Bicara saja apa adanya.

#leo #tiger #muslim #nasionalis #pancasilais


Pandangan politik:

  • Kembali ke UUD 1945 asli
  • Kembalikan GBHN
  • Kepala Daerah dipilih oleh DPRD

Friday, 12 January 2018

// // Leave a Comment

PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

1. PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang


Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa[1]. Dilihat dari sejarah hukum Republik Indonesia, Bangsa Indonesia telah menyatakan perang terhadap tindak pidana korupsi sejak negara masih berusia sangat muda. Saat itu dimulai dengan pemberantasan korupsi di lingkungan militer yang kemudian berkembang menjadi pemberantasan tindak pidana korupsi di tingkat negara. Perang melawan korupsi di tingkat negara ini dapat dilihat dari undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah beberapa kali dibuat dan yang terakhir adalah UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.


Pembuktian merupakan perkara yang penting dalam pemeriksaan perkaran pidana, termasuk perkara pidana korupsi. Pembuktian membantu hakim dalam memberikan putusan apakah seseorang yang diperiksa di pengadilan atas perkara pidana benar-benar telah melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut.


1.2.Rumusan Masalah


a. Bagaimanakah pembuktian dalam tindak pidana korupsi?

b. Apa sajakah alat bukti dalam tindak pidana korupsi?


2. PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA


2.1. Pengertian Pembuktian dalam Hukum Pidana


Kamus Besar Hukum Indonesia menyatakan pembuktian adalah proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan[2]. Cara bagi pelaku atau terdakwa untuk dapat membuktikan kepada hakim didepan persidangan mengenai kebenaran tentang perbuatan yang telah dilakukannya, yaitu dengan cara memberikan keterangan atau memberikan alat-alat bukti yang tepat, sehingga hakim dapat yakin untuk memberikan putusan terhadap perkara yang telah dilakukannya. Pembuktian merupakan suatu proses yang mana alat-alat bukti dapat dipergunakan atau diajukan dalam persidangan untuk membuktikan suatu perkara.


Menurut Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undangundang dan membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakims guna membuktikan kesalahan terdakwa.Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.[3] Menurut Bambang Poernomo pembuktian adalah keseluruhan aturan-aturan hukum atau aturan-aturan mengenai kegunaan untuk merekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang lain yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.[4]


Dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan suatu ketentuan yang dilakukan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan alat-alat bukti yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terdakwa juga wajib untuk memberikan alat-alat bukti yang dapat menggugurkan dakwaan yang telah didakwakan terhadap dirinya, sehingga terdakwa mampu untuk membuktikan kebenaran akan perbuatan yang dilakukannya. Pembuktian merupakan perdoman bagi hakim, karena dengan adanya pembuktian hakim dapat memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara.


Pembuktian pada dasarnya telah dimulai dari tahap penyelidikan, dimana tim penyidik bertindak untuk mencari barang bukti yang diduga digunakan dalam terjadinya suatu tindak pidana, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tersebut merupakan tahapan awal terjadinya pembuktian. Dengan kata lain proses pembuktian dilakukan sejak dimulainya proses penyelidikan barang bukti yang menghasilkan kejahatan terdakwa hingga penjatuhan vonis terhadap terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.


2.2. Teori Sistem Pembuktian Tindak Pidana


Ilmu pengetahuan hukum mengenal ada empat (4) sistem pembuktian yakni:[5]


1) Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (Positive Wettelijk Bewijstheorie)


Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction in time.


Disebut demikian karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (formele bewijstheorie).


2) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (conviction in time)


Sistem pembuktian conviction in time ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem ini mengandung kelemahan, karena hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim dapat leluasa membebaskan terdakwa dari hukuman tindak pidana yang dilakukanya walaupun kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin dengan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sistem ini seolah-olah menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim.


3) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (conviction raisonnee/convictim-raisonnee)


Dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim ”dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian convictim in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem convictim-raisonnee, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima oleh akal. Tidak semata-mata dasar keyakinan tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.


Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasan keyakinanya (vrije bewijstheorie).


4) Sistem Pembuktian Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk stelsel)


Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut Undangundang negatif (negatief wettlijke bewijs theorie) menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut. Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hakikatnya merupakan “peramuan” antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijke bewijs theorie) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (conviction intim/conviction raisonce).


Dengan peramuan ini, substansi sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijke bewijs theorie) tentulah melekat adanya anasir prosedural dan tata pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limintatif ditentukan undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim baik secara materiel maupun secara prosedural.


2.3. Sistem Pembuktian Yang Dianut KUHAP


Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP dapat dilihat pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:


“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya.”

Bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro[6]:


“Bahwa sistem yang dipertahankan oleh Indonesia sampai sekarang dalam KUHAP adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negative wettenlijk), oleh karena adanya dua alasan penting, yakni: pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana. Janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.”


2.4. Alat Bukti dalam KUHAP


Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.


a. Keterangan saksi


Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.sedangkan Menurut ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, adalah keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.[7]


b. Keterangan Ahli


Keterangan Ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sedangkan dalam Pasal 186 KUHAP, bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Alat bukti keterangan ahli tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam menentukan suatu putusan dalam persidangan. Alat bukti keterangan ahli memiliki nilai kekuatan yang sama dengan alat bukti keterangan saksi. Adapun nilai yang melekat pada keterangan ahli adalah:


1. Memiliki kekuatan pembuktian bebas

2. Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.


c. Surat


Surat merupakan alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian. Pada Pasal 187 menjelaskan bahwa surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:


a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktiansesuatu hal atau sesuatu keadaan.

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

d. Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.


d. Petunjuk


Pasal 188 ayat (1) KUHAP, menyebutkan bahwa petunjuk adalah kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.Dalam Pasal ini, petunjuk adalah suatu kejadian yang diulang kembali sehingga mendapatkan bukti-bukti yang baru yang menajadi keyakinan hakim dalam memberikan suatu keputusan dipersidangan. Menurut Pasal 188 ayat (2) alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Dengan kata lain alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang bergantung dengan alat bukti yang lain, karena jika keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa tidak ada dalam persidangan maka petunjuk tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.


Nilai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk sama hal nya dengan alat bukti lainnya, yaitu hakim tidak terikat atas kebenaran yang diberikan oleh alat bukti petunjuk. Jika alat bukti petunjuk belum bisa memberikan keyakinan pada hakim, maka hakim berwenang untuk dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya.


e. Keterangan Terdakwa


Kedudukan alat bukti terdakwa terletak di urutan terakhir dalam Pasal 184 KUHAP, meskipun keterangan terdakwa terletak pada urutan terakhir, namun peranan dari keterangan terdakwa sangat dibutuhkan oleh hakim. Keterangan terdakwa telah dijelaskan dalam Pasal 189 KUHAP yaitu:


1. keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

2. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri

4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.


3. PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI


3.1. Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi


Pembuktian dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 mengatur tentang pembuktian dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38A dan Pasal 38B.


Pasal 37

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.


Pasal 37 A

(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.


Pasal 38 A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.


Pasal 38 B

(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

(3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok.

(4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.

(5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

(6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.


Berdasarkan pengaturan mengenai pembuktian pada UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tersebut terdapat dua metode pembuktian dalam tindak pidana korupsi yaitu pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dan pembuktian oleh terdakwa. Pembuktian oleh penuntut umum menggunakan sistem sesuai dengan KUHP. Terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian ini dikenal dengan istilah sistem pembuktian terbalik.


Alasan tindak pidana korupsi menggunakan beban pembuktian terbalik dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi dikarenakan banyaknya pasal-pasal mengenai suap selama ini hanya sebagai pasal-pasal yang tidak memiliki makna, sehingga diperlukan metode untuk membangunkan ketentuan pasal suap tersebut dalam pembaharuan terhadap perundang-undangan tindak pidana korupsi.[8] Mengaktifkan mengenai pasal suap ini diperlukan mekanisme pelaporan atas pemberian suatu barang atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.[9] Dari segala bentuk kasus tindak pidana korupsi, kasus suap merupakan kasus yang sulit untuk diberantas, karena dapat dilihat dari rapinya proses penyuapan yang dilakukan oleh pelaku dan mudahnya bagi pelaku untuk menghilangkan barang bukti, sehingga hal ini yang membuat aparat penegak hukum sulit untuk memberantas kasus tindak pidana korupsi. Dengan demikian adanya suatu proses pelaporan dalam tindak pidana korupsi, dimana pelaporan dapat membantu ketentuan mengenai sistem pembalikan beban pembuktian.

Sistem pembalikan beban pembuktian tidak bersifat total absolut, artinya hanya dapat diterapkan secara terbatas, yaitu terhadap delik yang berkenaan dengan pemberian yang berkaitan dengan suap.[10]


Jadi jika dalam suatu perbuatan tindak pidana penyalahgunaan wewenang sama sekali tidak diterapkan sistem pembuktian terbalik, sehingga beban pembuktian tetap keapada Jaksa Penuntut Umum, terkecuali dalam Pasal 12B menjelaskan sistem pembalikan beban pembuktian yang digunakan tidak lagi murni melainkan bersifat terbatas dan berimbang. Karena terdakwa memiliki hak untuk mebuktikan bahwa ia tidak melakukan perbuatan tindak pidana dan dapat dinyatakan tiak bersalah.


3.2. Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi


Alat bukti dalam tindak pidana korupsi adalah alat bukti sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP ditambah dengan ketentuan mengenai alat bukti di dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menambahkan penyadapan sebagai alat bukti yang dapat digunakan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Pada Pasal 26 dan 26 A disebutkan mengenai alat bukti elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dapat digunakan sebagai alat bukti untuk memberantas kasus korupsi. Pasal 26 menyebutkan bahwa penyidik, penuntut, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Sedangkan, Pasal 26A menyebutkan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus untuk Tindak Pidana Korupsi juga bisa diperoleh dari:


1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima ataupun disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu; dan


2. Dokumen, yakni setiap rekaman, data atau informasi yang dapat dilihat dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.


Pasal 26 dan 26 A tersebut di atas telah menjelaskan bahwa alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian Tindak Pidana Korupsi tidak hanya berpedoman pada ketentuan alat bukti yang sah dalam KUHAP, melainkan alat bukti berupa media elektronik seperti penyadapan yang telah dijelaskan dalam Pasal 26A dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam tindak pidana korupsi.

Adanya perluasan mengenai alat bukti petunjuk tersebut, dikarenakan kasus korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mana dalam kasus korupsi sulit menemukan kebenaran serta sulit untuk untuk mencari bukti dalam mengungkap kasus tindak pidana tersebut, sehingga diperlukanlah perluasan alat bukti seperti penyadapan untuk dapat membantu aparat penegak hukum dalam memeriksa suatu perkara korupsi.


4. SIMPULAN


Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam tindak pidana korupsi menganut dua sitem pembuktian, yaitu sistem pembuktian sesuai KUHAP ( sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif) dan sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif membebankan kepada penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya sedangkan sistem pembuktian terbalik membebankan pada terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan. Saat ini, pembebanan pembuktian terbalik baru diberlakukan untuk jenis tindak pidana korupsi tertentu yang berkaitan dengan delik suap.


Berkaitan dengan dengan alat bukti, dalam tindak pidana korupsi dipergunakan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP yang diperluas dengan alat bukti yang diatur Pasal 26A UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yaitu: (a) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan (b) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.



[1] UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bagian konsideran, menimbang huruf a.

[2] Kamus Hukum, 2013, Bandung, Citra Umbara, hlm. 373

[3] M. Yahya Harahap, 1998, Tinjauan berbagai Permasalahan Teknis Bidang Pidana Diktat, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.4

[4] Bambang Purnomo, 1993, Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta, Liberty, hlm.36.

[5] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 256-257.

[6] Andi Hamzah, Op.cit, hlm.253.

[7] Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahanny, PT. Alumni, Bandung, 2007, hal.216

[8] Indriyanto Seno Aji, 2006, korupsi kebijakan aparatur Negara dan hukum pidana, Jakarta, CV.Diadit Media, hlm.350

[9] Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, (Yogyakarta Penerbit UII Press, 2011), hlm.78

[10] Indriyanto Seno Aji, Op.cit, hlm.285

Read More

Thursday, 11 January 2018

// // Leave a Comment

Korupsi dan Pencucian Uang

Korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara[1]. Sedangkan pencucian uang adalah proses untuk mengubah uang kotor hasil kejahatan menjadi uang legal. Korupsi memiliki dimensi nasional sedangkan pencucian memiliki dimensi internasional. Walaupun berbeda dimensi, keduanya merupakan kejahatan yang berbahaya bagi perekonomian negara.


Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang memiliki kaitan yang erat. Pencucian uang selalu memiliki tujuan untuk menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan kotor yang diperoleh dari kejahatan agar uang atau harta kekayaan itu menjadi seolah-olah bersih atau legal. Dengan logika sederhana, uang hasil korupsi adalah uang kotor yang oleh pelakunya akan diproses melalui upaya-upaya pencucian uang agar uang hasil kejahatan korupsi itu seolah-olah menjadi legal.


