Bicara saja apa adanya.

#leo #tiger #muslim #nasionalis #pancasilais


Pandangan politik:

  • Kembali ke UUD 1945 asli
  • Kembalikan GBHN
  • Kepala Daerah dipilih oleh DPRD

Wednesday, 14 February 2018

// // Leave a Comment

Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan

Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan


Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan PengadilanJudul Buku: Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan

Pengarang: M. Yahya Harahap, S.H.

Tahun: 2015

Halaman: 960

ISBN: 979342172X

Penerbit: Sinar Grafika


Sinopsis


Secara garis besar, buku “Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” ini berisikan penjelasan yang luas dan mendalam tentang tata cara (prosedur) beracara di pengadilan perdata, yaitu sebelum, pada saat dan sesudah persidangan yang dituangkan dalam 14 (empat belas) bab besar.


  • Bab pertama membahas tentang surat kuasa, mengenai pengertian, jenis dan bentuknya.
  • Bab dua sampai bab empat mengkaji tentang surat gugatan termasuk gugatan perwakilan kelompok (class action).
  • Bab lima tentang kekuasaan mengadili yang dimiliki hakim.
  • Bab enam tentang tata cara pemanggilan dan proses yang mendahulukannya.
  • Bab tujuh tentang putusan akta perdamaian dikaitkan dengan sistem perdamaian melalui mediasi.
  • Bab delapan tentang penyitaan meliputi sita atas kapal laut dan kapal terbang.
  • Bab sembilan tentang proses acara verstek.
  • Bab sepuluh tentang eksepsi dan bantahan.
  • Bab sebelas tentang gugatan rekonvensi. Bab dua belas tentang pembuktian.
  • Bab tiga belas tentang pemeriksaan setempat dan pendapat ahli.
  • Bab empat belas membahas tentang putusan pengadilan.

Seusai membaca buku ini, para pembaca akan mengalami pengayaan wawasan dan pengetahuan mengenai aspek-aspek hukum acara perdata secara menyeluruh. Semoga buku ini memberi manfaat bagi para dosen/mahasiswa, praktisi hukum dan masyarakat umum pencari keadilan serta perkembangan ilmu hukum acara perdata itu sendiri di tanah air.


Daftar Isi Buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan


BAB 1 RUANG LINGKUP SURAT KUASA KHUSUS
A. Kuasa paa Umumnya
B. Jenis Kuasa
C. Kuasa Menurut Hukum
D. Bentuk Kuasa Didepan Pengadilan
E. Permasalahan Penerapan Surat KUasa Khusus


BAB 2 GUGATAN PERMOHONAN ATAU GUGATAN VOLUNTAIR
A. Istilah dan Sebutan
B. Pengertian Yuidis
C. Landasan Hukum Yurisiksi Voluntair
D. Fundamentum Petendi dan Beberapa Pasal Ketentuan Undang-Undang Yang Dapat Dijadikan Landasan Permohonan
E. Petitium Permohonan
F. Proses Pememriksaan Permohonan
G. Penegakkkan Prinsip Pembuktian
H. Putusan Permohonan
I. Kekuatan Pembuktian Penetapan
J. Upaya Hukum Terhadap Penetapan
K. Upaya Meluruskan atau Koreksi Terhadap Permohonan yang Keliru


BAB 3 RUANG LINGKUP PERMASALAHAN GUGATAN KONTENTIOSA
A. Pengertian
B. Bentuk Gugatan
C. Formulasi Surat Gugatan
D. Tata Cara Pemeriksaan gugatan Contentiosa
E. Pengguguran Gugatan
F. Pencabut Gugat
G. Perubahan Gugatan
H. Penggabungan Gugatan
I. Pihak dalam Gugatan


BAB 4 GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION)
A. Sejarah Ringkas
B. Pengertian Class Action (CA)
C. Tujuan Class Action
D. Penerapan Liberal atau Restriktif
E. Konsep Hak Gugatan LSM Berbeda dengan Class Action
F. Syarat Formil CA
G. Formulasi Gugatan
H. Proses Pemeriksaan Awal
I. Penyelesaian Melalui Perdamaian
J. Pemberitahuan Kepada Anggota Kelompok
K. Pernyataan Keluar
L. Kewenangan Hakim dan Anggota Kelompok Terhadap Kuasa Hukum dan wakil Kelompok
M. Pengacara Menghubungi Salah Seorang Korban
N. Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Biaya
O. Tergugat GPK (Defendent Class Action)
P. Kedudukan Perwakilan Kelompok yang Ditolak Anggota Kelompok
Q. Penguasa dapat ditarik Sebagai Tergugat Gugatan Perwakilan Kelompok
R. Duplikasi Pengajuan GPK
S. Putusan Pengadilan
T. Pendistribusian Ganti rugi


