “Corruption Around The World: Causes, Consequences, Scope and Cures” menyebutkan bahwa banyak bukti yang menunjukkan korupsi sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Dua ribu tahun lalu, seorang perdana menteri raja di India yang bernama Kautilya telah menulis buku berjudul “Arthashastra” yang mendiskusikan masalah korupsi. Tujuh abad lalu, Dante menempatkan penyuap di tempat paling dalam dari neraka untuk menunjukkan rasa ketidaksenangan pada korupsi. Shakespeare pun menempatkan korupsi sebagai hal yang penting dalam pertunjukannya.


Andi Hamzah menyebutkan penyebab korupsi adalah kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan sehari- hari yang semakin lama semakin meningkat, ketidakberesan manajemen, modernisasi, emosi mental, gabungan beberapa faktor. Sedangkan, S.H. Alatas mengungkapkan factor-faktor penyebab korupsi adalah ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi- posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi, kelemahan pengajaran- pengajaran agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tidak hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, dan keadaan masyarakat.


Semua Sepakat Korupsi adalah Pidana


Tidak ada satu pun negara yang memandang korupsi bukan tindak pidana. Pandangan bahwa korupsi merupakan tindak pidana tidak berbeda antara negara yang berlatar belakang bentuk negara maupun sistem pemerintahan. Negara-negara yang berbentuk republik, monarki atau pun teokrasi semua sepakat bahwa korupsi merupakan tindak pidana. Negara-negara yang berlatar belakang ideologi liberal, komunis maupun agama juga sepakat bahwa korupsi merupakan tindak pidana. Indonesia, yang merupakan negara berbentuk republic dengan sistem pemerintahan presidensiil berdasarkan demokrasi Pancasila juga memandang korupsi sebagai tindak pidana dan sudah sejak lama memiliki perangkat hukum untuk memberantas korupsi. Dengan demikian, dari sudut pandang sosiologi, korupsi merupakan perilaku sosial yang menyimpang dari suatu masyarakat.


Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun-tahun awal berdirinya NKRI, yaitu sejak masa Orde Lama, yang menggunakan Peraturan Penguasa Militer di lingkungan Angkatan Darat dan Peraturan Penguasa Perang Pusat di lingkungan Angkatan Udara. Pada masa Orde Lama diundangkan UU Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Pada masa Orde Baru dikeluarkan UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada masa setelah reformasi, peraturan hukum menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi meliputi Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40, TNLRI 387), tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134, TNLRI 4150), tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 (LNRI 2002-137.TNLRI 4250) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia bisa dikatakan sama tuanya dengan usia NKRI tetapi sepertinya tindak pidana itu sangat sulit diberantas terbukti dengan selalu ada operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangkap terduga pelaku-pelaku tindak pidana korupsi pada saat melakukan kegiatan transaksi yang diduga sebagai salah satu rangkaian dari tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan.


Korupsi adalah Perilaku Menyimpang


Secara umum perilaku menyimpang dapat diartikan sebagai tingkah laku yang melanggar atau bertentangan dengan aturan normatif dan pengertian normatif maupun dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Menurut Robert M.Z Lawang perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulakan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Menurut Lemert penyimpangan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer adalah suatu bentuk perilaku menyimpang yang bersifat sementara dan tidak dilakukan secara terus-menerus sehingga masih dapat ditolerir masyarakat seperti melanggar lalu lintas,buang sampah sembarangan dll. Sedangkan penyimpangan seksunder yakni perilaku menyimpang yang tidak mendapat toleransi dari masyarakat dan umumnya dilakukan berulang kali seperti merampok, menjambret, memakai narkoba, menjadi pelacur, tawuran dan lainlain (Kamanto Sunarto 2006:78).


Menurut Soerjono Soekanto perilaku menyimpang disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkahlaku umum. Disebut sebagai penyakit masyarakat karena gejala sosialnya yang terjadi ditengah masyarakat itu meletus menjadi ”penyakit”. Dapat disebut pula sebagai struktur sosial yang terganggu fungsinya.