Secara hukum, korupsi dan pencucian uang juga memiliki kaitan yang jelas. Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) mengatur berbagai kejahatan yang merupakan pidana asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang. Korupsi adalah merupakan salah satu pidana asal tersebut (Pasal 2 ayat (1) huruf n UU TPPU). Penulis menengarai, para pembuat UU TPPU menempatkan korupsi sebagai salah satu pidana asal tindak pidana pencucian karena korupsi merupakan persoalan bangsa yang sangat mendesak untuk diprioritaskan pemberantasannya dan sebagai upaya untuk mengembalikan kekayaan negara yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi.


Sejarah pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pemberantasan korupsi di Indonesia juga memberikan gambaran mengenai kaitan erat antara korupsi dan pencucian uang. Riset PPATK terhadap putusan perkara tindak pidana pencucian uang pada 2015 memberikan hasil bahwa korupsi sebagai pidana asal TPPU berkontribusi 25% terhadap keseluruhan perkara tindak pidana pencucian uang[2]. Dalam publikasi lain yang diterbitkan oleh PPATK yaitu ‘Buletin Anti Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme Mei 2017’ dari Januari 2005 sampai dengan Mei 2017 terdapat 144 putusan perkara TPPU di mana sebanyak 41 perkara atau 28,5% di antaranya merupakan TPPU dengan korupsi sebagai pidana asalnya[3].


Beberapa perkara TPPU yang sudah diputus pengadilan yang pidana asalnya merupakan perkara korupsi di antaranya adalah kasus Bahasyim Assifie, kasus Argandiono, kasus Wa Ode Nurhayati, kasus Djoko Susilo, kasus M. Akil Mukhtar, kasus Rubi Rubiandini, dan kasus Labora Sitorus[4].


Bahkan tuntutan pertama TPPU pun berkaitan dengan korupsi. Tuntutan pertama atas TPPU setelah disahkannya UU No. 15 Tahun 2002 tentang TPPU yang kemudian diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 adalah kasus TPPU yang dilakukan oleh Adrian Waworuntu atas korupsi dana di BNI sebesar Rp1,3 trilyun. Atas perkara tersebut, Adrian Waworuntu dihukum penjara seumur hidup[5].


Korupsi dan pencucian uang merupakan tindak pidana khusus yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi membuat usaha negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi terhambat karena uangnya dikorupsi. Sedangkan, pencucian uang yang berdimensi internasional dapat membahayakan sistem keuangan negara karena pengaruhnya untuk mempengaruhi aliran uang yang masuk dan keluar dari sistem keuangan Indonesia dapat saja menjadi liar. Suatu saat ada aliran uang masuk yang begitu besar dan begitu pun sebaliknya, setelah uang hasil kejahatan itu berhasil dicuci, uang itu dapat mengalir ke luar negeri dengan cepat.



[1] UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan Pasal 3.

[2] Tim Riset PPPATK, Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2015, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan – Jakarta, Cetakan Pertama;2016, hal.28

[3] PPATK, Bulletin Anti Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme Mei 2017, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan – Jakarta, Volume 87/ThVIII/2017, hal.46

[4] Haris, Budi Saiful, Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, https://acch.kpk.go.id/id/ragam/riset-publik/penguatan-alat-bukti-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia, 2016

[5] Fausto, Reynette, Cuci Uang dan Korupsi, https://www.femina.co.id/article/cuci-uang-dan-korupsi, 2013

Read More

Wednesday, 10 January 2018

// // Leave a Comment

Peranan Pemerintah dalam Mengawasi Praktek Monopoli yang Dilakukan oleh BUMN

BAB I PENDAHULUAN


Latar Belakang


Iklim usaha berbasis kompetisi yang adil diperlukan perekonomian untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, baik untuk kepentingan alokasi sumber daya maupun distribusi hasil aktifitas perekonomian. Ini menjadi salah satu aspek penting mengingat penerapan prinsip persaingan usaha dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan harga yang lebih kompetitif di pasaran, dan meningkatkan investasi sehingga dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja.[1]


Guna mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat dan wajar, DPR RI dan pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut adalah untuk mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.[2] Berkaitan dengan monopoli, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, memiliki jabatan rangkap, dan melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Akan tetapi, terhadap monopoli, UU Nomor 5 Tahun 1999 juga memberikan pengecualian yang diatur dalam Pasal 51 yang berbunyi “Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan Undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.”


Dari sejumlah 119 BUMN, terdapat 44 BUMN yang mendapatkan hak monopoli dan/atau perlakukan khusus berdasarkan Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah.[3]


Permasalahan


Berkaitan dengan tujuan negara dalam mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 yang salah satunya untuk mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha namun di lain sisi Undang-Undang juga memberikan pengecualian melalui Pasal 51, bagaimanakah peranan pemerintah dalam mengawasi praktek monopoli yang dilakukan oleh BUMN?


BAB II ISI


Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999


Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mengeluarkan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.


Dalam pedoman tersebut, monopoli yang boleh dilakukan harus memiliki semua unsur yang dirumuskan oleh Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu merupakan barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.


Monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diselenggarakan untuk meningkatkan kemanfataan publik, menjamin kebutuhan masyarakat, menyelenggarakan fungsi pemerintahan, dan mewujudkan kewibawaan negara tetapi tidak boleh pada praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.


Pengawasan Badan Usaha Milik Negara


Sesuai ketentuan UU BUMN, pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris untuk Persero dan Dewan Pengawas untuk Perum. Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, sebagaimana ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, tugas Komisaris dan Dewan Pengawas adalah untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan BUMN yang dilakukan oleh Direksi, memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan BUMN.


Organisasi Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) melaksanakan pembinaan terhadap Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik Negara di Republik Indonesia telah ada sejak tahun 1973. Awalnya, organisasi ini merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.[4] Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan mulai dari Unit Eselon I, Unit Eselon II sampai dengan setingkat Kementerian yang sekarang bernama Kementerian BUMN.


Dari empat fungsi Kementerian BUMN, dua fungsi yang berkait dengan pembinaan BUMN adalah perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN.[5]


Dalam melaksanakan kekuasaan negara, pemerintah memiliki peran sebagai regulator. Oleh karena itu, berkait dengan peran pemerintah dalam pengawasan praktek monopoli yang dilakukan oleh BUMN, selain mengawasi BUMN melalui Menteri BUMN, pemerintah juga dapat mengeluarkan peraturan untuk mengatur monopoli yang dilakukan oleh BUMN agar sesuai dengan tujuan pemberian monopoli tersebut yaitu meningkatkan kemanfataan publik, menjamin kebutuhan masyarakat, menyelenggarakan fungsi pemerintahan, dan mewujudkan kewibawaan negara sembari memagari BUMN agar tidak melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Secara teknis, pengawasan dari pelaksanaan peraturan tersebut dapat diberikan kepada Kementerian BUMN.