BAB 5 KEKUASAAN MENGADILI
A. Kekuasaan mengadili merupakan Syarat Formil
B. Kekuasaan Absolut Mengadili
C. Kewenangan Relatif PN
D. Hak Choise of Juridiction atau choise of court Berdasar Prinsip Appopriate Forum
E. Sengkete Kewenangan Mengadili


BAB 6 TATA CARA PEMANGGILAN DAN PROSES YANG MENDAHULUINYA
A. Pengertian Panggilan
B. Tahap dan Tindakan Mendahului Pemanggilan
C. Tahap pemanggilan


BAB 7 PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN DALAM RANGKA SISTEM MEDIASI
A. Sulit Mendesain Sistem Peradilan yang Efektif
B. Penyelesaian Melalui Perdamaian
C. Proedur Mediasi di Pengadilan
D. Kriteria Dasar untuk Mendamaikan
E. Syarat Formil Putusan Perdamaian
F. Putusan Perdamaian yang Bertentangan Dengan Undang-Undang dapat Dibatalkan
G. Kekuatan Hukum yang Melekat Pada Putusan Akta Perdamaian


BAB 8 PENYITAAN
A. Pengertian dan Tujuan Penyitaan
B. beberapa Prinsip Pokok Sita
C. Sita Revindikasiv D. Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)
E. Sita Harta Bersama (Marital Beslag)


BAB 9 PROSES ACARA VERSTEK
A. Istilah dan Pengertian
B. Syarat Acara Verstek
C. Penetapan Acara Verstek Tidak Imperatif
D. Penerapan Acara Verstek Apabila Tergugat Lebih dari Satu Orang
E. Saat Putusan Verstek diputuskan
F. Bentuk Putusan Verstek
G. Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek
H. Proses Pememriksaan Perlawanan
I. Putusan Perlawanan
J. Verstek atas Verstek Tidak Dapat diverzet
K. Eksekusi Putusan Verstek


BAB 10 EKSEPSI DAN BANTAHAN POKOK PERKARA
A. Ruang Lingkup Eksepsi
B. Bantahan Terhadap Pokok Perkara


BAB 11 GUGAT REKONVENSI
A. Pengertian dan Tujuan
B. Syarat Materiil gugat Rekonvensi
C. Syarat Formil Gugat Rekonvensi
D. Larangan Mengajukan Gugatan Rekonvensi
E. Sistem Pememriksaan Konvensi dan Rekonvensi


BAB 12 PEMBUKTIAN
A. Prinip Umum Pembuktian
B. Beban Pembuktian
C. batasa Minimal Pembuktian
D. Klasifikasi Kekuatan Pembuktian yang Melekat Pada Setiap Alat Bukti Dikaitkan Dengan Batas Minimal Pembuktian
E. Alat-alat Bukti
F. Alat Bukti Tulisan
G. Pembuktian dengan Sanksi
H. Alat Bukti Persangkaan
I. Tentang PPengakuan
J. Tentang Sumpah di Muka Hakim


BAB 13 PEMERIKSAAAN SETEMPAT DAN PENDAPAT AHLI
A. Pemeriksaan Setempat
B. Pendapat Ahli


BAB 14 PUTUSAN PENGADILAN
A. Arti Putusan pengadilan
B. Asas Keputusan
C. Formulasi Putusan
D. Mencari dan Menentukan Hukum
E. Otonomi Kebebasan Hakim Menjatuhkan Putusan
F. Putusan Ditinjau ari Beberapa Segi
G. Putusan yang Dapat dijalankan Lebih Dahulu

Read More

Friday, 12 January 2018

// // Leave a Comment

PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

1. PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang


Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa[1]. Dilihat dari sejarah hukum Republik Indonesia, Bangsa Indonesia telah menyatakan perang terhadap tindak pidana korupsi sejak negara masih berusia sangat muda. Saat itu dimulai dengan pemberantasan korupsi di lingkungan militer yang kemudian berkembang menjadi pemberantasan tindak pidana korupsi di tingkat negara. Perang melawan korupsi di tingkat negara ini dapat dilihat dari undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah beberapa kali dibuat dan yang terakhir adalah UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.