Semua tingkah laku yang sakit secara sosial tadi merupakan penyimpangan sosial yang sukar diorganisir, sulit diatur dan ditertibkan sebab para pelakunya memakai cara pemecahan sendiri yang tidak umum, luar biasa atau abnormal sifatnya. Biasanya mereka mengikuti kemauan dan cara sendiri demi kepentingan pribadi. Karena itu deviasi tingkah laku tersebut dapat mengganggu dan merugikan subyek pelaku sendiri dan atau masyarakat luas. Deviasi tingkah laku ini juga merupakan gejala yang menyimpang dari tendensi sentral atau menyimpang dari ciri-ciri umum rakyat kebanyakan.


Perilaku menyimpang itu tidak hanya dapat dilakukan oleh individu melainkan juga dapat dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok. Menurut Teori Kontrol, penyimpangan merupakan kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Teori ini menilai bahwa perilaku menyimpang merupakan konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum.


Dilihat dari perspektif sosiologi, korupsi merupakan perilaku menyimpang karena tidak sesuai dengan norma hukum yang dibuat oleh negara. Perilaku menyimpang yang juga merupakan penyakit sosial itu harus diberantas sampai tuntas ke akar-akarnya karena kerugian yang diakibatkan oleh korupsi bukan hanya mempengaruhi satu atau dua orang anggota masyarakat saja melainkan seluruh anggota masyarakat.

Read More

Friday, 22 April 2016

// // Leave a Comment

KODE ETIK PROFESI HUKUM DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Pendahuluan


Profesi hukum digolongkan sebagai officium nobile atau profesi yang luhur, yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan pada manusia dan masyarakat. Ada lima profesi yang termasuk dalam kategori profesi hukum, yaitu polisi, hakim, jaksa, penasehat hukum (advokat) dan notaris. Sebagai profesi yang luhur, masyarakat mengharapkan para profesional hukum itu menjunjung tinggi etika profesi mereka dan memiliki pandangan bahwa para profesional hukum tidak akan melanggar hukum karena mereka bertugas menegakkan hukum.


Akan tetapi, apabila kita mengikuti pemberitaan di media cetak, media daring atau media elektronik, kita acapkali disuguhi berita tentang hakim yang ditangkap KPK, jaksa yang ditangkap KPK, penasehat hukum yang ditangkap KPK, notaris ditangkap polisi dan juga polisi yang ditangkap BNN. Semua profesi hukum itu memiliki oknum yang melanggar hukum yang seharusnya ditegakkannya sendiri.


Profesi didefinisikan sebagai suatu pekerjaan yang memiliki suatu pekerjaan yang memerlukan atau menuntut keahlian (expertise), meggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. Salah satu ciri profesi menurut Suhrawardi Lubis adalah adanya kode etik. Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar hukum.


Fakta mengenai ditangkapnya para profesional hukum itu tentu menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan kode etik profesi hukum dan implementasinya di indonesia. Apakah profesi hukum di Indonesia memiliki kode etik dan bagaimana implementasi kode etik tersebut untuk menjamin para profesional hukum mematuhi kode etik tersebut? Dalam makalah ini penulis akan mengambil profesi hakim sebagai contoh untuk dibahas.


Kode Etik Profesi Hakim dan Implementasinya


Menurut Bertens, kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat. Kode etik profesi itu menurut Sumaryono memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, serta sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Profesi hukum sendiri didefinisikan sebagai profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara (C.S.T. Kansil, 2003: 8).