BAB III KESIMPULAN


Dalam mengawasi praktek monopoli yang dilakukan oleh BUMN sebagai pengecualian yang diberikan negara kepada BUMN sesuai ketentuan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999, pemerintah memiliki peran sebagai regulator sekaligus pelaksana. Peran pemerintah sebagai regualator dapat diwujudkan melalui pembuatan peraturan untuk mengatur monopoli yang dilakukan oleh BUMN agar sesuai dengan tujuan pemberian monopoli tersebut yaitu meningkatkan kemanfataan publik, menjamin kebutuhan masyarakat, menyelenggarakan fungsi pemerintahan, dan mewujudkan kewibawaan negara sembari memagari BUMN agar tidak melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Sedangkan sebagai pelaksana, pemerintah dapat melaksanakan kegiatan pengawasan yang telah diatur melalui peraturan yang dibuat itu melalui Kementerian BUMN sebagai kementerian yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan BUMN.



[1] Damuri, Yose Rizal et all, Peta Jalan Penggarusutamaan Persaingan Usaha Menuju Kebijakan Ekonomi yang Mengintegrasikan Prinsip Persaingan, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 2016, hal. 13

[2] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 3 huruf c.

[3] Damuri, Yose Rizal, Implikasi Bagi Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bila Indonesia Menjadi Anggota Trans Pacific Partnership (TPP), Bahan Kajian CEDS Universitas Pajajaran, http://isd-indonesia.org/wp-content/uploads/2016/11/Policy-Dialogue-Series-Yose-Rizal-Damuri.pdf, diakses pada 12 Oktober 2017 pukul 14:00 WIB.

[4] _, Sejarah Singkat Kementerian BUMN, http://bumn.go.id/berita/1-Sejarah-Singkat-Kementerian-BUMN, diakses pada 12 Oktober 2017 pukul 13:32 WIB.

[5] _, Tugas Pokok dan Fungsi, http://bumn.go.id/berita/1-Tugas-Pokok-dan-Fungsi, diakses pada 12 Oktober 2017 pukul 13:45 WIB

Read More

Tuesday, 9 January 2018

// // Leave a Comment

PRAKTEK PENUNJUKAN LANGSUNG DALAM PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN LARANGAN MELAKUKAN DISKRIMINASI TERHADAP PELAKU USAHA TERTENTU SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 19 HURUF D UU NO. 5 TAHUN 1999

BAB I PENDAHULUAN


Latar Belakang


Persaingan usaha yang sehat merupakan prasyarat bagi terselenggaranya kegiatan perekonomian yang akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bagi para pelaku usaha sendiri, adanya persaingan akan memacu para pelaku usaha untuk berkompetisi secara sehat dengan selalu melakukan inovasi dan meningkatkan efisiensi yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan baik pada usahanya sendiri, konsumen atau pun perekonomian secara umum.


Untuk menjamin terlaksananya persaingan usaha yang sehat, Pemerintah RI bersama DPR RI telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999). Sesuai Pasal 19 huruf d UU 5/1999, pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa perlakuan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Perlakuan diskriminasi itu dapat terjadi pada kegiatan penguasaan pasar maupun pada kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha.


Dalam melakukan pengadaan barang dan jasa, pelaku usaha dapat melakukan pemilihan penyedia barang/jasa melalui tender atau non tender. Kegiatan tender memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku-pelaku usaha lain yang berminat untuk memasok kebutuhan baran/jasa yang ditenderkan. Sedangkan dalam kegiatan non tender seperti penunjukan langsung dan pengadaan langsung pelaku usaha tidak memberi kesempatan yang sama kepada pelaku-pelaku usaha lain yang berminat untuk menjadi pemasok kebutuhan barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penunjukan langsung ini acapkali disebut sebagai tindakan diskriminasi yang dilarang oleh Pasal 19 huruf d UU 5/1999.


Permasalahan


Berdasarkan latar belakang di atas, makalah ini akan membahas apakah kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penunjukan langsung termasuk kategori diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu seperti dimaksud dalam Pasal 19 huruf d UU 5/1999.


BAB II ISI


Larangan Melakukan Praktek Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Tertentu


Larangan melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu diatur dalam Pasal 19 huruf d UU 5/1999. Rumusan lengkap Pasal 19 huruf d UU 5/1999 tersebut adalah sebagai berikut:


Pasal 19


Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Pedoman KPPU terhadap Pasal 19 huruf d UU 5/1999


Dalam Penjelasan UU 5/1999 terhadap Pasal 19 huruf d pembentuk undang-undang menyatakan cukup jelas. Padahal, pelaku usaha memerlukan penjelasan lebih lanjut terhadap praktek-praktek diskriminasi seperti apa yang dilarang dilakukan bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 19 huruf d UU 5/1999 penulis akan menggunakan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Perkom 3/2011).

Perkom 3/2011 menyebutkan bahwa ruang lingkup larangan kegiatan yang diatur oleh Pasal 19 huruf d mencakup praktek diskriminasi yang dilakukan secara sendiri oleh pelaku usaha maupun kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku usaha lain. Praktek diskriminasi sendiri adalah kegiatan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Tindakan yang menghambat atau bertentangan dengan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 19 huruf d tersebut dapat berupa diskriminasi harga maupun non harga.


Dalam menjelaskan unsur melakukan praktek diskriminasi, Perkom 3/2011 menyebut praktek diskriminasi merupakan tindakan atau perlakuan dalam berbagai bentuk yang berbeda yang dilakukan oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu.


Lebih lanjut, Kegiatan melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu merupakan penentuan perlakuan dengan cara yang berbeda mengenai persyaratan pemasokan atau persyaratan pembelian barang dan atau jasa. Segala macam perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha tertentu, dapat termasuk dalam cakupan Pasal 19 huruf d. Tetapi apakah diskriminasi tersebut termasuk yang dilarang atau tidak, merupakan wilayah rule of reason dimana KPPU perlu membuktikan motif dan dampaknya.

Praktek diskriminiasi yang dapat diputus dilarang oleh Pasal 19 huruf d diartikan sebagai perbuatan yang tidak mempunyai justifikasi secara sosial, ekonomi, teknis maupun pertimbangan efisiensi lainnya.