Pembuktian merupakan perkara yang penting dalam pemeriksaan perkaran pidana, termasuk perkara pidana korupsi. Pembuktian membantu hakim dalam memberikan putusan apakah seseorang yang diperiksa di pengadilan atas perkara pidana benar-benar telah melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut.


1.2.Rumusan Masalah


a. Bagaimanakah pembuktian dalam tindak pidana korupsi?

b. Apa sajakah alat bukti dalam tindak pidana korupsi?


2. PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA


2.1. Pengertian Pembuktian dalam Hukum Pidana


Kamus Besar Hukum Indonesia menyatakan pembuktian adalah proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan[2]. Cara bagi pelaku atau terdakwa untuk dapat membuktikan kepada hakim didepan persidangan mengenai kebenaran tentang perbuatan yang telah dilakukannya, yaitu dengan cara memberikan keterangan atau memberikan alat-alat bukti yang tepat, sehingga hakim dapat yakin untuk memberikan putusan terhadap perkara yang telah dilakukannya. Pembuktian merupakan suatu proses yang mana alat-alat bukti dapat dipergunakan atau diajukan dalam persidangan untuk membuktikan suatu perkara.


Menurut Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undangundang dan membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakims guna membuktikan kesalahan terdakwa.Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.[3] Menurut Bambang Poernomo pembuktian adalah keseluruhan aturan-aturan hukum atau aturan-aturan mengenai kegunaan untuk merekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang lain yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.[4]


Dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan suatu ketentuan yang dilakukan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan alat-alat bukti yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terdakwa juga wajib untuk memberikan alat-alat bukti yang dapat menggugurkan dakwaan yang telah didakwakan terhadap dirinya, sehingga terdakwa mampu untuk membuktikan kebenaran akan perbuatan yang dilakukannya. Pembuktian merupakan perdoman bagi hakim, karena dengan adanya pembuktian hakim dapat memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara.


Pembuktian pada dasarnya telah dimulai dari tahap penyelidikan, dimana tim penyidik bertindak untuk mencari barang bukti yang diduga digunakan dalam terjadinya suatu tindak pidana, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tersebut merupakan tahapan awal terjadinya pembuktian. Dengan kata lain proses pembuktian dilakukan sejak dimulainya proses penyelidikan barang bukti yang menghasilkan kejahatan terdakwa hingga penjatuhan vonis terhadap terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.


2.2. Teori Sistem Pembuktian Tindak Pidana


Ilmu pengetahuan hukum mengenal ada empat (4) sistem pembuktian yakni:[5]


1) Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (Positive Wettelijk Bewijstheorie)


Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction in time.


Disebut demikian karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (formele bewijstheorie).


2) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (conviction in time)


Sistem pembuktian conviction in time ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem ini mengandung kelemahan, karena hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim dapat leluasa membebaskan terdakwa dari hukuman tindak pidana yang dilakukanya walaupun kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin dengan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sistem ini seolah-olah menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim.


3) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (conviction raisonnee/convictim-raisonnee)


Dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim ”dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian convictim in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem convictim-raisonnee, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima oleh akal. Tidak semata-mata dasar keyakinan tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.


Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasan keyakinanya (vrije bewijstheorie).


4) Sistem Pembuktian Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk stelsel)


Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut Undangundang negatif (negatief wettlijke bewijs theorie) menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut. Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hakikatnya merupakan “peramuan” antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijke bewijs theorie) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (conviction intim/conviction raisonce).


Dengan peramuan ini, substansi sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijke bewijs theorie) tentulah melekat adanya anasir prosedural dan tata pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limintatif ditentukan undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim baik secara materiel maupun secara prosedural.


2.3. Sistem Pembuktian Yang Dianut KUHAP


Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP dapat dilihat pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:


“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya.”

Bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro[6]:


“Bahwa sistem yang dipertahankan oleh Indonesia sampai sekarang dalam KUHAP adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negative wettenlijk), oleh karena adanya dua alasan penting, yakni: pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana. Janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.”


2.4. Alat Bukti dalam KUHAP


Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.


a. Keterangan saksi


Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.sedangkan Menurut ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, adalah keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.[7]


b. Keterangan Ahli


Keterangan Ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sedangkan dalam Pasal 186 KUHAP, bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Alat bukti keterangan ahli tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam menentukan suatu putusan dalam persidangan. Alat bukti keterangan ahli memiliki nilai kekuatan yang sama dengan alat bukti keterangan saksi. Adapun nilai yang melekat pada keterangan ahli adalah:


1. Memiliki kekuatan pembuktian bebas

2. Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.


c. Surat


Surat merupakan alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian. Pada Pasal 187 menjelaskan bahwa surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:


a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktiansesuatu hal atau sesuatu keadaan.

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

d. Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.


d. Petunjuk


Pasal 188 ayat (1) KUHAP, menyebutkan bahwa petunjuk adalah kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.Dalam Pasal ini, petunjuk adalah suatu kejadian yang diulang kembali sehingga mendapatkan bukti-bukti yang baru yang menajadi keyakinan hakim dalam memberikan suatu keputusan dipersidangan. Menurut Pasal 188 ayat (2) alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Dengan kata lain alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang bergantung dengan alat bukti yang lain, karena jika keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa tidak ada dalam persidangan maka petunjuk tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.


Nilai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk sama hal nya dengan alat bukti lainnya, yaitu hakim tidak terikat atas kebenaran yang diberikan oleh alat bukti petunjuk. Jika alat bukti petunjuk belum bisa memberikan keyakinan pada hakim, maka hakim berwenang untuk dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya.


e. Keterangan Terdakwa


Kedudukan alat bukti terdakwa terletak di urutan terakhir dalam Pasal 184 KUHAP, meskipun keterangan terdakwa terletak pada urutan terakhir, namun peranan dari keterangan terdakwa sangat dibutuhkan oleh hakim. Keterangan terdakwa telah dijelaskan dalam Pasal 189 KUHAP yaitu:


1. keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

2. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri

4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.


3. PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI


3.1. Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi


Pembuktian dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 mengatur tentang pembuktian dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38A dan Pasal 38B.


Pasal 37

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.


Pasal 37 A

(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.


Pasal 38 A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.


Pasal 38 B

(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

(3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok.

(4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.

(5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

(6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.


Berdasarkan pengaturan mengenai pembuktian pada UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tersebut terdapat dua metode pembuktian dalam tindak pidana korupsi yaitu pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dan pembuktian oleh terdakwa. Pembuktian oleh penuntut umum menggunakan sistem sesuai dengan KUHP. Terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian ini dikenal dengan istilah sistem pembuktian terbalik.


Alasan tindak pidana korupsi menggunakan beban pembuktian terbalik dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi dikarenakan banyaknya pasal-pasal mengenai suap selama ini hanya sebagai pasal-pasal yang tidak memiliki makna, sehingga diperlukan metode untuk membangunkan ketentuan pasal suap tersebut dalam pembaharuan terhadap perundang-undangan tindak pidana korupsi.[8] Mengaktifkan mengenai pasal suap ini diperlukan mekanisme pelaporan atas pemberian suatu barang atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.[9] Dari segala bentuk kasus tindak pidana korupsi, kasus suap merupakan kasus yang sulit untuk diberantas, karena dapat dilihat dari rapinya proses penyuapan yang dilakukan oleh pelaku dan mudahnya bagi pelaku untuk menghilangkan barang bukti, sehingga hal ini yang membuat aparat penegak hukum sulit untuk memberantas kasus tindak pidana korupsi. Dengan demikian adanya suatu proses pelaporan dalam tindak pidana korupsi, dimana pelaporan dapat membantu ketentuan mengenai sistem pembalikan beban pembuktian.