Sebagaimana disebutkan pada bagian pendahuluan, hakim adalah salah satu profesi dari profesi hukum. Menurut Pasal 1 butir 8 KUHP, Hakim disebut sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Sedangkan, menurut Pasal 31 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Sebagaimana profesi lainnya, hakim memiliki kode etik yang menjadi pedoman berperilaku dalam menjalankan profesinya. Kode etik hakim telah mengalami beberapa kali penyempurnaan. Kode etik hakim pertamakali dicetuskan pada dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI Tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip Internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai negara, antara lain The Bangalore Principles of Yudicial Conduct. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan pedoman perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. Kode etik hakim yang terakhir adalah KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM yang merupakan KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MA RI DAN KETUA KY RI NOMOR: 047/KMA/SKB/IV/2009 DAN NOMOR: 02/SKB/P.KY/IV/2009 TANGGAL 8 APRIL 2009.


Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.


Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut dapat diberi sanksi. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik hakim dilakukan secara internal maupun eksternal. Pengawasan secara internal dilakukan oleh organ pengawasan yang terdapat pada lingkungan peradilan mulai Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung. Di Pengadilan Negeri diangkat Hakim Pengawas Bidang di Tingkat Peradilan Pertama, di Pengadilan Tinggi diangkat Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Tingkat Banding dan di Mahkamah Agung dibentuk Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Sebagaimana disebutkan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut, setiap pimpinan pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar hakim di dalam lingkungannya mematuhi pedoman perilaku tersebut. Pengawaan secara eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial dan masyarakat. Komisi Yudisial memiliki dua tugas, yaitu (1) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan (2) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Tugas Komisi Yudisial yang kedua itulah yang menjadi dasar untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dan menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Indonesia.


Pengaduan dalam pengawasan terhadap pelanggaran kode etik hakim secara internal dapat diperoleh melalui pengaduan masyarakat, pengaduan internal, laporan kedinasan dan laporan dari instansi lain. Selain mengadu kepada bagian pengawasan di setiap tingat peradilan, masyarakat juga dapat memberikan laporan pengaduan kepada Komisi Yudisial. Selanjutnya, pengaduan terhadap pelanggaran kode etik hakim akan diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan / atau Komisi Yudisial. Putusan atas hasil pemeriksaan oleh Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial disampaikan kepada Mahkamah Agung. Apabila terbukti melanggar kode etik dan sampai diberi usulan sanksi pemberhentian sementara atau peberhentian, hakim yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di depan Majelis Kehormatan Hakim.

Pengawasan dan penegakan kode etik hakim, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal terus dilakukan. Pada 2015 misalnya, Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali mengatakan jumlah hakim yang melanggar kode etik di 2015 lebih banyak dibandingkan di 2014. Pada 2015, ada 118 hakim diberi sanksi dibanding 112 pada 2014. Komisi Yudisial juga bekerja melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Menutup 2015, Komisi Yudisial merekomendasikan pemberian sanksi kepada 116 hakim yang melanggar kode etik.


Penutup


Sebagai profesi hukum yang termasuk ke dalam golongan officium nobile atau profesi luhur, hakim memiliki kode etik yang tertuang dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang harus ditaati oleh seluruh hakim di Indonesia. Dalam pelaksanaannya masih banyak hakim yang melanggar kode etik yang terbukti dengan banyaknya hakim yang dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung maupun hakim yang direkomendasikan oleh Komisi Yudisial untuk diberi sanksi. Selain melalui pengawasan, penegakan kode etik hakim harus dilakukan melalui pendidikan kode etik pada saat pendidikan calon hakim dan pembinaan yang terus-menerus pada saat seseorang sudah diangkat menjadi hakim.


Daftar Pustaka:


Umam, Khotibul, et al, FILSAFAT HUKUM DAN ETIKA PROFESI, Cet.1;Ed.1, Penerbit Universitas Terbuka, 2015.

Lubis, Suhrawardi K., Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Kansil, C.S.T. et al, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Mustaqim, Akhmad Bisri, KODE ETIK HAKIM DI PENGADILAN STUDI PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DI INDONESIA, Disertasi Gelar Doktor dalam Program Studi Ilmu Keislaman Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.

Read More