Contoh Praktek Diskriminasi Yang Melanggar Pasal 19 huruf d UU 5/1999


Perkom 3/2011 memberikan contoh praktek diskriminasi yang melanggar Pasal 19 huruf d adalah sebagai berikut :


a. penunjukkan langsung dalam suatu pekerjaan, tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima.

b. menolak melakukan hubungan usaha dengan pihak tertentu tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima.

c. menetapkan persyaratan tertentu yang mengarah kepada perusahaan tertentu tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima.

d. menetapkan syarat yang berbeda untuk pelaku usaha yang berbeda dalam pasar yang sama tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima.

e. dalam hal yang terkait program Pemerintah seperti pengembangan UKM, penetapan syarat yang sama antara UKM dengan usaha besar dapat dirasakan oleh UKM sebagai persyaratan yang diskriminatif sehingga dikategorikan melanggar Pasal 19 huruf d.


BAB III KESIMPULAN


Penunjukan langsung dalam pengadaan barang/jasa dapat dikategorikan sebagai bentuk perlakuan diskriminasi pelaku usaha terhadap pelaku usaha lainnya. Namun, Tetapi apakah diskriminasi tersebut termasuk yang dilarang oleh Pasal 19 huruf d UU 5/1999 atau tidak, merupakan wilayah rule of reason dimana KPPU perlu membuktikan motif dan dampaknya.


Praktek penunjukan langsung yang jelas dilarang oleh Pasal 19 huruf d UU 5/1999 adalah penunjukkan langsung dalam suatu pekerjaan yang tidak memiliki justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima.


Referensi:

  • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Read More

Monday, 8 January 2018

// // Leave a Comment

Bagaimana penerapan Pendekatan ”Rule of Reason” untuk kasus atau perkara persaingan yang termasuk kategori “Per Se Illegal”?

PENDAHULUAN


Dalam mengungkap kasus pelanggaran Undang-Undang Antimonopoli, dikenal adanya dua pendekatan, yaitu rule of reason dan per se illegal. Pendekatan rule of reason merupakan suatu pendekatan yang dipergunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Sedangkan, pendekatan per se illegal adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut[1].


Dasar pikir kedua pendekatan tersebut adalah untuk menentukan seseorang dihukum karena melakukan perjanjian atau perbuatan yang “dianggap” membahayakan persaingan. Atau, di sisi lain, perlu atau tidaknya dilakukan pembuktian dengan asumsi mahal, lama, dan sulit dilakukan terhadap adanya pengurangan atau perusakan persaingan suatu perjanjian atau perbuatan yang hampir pasti merugikan atau merusak persaingan. Kedua pendekatan itu memiliki perbedaan ekstrim tetapi memiliki tujuan akhir sama, yaitu bagaimana tindakan pelaku usaha tidak menghambat persaingan sehingga menimbulkan inefisiensi dan merugikan konsumen dapat dihindarkan[2].


Umumnya, pendekatan rule of reason digunakan pada kasus yang oleh peraturan hukum dikategorikan sebagai rule of reason dan pendekatan per se illegal dipergunakan pada kasus yang dikategorikan per se illegal. Makalah ini akan membahas tentang bagaimanakah penggunaan pendekatan rule of reason untuk kasus atau perkara persaingan yang termasuk kategori per se illegal.


PEMBAHASAN


Pendekatan per se illegal adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai per se illegal biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali[3].


Perkara yang secara tegas dirumuskan secara per se illegal oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah ketentuan mengenai perjanjian/kegiatan yang dilarang yang meliputi penetapan harga (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6), perjanjian tertutup (Pasal 15), persekongkolan (Pasal 24), posisi dominan (Pasal 25) dan jabatan rangkap (pasal 26)[4].


Apabila pendekatan per se illegal dipergunakan untuk memeriksa perkara-perkara yang secara tegas memiliki rumusan per se illegal tersebut maka pengadilan tidak perlu memeriksan bukti-bukti lebih lanjut atas dampak tindakan tersebut pada persaingan usaha. Sebaliknya, apabila pendekatan rule of reason akan dipergunakan, maka pengadilan harus membuktikan akibat dari perjanjian, kegiatan, atau posisi dominan tertentu guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut menghambat atau mendukung persaingan[5]. Penggunaan pendekatan rule of reason memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap Undang-undang. Contoh dilakukannya interpretasi terhadap Undang-Undang adalah penetapan suatu standar rule of reason, yang memungkinkan pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Artinya untuk mengetahui apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi, atau bahkan menghambat proses persaingan[6].


Ada tiga pengujian pokok yang perlu dilihat guna menerapkan pendekatan rule of reason pada perkara per se illegal, seperti yang dikemukakan oleh Hakim White mengenai penggunaan rule of reason dalam perkara Standard Oil, yaitu: (1) adanya konsep per se illegal; (2) adanya maksud para pihak; dan (3) akibat dari suatu perjanjian. Ketiga pengujian tersebut sebaiknya dipandang sebagai suatu pedoman dalam proses litigasi, daripada sebagai kriteria yang terpisah. Dalam pengertian yang luas, hanya terdapat satu pengujian, yakni adanya dampak (akibat) dari suatu perjanjian (unsur yang ketiga) sedangkan kedua unsur lainnya hanya merupakan jalan pintas untuk menemukan akibat dari perjanjian tersebut[7].


Pendekatan rule of reason memiliki kelebihan dalam hal dipergunakannya analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi terhadap persaingan sehingga dengan akurat dapat menetapkan suatu tindakan pelaku usaha efisien atau tidak. Namun, implikasi dari ha tersebut adalah pengadilan dituntut untuk memiliki pengetahuan yang dalam mengenai teori-teori ekonomi dan praktek-praktek bisnis. Selain itu, untuk membuktikan apakah suatu perjanjian, kegiatan, atau posisi tidak sehat akan menghambat persaingan usaha. Pendekatan ini menjadikan kepastian hukum lama didapat, dan terkadang hasil yang didapatkan berbeda dengan aslinya[8].


PENUTUP


Pendekatan per se illegal dalam memeriksa perkara persaingan usaha memiliki keunggulan dalam hal pemberian kepastian hukum kepada pelaku usaha karena pendekatan ini dengan jelas dan tegas mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam melakukan usaha. Akan tetapi, penggunaan pendekatan per se illegal secara kaku dan menyeluruh juga dipandang dapat berdampak negatif pada iklim usaha karena sangat membatasi pelaku usaha.