Sistem pembalikan beban pembuktian tidak bersifat total absolut, artinya hanya dapat diterapkan secara terbatas, yaitu terhadap delik yang berkenaan dengan pemberian yang berkaitan dengan suap.[10]


Jadi jika dalam suatu perbuatan tindak pidana penyalahgunaan wewenang sama sekali tidak diterapkan sistem pembuktian terbalik, sehingga beban pembuktian tetap keapada Jaksa Penuntut Umum, terkecuali dalam Pasal 12B menjelaskan sistem pembalikan beban pembuktian yang digunakan tidak lagi murni melainkan bersifat terbatas dan berimbang. Karena terdakwa memiliki hak untuk mebuktikan bahwa ia tidak melakukan perbuatan tindak pidana dan dapat dinyatakan tiak bersalah.


3.2. Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi


Alat bukti dalam tindak pidana korupsi adalah alat bukti sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP ditambah dengan ketentuan mengenai alat bukti di dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menambahkan penyadapan sebagai alat bukti yang dapat digunakan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Pada Pasal 26 dan 26 A disebutkan mengenai alat bukti elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dapat digunakan sebagai alat bukti untuk memberantas kasus korupsi. Pasal 26 menyebutkan bahwa penyidik, penuntut, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Sedangkan, Pasal 26A menyebutkan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus untuk Tindak Pidana Korupsi juga bisa diperoleh dari:


1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima ataupun disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu; dan


2. Dokumen, yakni setiap rekaman, data atau informasi yang dapat dilihat dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.


Pasal 26 dan 26 A tersebut di atas telah menjelaskan bahwa alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian Tindak Pidana Korupsi tidak hanya berpedoman pada ketentuan alat bukti yang sah dalam KUHAP, melainkan alat bukti berupa media elektronik seperti penyadapan yang telah dijelaskan dalam Pasal 26A dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam tindak pidana korupsi.

Adanya perluasan mengenai alat bukti petunjuk tersebut, dikarenakan kasus korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mana dalam kasus korupsi sulit menemukan kebenaran serta sulit untuk untuk mencari bukti dalam mengungkap kasus tindak pidana tersebut, sehingga diperlukanlah perluasan alat bukti seperti penyadapan untuk dapat membantu aparat penegak hukum dalam memeriksa suatu perkara korupsi.


4. SIMPULAN


Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam tindak pidana korupsi menganut dua sitem pembuktian, yaitu sistem pembuktian sesuai KUHAP ( sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif) dan sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif membebankan kepada penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya sedangkan sistem pembuktian terbalik membebankan pada terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan. Saat ini, pembebanan pembuktian terbalik baru diberlakukan untuk jenis tindak pidana korupsi tertentu yang berkaitan dengan delik suap.


Berkaitan dengan dengan alat bukti, dalam tindak pidana korupsi dipergunakan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP yang diperluas dengan alat bukti yang diatur Pasal 26A UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yaitu: (a) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan (b) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.



[1] UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bagian konsideran, menimbang huruf a.

[2] Kamus Hukum, 2013, Bandung, Citra Umbara, hlm. 373

[3] M. Yahya Harahap, 1998, Tinjauan berbagai Permasalahan Teknis Bidang Pidana Diktat, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.4

[4] Bambang Purnomo, 1993, Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta, Liberty, hlm.36.

[5] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 256-257.

[6] Andi Hamzah, Op.cit, hlm.253.

[7] Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahanny, PT. Alumni, Bandung, 2007, hal.216

[8] Indriyanto Seno Aji, 2006, korupsi kebijakan aparatur Negara dan hukum pidana, Jakarta, CV.Diadit Media, hlm.350

[9] Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, (Yogyakarta Penerbit UII Press, 2011), hlm.78

[10] Indriyanto Seno Aji, Op.cit, hlm.285

Read More

Thursday, 11 January 2018

// // Leave a Comment

Korupsi dan Pencucian Uang

Korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara[1]. Sedangkan pencucian uang adalah proses untuk mengubah uang kotor hasil kejahatan menjadi uang legal. Korupsi memiliki dimensi nasional sedangkan pencucian memiliki dimensi internasional. Walaupun berbeda dimensi, keduanya merupakan kejahatan yang berbahaya bagi perekonomian negara.


Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang memiliki kaitan yang erat. Pencucian uang selalu memiliki tujuan untuk menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan kotor yang diperoleh dari kejahatan agar uang atau harta kekayaan itu menjadi seolah-olah bersih atau legal. Dengan logika sederhana, uang hasil korupsi adalah uang kotor yang oleh pelakunya akan diproses melalui upaya-upaya pencucian uang agar uang hasil kejahatan korupsi itu seolah-olah menjadi legal.


Secara hukum, korupsi dan pencucian uang juga memiliki kaitan yang jelas. Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) mengatur berbagai kejahatan yang merupakan pidana asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang. Korupsi adalah merupakan salah satu pidana asal tersebut (Pasal 2 ayat (1) huruf n UU TPPU). Penulis menengarai, para pembuat UU TPPU menempatkan korupsi sebagai salah satu pidana asal tindak pidana pencucian karena korupsi merupakan persoalan bangsa yang sangat mendesak untuk diprioritaskan pemberantasannya dan sebagai upaya untuk mengembalikan kekayaan negara yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi.


Sejarah pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pemberantasan korupsi di Indonesia juga memberikan gambaran mengenai kaitan erat antara korupsi dan pencucian uang. Riset PPATK terhadap putusan perkara tindak pidana pencucian uang pada 2015 memberikan hasil bahwa korupsi sebagai pidana asal TPPU berkontribusi 25% terhadap keseluruhan perkara tindak pidana pencucian uang[2]. Dalam publikasi lain yang diterbitkan oleh PPATK yaitu ‘Buletin Anti Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme Mei 2017’ dari Januari 2005 sampai dengan Mei 2017 terdapat 144 putusan perkara TPPU di mana sebanyak 41 perkara atau 28,5% di antaranya merupakan TPPU dengan korupsi sebagai pidana asalnya[3].


Beberapa perkara TPPU yang sudah diputus pengadilan yang pidana asalnya merupakan perkara korupsi di antaranya adalah kasus Bahasyim Assifie, kasus Argandiono, kasus Wa Ode Nurhayati, kasus Djoko Susilo, kasus M. Akil Mukhtar, kasus Rubi Rubiandini, dan kasus Labora Sitorus[4].


Bahkan tuntutan pertama TPPU pun berkaitan dengan korupsi. Tuntutan pertama atas TPPU setelah disahkannya UU No. 15 Tahun 2002 tentang TPPU yang kemudian diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 adalah kasus TPPU yang dilakukan oleh Adrian Waworuntu atas korupsi dana di BNI sebesar Rp1,3 trilyun. Atas perkara tersebut, Adrian Waworuntu dihukum penjara seumur hidup[5].


Korupsi dan pencucian uang merupakan tindak pidana khusus yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi membuat usaha negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi terhambat karena uangnya dikorupsi. Sedangkan, pencucian uang yang berdimensi internasional dapat membahayakan sistem keuangan negara karena pengaruhnya untuk mempengaruhi aliran uang yang masuk dan keluar dari sistem keuangan Indonesia dapat saja menjadi liar. Suatu saat ada aliran uang masuk yang begitu besar dan begitu pun sebaliknya, setelah uang hasil kejahatan itu berhasil dicuci, uang itu dapat mengalir ke luar negeri dengan cepat.



[1] UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan Pasal 3.

[2] Tim Riset PPPATK, Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2015, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan – Jakarta, Cetakan Pertama;2016, hal.28

[3] PPATK, Bulletin Anti Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme Mei 2017, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan – Jakarta, Volume 87/ThVIII/2017, hal.46

[4] Haris, Budi Saiful, Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, https://acch.kpk.go.id/id/ragam/riset-publik/penguatan-alat-bukti-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia, 2016

[5] Fausto, Reynette, Cuci Uang dan Korupsi, https://www.femina.co.id/article/cuci-uang-dan-korupsi, 2013

Read More

Wednesday, 10 January 2018

// // Leave a Comment

Peranan Pemerintah dalam Mengawasi Praktek Monopoli yang Dilakukan oleh BUMN

BAB I PENDAHULUAN


Latar Belakang


Iklim usaha berbasis kompetisi yang adil diperlukan perekonomian untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, baik untuk kepentingan alokasi sumber daya maupun distribusi hasil aktifitas perekonomian. Ini menjadi salah satu aspek penting mengingat penerapan prinsip persaingan usaha dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan harga yang lebih kompetitif di pasaran, dan meningkatkan investasi sehingga dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja.[1]


Guna mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat dan wajar, DPR RI dan pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut adalah untuk mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.[2] Berkaitan dengan monopoli, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, memiliki jabatan rangkap, dan melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Akan tetapi, terhadap monopoli, UU Nomor 5 Tahun 1999 juga memberikan pengecualian yang diatur dalam Pasal 51 yang berbunyi “Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan Undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.”