Menjawab hal tersebut di atas, untuk memeriksa perkara persaingan usaha yang termasuk kategori per se illegal pun dapat dipergunakan pendekatan rule of reason. Dengan pendekatan ini, suatu perjanjian, tindakan atau posisi dominan dalam persaingan tidak dilihat secara per se terhadap aturannya melainkan juga diperiksa cara perjanjian, tindakan atau posisi dominan tersebut dilakukan dan bagaimana dampak perjanjian, tindakan atau posisi dominan tersebut dalam persaingan, apakah mengambat persaingan, mendukung efisiensi atau justru menghambat efisiensi.


Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penerapan dalam menggunakan pendekatan rule of reason dalam memeriksan perkara yang termasuk kategori per se illegal adalah pendekatan rule of reason membutuhkan proses pembuktian yang rumit dan lama dan kadang-kadang hasil yang didapat berbeda dengan aslinya.



[1] Rizal, Muhammad, Hukum Persaingan Usaha, Penerbit Universitas Terbuka, Cetakan Pertama:2017, hal. 3.3.

[2] Ibid, hal. 3.4.

[3] R.S. Khemani and D. M. Shapiro, Glossary af Industrial Organisation Economics and Competition Law (Paris:OECD, 1996) hal. 51 dalam Lubis, Andi Fahmi et all, Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, KPPU, Jakarta: 2009 hal. 55.

[4] Rizal, Muhammad, Op Cit, hal. 3.20.

[5] R.S. Khemani and D. M. Shapiro, Glossary af Industrial Organisation Economics and Competition Law (Paris:OECD, 1996) hal. 6 dalam Rizal, Muhammad, Op Cit, hal. 3.18.

[6] E. Thomas Sullivan and Jeffrey L., Understanding Antitrust and Its Economic Implications (New York: Matthew Bender dan Co., 1994) p. 85 dalam Lubis, Andi Fahmi et all, Op Cit, hal.66.

[7] Rizal, Muhammad, Op Cit, hal. 3.35.

[8] Rizal, Muhammad, Op Cit, hal. 3.21.

Read More

Friday, 29 December 2017

// // Leave a Comment

Beasiswa PPA Universitas Terbuka 2017

logo universitas terbuka


Universitas Terbuka pada 2017 menerima dana Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dari Pemerintah melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemristekdikti, untuk diberikan kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi tinggi.


Ketentuan dan persyaratan untuk bisa menerima beasiswa (PPA) itu dapat dibaca di halaman Seleksi Beasiswa PPA 2017.


Alhamdulillaah, setelah mengajukan permohonan beasiswa sebagai tindak lanjut pemberitahuan yang diberikan oleh Universitas Terbuka bahwa saya memenuhi syarat akademik untuk menerima beasiswa, saya termasuk satu di antara 800 mahasiswa Universitas Terbuka yang berhak menerima beasiswa PPA 2017 tersebut.


Halaman Hasil Seleksi Beasiswa PPA Tahun 2017 dan Hasil Seleksi Beasiswa PPA Tahun 2017 Tahap II Universitas Terbuka memberikan pengumuman daftar nama mahasiswa yang lolos seleksi dan berhak mendapatkan beasiswa PPA 2017 tersebut.


Untuk Saudara-Saudaraku sebangsa dan setanah air, jangan ragu untuk menimba ilmu di Universitas Terbuka. Sebagaimana Perguruan Tinggi Negeri lainnya, mahasiswa UT pun bisa mendapatkan beasiswa.

Read More

Tuesday, 17 October 2017

// // Leave a Comment

Meributkan Kata “Pribumi” dalam Pidato Anies Baswedan

Pasca pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta masa Jabatan 2017 – 2022 di Istana Merdeka, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pidato pertamanya dalam Pesta Rakyat di Balaikota DKI Jakarta. Sebuah pidato yang kemudian ditanggapi ramai oleh para pendukung Jokowi dan Ahok karena sebuah kata “pribumi” yang dipakai oleh Anies. Mereka menyebut Anies sebagai rasis, Orde Baru dan sebagainya sembati menyinggung bahwa Anies adalah etnis Arab.


Penjelasan saya kepada mereka di akun pertemanan Facebook bahwa penggunaan kata “pribumi” dalam pidato Anies itu dalam konteks kolonialisme tetap tidak mampu membuat mereka berhenti menyalahkan Anies. Ada pula yang kemudian membawa-bawa ke Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, sebuah langkah yang sudah terlalu jauh.


Sebelum ikut-ikutan membully Anies mari kita baca dulu teks lengkap pidato Anies baswedan kemarin malam.


Bismillahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Washolatu wassalamu 'ala asrofil ambiya iwal mursalin wa'ala alihi wasohbihi aj ma'in.
Amma ba'du.

Saudara-saudara semua warga Jakarta.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera. Om swastiastu. Namo buddhaya.


Saudara-saudara semua,


Lembar baru bagi Jakarta malam hari ini telah dibuka. Saudara semua, hari ini lembar baru kembali dibuka untuk perjalanan panjang kota Jakarta, ketika niat lurus telah dituntaskan ketika ikhtiar gotong royong dalam makna yang sesungguhnya dan didukung dengan doa yang tanpa henti dipanjatkan maka pertolongan Allah SWT telah datang. Tak ada yang bisa menghalangi apa yang telah ditetapkan oleh-Nya. Tak ada pula yang bisa mewujudkan apa yang telah ditolak-Nya.


Warga Jakarta telah bersuara dan telah terpaut dalam sebuah rasa yang sama yaitu keadilan bagi semua. Maka dengan mengucap syukur dan doa kepada Allah SWT yang Maha Penolong, Yang Maha Melindungi. Alhamdulillah sebuah fase perjuagan telah dilewati.


Hari ini sebuah amanat besar diletakkan di pundak kami berdua. Sebuah amanat yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat, hari ini adalah penanda awal perjuangan dalam menghadirkan kebaikan dan keadilan yang diharapkan oleh seluruh warga Jakarta yaitu maju kotanya bahagia warganya.

Hari ini saya dan Bang Sandi dilantik jadi gubernur dan wagub, bukan bagi para pemilih kami saja tetapi bagi seluruh warga Jakarta. Kini saatnya saling bergandengan sebagai sesama saudara, sesama rumah untuk memajukan kota Jakarta.


Holong manjalak holong, holong manjalak domu. Begitu pepatah Batak mengatakan kasih sayang mencari kasih sayang, kasih sayang menciptakan persatuan. Ikatan yang kemarin sempat tercerai mari ikat kembali. Mari kita rajut kembali, mari kita kumpulkan energi yang terserang menjadi energi untuk membangun kota ini sama sama.


Jakarta adalah tempat yang dipenuhi oleh sejarah, setiap sudut di kota ini menyimpan lapisan kisah sejarah yang dilalui ratusan bahkan ribuan tahun. Jakarta tidak dibangun baru kemarin sejak era Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia hingga kini Jakarta adalah sejarah pergerakan peradaban manusia.

Jakarta adalah melting pot. Jakarta adalah pusat berkumpulnya berbagai manusia dari seluruh Nusantara. Bukan hanya Nusantara bahkan penjuru dunia. Di kota ini interaksi adalah bagian dari sejarahnya. Di kota ini pula masyarakat Betawi telah menjadi sebaik-baiknya tuan rumah bagi Jakarta.


Di kota ini, semua sejarah penting republik ditorehkan. Dua km letaknya dari tempat kita berkumpul, para pemuda berkumpul di Kramat Raya mengumandangkan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Satu km dari tempat kita berkumpul, di situ para perintis kemerdekaan berkumpul menyusun visi republik ini, sekarang kita sebut sebagai Pancasila. Di situ mereka merumuskan garis depan, garis depan. Janji kemerdekaan dituliskan di tempat itu.


Tiga km dari kita berkumpul, di Pegangsaan Timur, dikumandangkan proklamasi kemerdekaan kita. Saudara sekalian di tanah ini semua cita cita bangsa diungkapkan karena itu kita tidak boleh di tanah ini janji kemerdekaan tak terlunaskan oleh warganya.


Republik ini menjanjikan kesejahteraan maka di ibukota harus hadir kesejahteraan. Republik ini menjanjikan pelindungan maka di ibukota harus ada perlindungan. Republik ini menjanjikan mencerdaskan kehidupan bangsa maka di ibukota harus hadir ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa.


Dan ketika republik ini tegas tegas mengatakan bahwa visinya adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka insyaallah kita sama-sama kita tunaikan ikhtiar itu.


Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat, penjajahan di depan mata, selama ratusan tahun. Di tempat lain mungkin penjajahan terasa jauh tapi di Jakarta bagi orang Jakarta yang namanya kolonialisme itu di depan mata. Dirasakan sehari hari. Karena itu bila kita merdeka maka janji janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta.


Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. Itik telor, ayam singerimi. Itik yang bertelor, ayam yang mengerami.


Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan. Kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme. Kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini. Dan kita menginginkan Jakarta bisa menjadi layaknya sebuah arena aplikasi Pancasila.


Jakarta bukan hanya sekedar kota, dia adalah ibukota maka di kota ini Pancasila harus mengejawantah, Pancasila harus menjadi kenyataan. Setiap silanya harus terasa dalam keseharian. Dimulai dari hadirnya suasana ketuhanan di setiap sendi kehidupan ibukota. Indonesia bukanlah negara berdasarkan satu agama. Namun Indonesia juga bukan sebuah negara yang alergi agama apalagi anti agama. Ketuhanan selayaknya menjadi landasan kehidupan warga dan kehidupan bernegara sebagaimana sila pertama Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa.


Yang kedua ,prinsip ketuhanan ini diwujudkan dalam hadirnya rasa kemanusiaan, hadirnya rasa keadilan bagi seluruh rakyat tanpa ada yang terpinggirkan, terugikan, apalagi yang tidak dimanusiakan dalam kehidupannya. Karena itu mari kita hadirkan Jakarta yang manusiawi. Jakarta yang berada sebagaimana prinsip Pancasila kita sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perjuangan selanjutnya menghadirkan persatuan dalam kehidupan kota.


Tidak hanya merayakan keragaman tapi mari kita merayakan persatuan. Seringkali kita melewatkan persoalan persatuan. Ada pepatah Aceh mengatakan 'Cilaka rumah tanpa atap, cilaka kampung tanpa guyub'. Persatuan dan keguyuban ini yang harus kita perjuangkan.


Dimulai dari meruntuhkan sekat sekat yang menjadi penghalang antar komponen masyarakat. Terutama pemisah antar mereka yang mempunyai kemampuan ekonomi dan tidak. Mari kita hadirkan Jakarta yang bersatu bagi semua karena ruang interaksi terbuka bagi semuanya.


Dalam mewujudkan prinsip itu, mari kita kembalikan musyawarah menjadi tradisi kita. Bagaimana sila keempat di dalam Pancasila kita yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena itu, majelis-majelis warga akan dihidupkan kembali.

Semua majelis majelis warga dihidupkan, kota ini tidak boleh hanya sekedar perintah gubernur sampai ke bawah. Dengarkan kata rakyat maka kita hidupkan seluruh majelis-majelis yang ada di kota ini.


Ada banyak majelis. Kita hidupkan semuanya. Musyawarah kota terutama untuk menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman. Kalau kata orang Minang, istilahnya dalam kesepakatan itu terkandung tuah tentang kebermanfaatan.

Yang kelima, di ujungnya dan ini yang paling mendasar. Ini paling penting, yang kita perjuangkan sama sama sepanjang kampanye kemarin. Adalah pelaksanaan sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang akan kita jadikan fondasi di Jakarta.


Kita jadi ingat pada saat dulu republik ini dibuat, pesannya jelas. Kita tidak hendak membangun satu negara untuk sekelompok orang. Dan Bung Karno mengatakan demikian. Kita hendak membangun satu negara untuk semua bukan untuk satu orang, satu golongan, bukan untuk satu golongan bangsawan maupun golongan orang kaya tapi untuk semua karena iru pengambilan kebijakan di kota ini harus lah bisa didasarkan pada kepentingan publik.


Pengelolaan tanah, pengelolaan air, pengelolaan teluk, dan pengelolaan pulau tidak boleh diletakkan atas dasar kepentingan itu, pengelolaan itu semua tidak boleh untuk kepentingan satu golongan, tidak boleh untuk satu perhimpunan, tidak boleh untuk kepentingan korporasi tetapi itu untuk kepentingan untuk warga Jakarta semua. Semua untuk semua. Jakarta untuk semua. Inilah semangat pembangunan yang kita letakkan sama sama untuk Jakarta.


Gubernur dan wakil gubernur tentu menjadi pemimpin bagi semua dan harus menghadirkan keadilan bagi semua. Namun jelas kami tegaskan bahwa tekad kita adalah mengutamakan pembelaan yang nyata kepada mereka yang selama ini tak mampu membela dirinya sendiri, mengangkat mereka yang selama ini terhambat dalam perjuangan mengangkat dirinya sendiri.


Bang Sandi tadi sudah mengungkapkan komitmen dan paradigma ke depan tentang rencana pembangunan kota ini, Bang Sandi sudah jabarkan bagaimana kita bersama sam membangun dan mengelola kampung, mengelola jalan, sekolah, puskesmas, pasar, angkot dan berbagai aspek kehidupan lainnya.

Seperti kata Bang Sandi, ini adalah satu langkah bersama ke depan memastikan Jakarta yang lebih ramah untuk semua.


Untuk itu, izinkan kami mengajak seluruh warga menjadikan usaha, memajukan kota sebagai sebuah gotong royong, sebagai sebuah gerakan, pembangunan kota ke depan gubernur bukan sekadar administrator bagi penduduk kota. Gubernur bukan sekadar penyedia jasa bagi warga yang jadi konsumen namun kami bertekad untuk bisa melakukan lebih dari itu. Kami ingin bisa bekerja bersama dengan warga Jakarta, berkolaborasi dengan warga Jakarta sebagai perancang dan pelaku pembangunan.


Dalam pepatah Banjar dikatakan 'Salapik sakaguringan, sabantal sakalang gulu' satu tikar tempat tidur, satu bantal penyangga leher. Kiasan ini bermakna hubungan yang erat antar elemen masyarakat. Saling setia dan saling mendukung satu sama lain. Inilah Jakarta yang akan kita bangun bersama-sama 5 tahun ke depan.


Selain itu, kami juga mengajak seluruh elemen kepemimpinan di kota Jakarta mulai dari jajaran pemerintah daerah, para wakil rakyat, pemimpin lembaga pertahanan, keamanan dan penegakan hukum mari kita memiliki tekad yang sama yaitu mari kita sama hibahkan hidup kita kepada warga Jakarta bukan sebaliknya jangan berbalik menjadi menyedot dari kota dan warganya untuk dibawa pulang ke rumahnya. Tapi hadirlah untuk menghibahkan waktu, tenaga, pikiran, keringat untuk kemajuan kota Jakarta.


Sebuah kearifan lokal dari Minahasa mengingatkan kita 'Si tou timou tumou tou'. Manusia hidup untuk menghidupi orang lain. Menjadi pembawa berkah bagi semua, sebuah pengingat bagi semua manusia namun terutama bagi para pemimpin.


Saudara-saudara, izinkan dalam kesempatan ini, kami ingin memastikan dan saya akan ucapkan pula nanti saat sidang paripurna di DPR kata kata yang diucapkan seorang tokoh Betawi. Kata-kata ini terpatri dalam patungnya yang terpasang di Lapangan Monas. Setiap pemerintah harus mendekati kemauan rakyat. Inilah sepatutnya harus menjadi dasar untuk memerintah.

Pemerintah yang tidak mempedulikan atau menghargakan kemauan rakyat sudah tentu tidak bisa mengambil aturan yang sesuai dengan perasaan rakyat.' Setuju dengan pernyataan itu, saudara-saudara? Itu adalah kalimat yang diungkapkan salah satu putra terbaik betawi, MH Thamrin. MH Thamrin mengatakan itu dan kalimat itu terpatri di Monas sana. Saya membayangkan orang yang kerja di kota ini baca kalimat ini. renungkan, resapi dan laksanakan. Bagi semua yang mengatasnamakan rakyat Jakarta, jalankan kalimat itu.

Saudara-saudara semua, perjuangan kita ke depan adalah perjuangan untuk mewujudkan gagasan, kata dan karya yang selama ini telah kita tekadkan. Kita ingin lakukan tiga-tiganya. Membawa gagasan, membawa kata-kata, dan membawa kerja. Jadikan sebagai satu rangkaian. Gagasan, kata, kerja. Dengan begitu, kita ingin Jakarta maju, Jakarta jadi bagian kota modern yang diperhitungkan dunia tapi jadi akar yang kuat di tradisi.


Dengan memohon pertolongan kepada Yang Maha Memberi Pertolongan, mari kita bersama berikhtiar mewujudkan Jakarta yang maju setiap jengkalnya, dan bahagia setiap insan di dalamnya. Semoga Allah SWT membantu ikhtiar kita.

Dan dalam kaitan itu, izinkan saya sebelum menutup sambutan ini, membacakan sebuah pantun untuk warga Jakarta.


Bekerja giat di Kali Anyar
Mencuci mata di Kampung Rawa
Luruskan niat teguhkan ikhtiar
Bangun Jakarta bahagiakan warganya


Cuaca hangat di Ciracas
Tidur pulas di Pondok Indah
Mari berkeringat bekerja keras
Tulus ikhlas tunaikan amanah


Semoga Allah SWT membantu ikhtiar kita, membukakan jalan-jalan yang sekarang sempit, memudahkan mencari solusi baru, menjauhkan dari segala macam fitnah, menjadikan semua wilayah kota ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, serta menurunkan keberkahan
bagi setiap warganya, memberikan kebahagiaan kepada seluruh insan di kota ini. Laa hawla wa laa quwwata illa billah. Tiada usaha, kekuatan, dan daya upaya selain dengan kehendak Allah. Semoga ikhtiar ini selalu dimudahkan, semoga ikhtiar ini dapat selalu dituntaskan, dan insyaallah keberkahan diberikan kepada kita.


Wallahu muwafiq ila aqwamith thoriq, billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sebenarnya, apabila ada kemauan untuk memperhatikan pidato Anies baswedan dengan baik atau membaca naskah pidato Anies secara lengkap, kita semua akan tahu bahwa kata “pribumi” itu diungkapkan dalam konteks kolonialisme. Mari perhatikan tiga alinea yang berbicara konteks itu:


Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat, penjajahan di depan mata, selama ratusan tahun. Di tempat lain mungkin penjajahan terasa jauh tapi di Jakarta bagi orang Jakarta yang namanya kolonialisme itu di depan mata. Dirasakan sehari hari. Karena itu bila kita merdeka maka janji janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta.


Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. Itik telor, ayam singerimi. Itik yang bertelor, ayam yang mengerami.


Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan. Kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme. Kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini. Dan kita menginginkan Jakarta bisa menjadi layaknya sebuah arena aplikasi Pancasila.


Sayangnya, tanpa memperhatikan konteksnya, pendukung Jokowi dan Ahok membully Anies Baswedan.


Anies Baswedan kemudian (seperti ditulis Kumparan) menjelaskan pemakaian kata “pribumi” itu untuk konteks era penjajahan.


"Istilah itu digunakan untuk konteks pada saat era penjajahan, karena saya menulisnya juga pada era penjajahan dulu. Karena Jakarta ini kota yang paling merasakan," ucap Anies usai pertemuan dengan SKPD di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/10) (Kumparan)


Mudah-mudahan pemelintiran pidato Anies Baswedan itu cukup sampai di situ saja setelah penjelasan dari Anies Baswedan.

Read More