Dari sejumlah 119 BUMN, terdapat 44 BUMN yang mendapatkan hak monopoli dan/atau perlakukan khusus berdasarkan Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah.[3]


Permasalahan


Berkaitan dengan tujuan negara dalam mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 yang salah satunya untuk mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha namun di lain sisi Undang-Undang juga memberikan pengecualian melalui Pasal 51, bagaimanakah peranan pemerintah dalam mengawasi praktek monopoli yang dilakukan oleh BUMN?


BAB II ISI


Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999


Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mengeluarkan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.


Dalam pedoman tersebut, monopoli yang boleh dilakukan harus memiliki semua unsur yang dirumuskan oleh Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu merupakan barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.


Monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diselenggarakan untuk meningkatkan kemanfataan publik, menjamin kebutuhan masyarakat, menyelenggarakan fungsi pemerintahan, dan mewujudkan kewibawaan negara tetapi tidak boleh pada praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.


Pengawasan Badan Usaha Milik Negara


Sesuai ketentuan UU BUMN, pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris untuk Persero dan Dewan Pengawas untuk Perum. Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, sebagaimana ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, tugas Komisaris dan Dewan Pengawas adalah untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan BUMN yang dilakukan oleh Direksi, memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan BUMN.


Organisasi Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) melaksanakan pembinaan terhadap Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik Negara di Republik Indonesia telah ada sejak tahun 1973. Awalnya, organisasi ini merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.[4] Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan mulai dari Unit Eselon I, Unit Eselon II sampai dengan setingkat Kementerian yang sekarang bernama Kementerian BUMN.


Dari empat fungsi Kementerian BUMN, dua fungsi yang berkait dengan pembinaan BUMN adalah perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN.[5]


Dalam melaksanakan kekuasaan negara, pemerintah memiliki peran sebagai regulator. Oleh karena itu, berkait dengan peran pemerintah dalam pengawasan praktek monopoli yang dilakukan oleh BUMN, selain mengawasi BUMN melalui Menteri BUMN, pemerintah juga dapat mengeluarkan peraturan untuk mengatur monopoli yang dilakukan oleh BUMN agar sesuai dengan tujuan pemberian monopoli tersebut yaitu meningkatkan kemanfataan publik, menjamin kebutuhan masyarakat, menyelenggarakan fungsi pemerintahan, dan mewujudkan kewibawaan negara sembari memagari BUMN agar tidak melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Secara teknis, pengawasan dari pelaksanaan peraturan tersebut dapat diberikan kepada Kementerian BUMN.


BAB III KESIMPULAN


Dalam mengawasi praktek monopoli yang dilakukan oleh BUMN sebagai pengecualian yang diberikan negara kepada BUMN sesuai ketentuan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999, pemerintah memiliki peran sebagai regulator sekaligus pelaksana. Peran pemerintah sebagai regualator dapat diwujudkan melalui pembuatan peraturan untuk mengatur monopoli yang dilakukan oleh BUMN agar sesuai dengan tujuan pemberian monopoli tersebut yaitu meningkatkan kemanfataan publik, menjamin kebutuhan masyarakat, menyelenggarakan fungsi pemerintahan, dan mewujudkan kewibawaan negara sembari memagari BUMN agar tidak melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Sedangkan sebagai pelaksana, pemerintah dapat melaksanakan kegiatan pengawasan yang telah diatur melalui peraturan yang dibuat itu melalui Kementerian BUMN sebagai kementerian yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan BUMN.



[1] Damuri, Yose Rizal et all, Peta Jalan Penggarusutamaan Persaingan Usaha Menuju Kebijakan Ekonomi yang Mengintegrasikan Prinsip Persaingan, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 2016, hal. 13

[2] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 3 huruf c.

[3] Damuri, Yose Rizal, Implikasi Bagi Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bila Indonesia Menjadi Anggota Trans Pacific Partnership (TPP), Bahan Kajian CEDS Universitas Pajajaran, http://isd-indonesia.org/wp-content/uploads/2016/11/Policy-Dialogue-Series-Yose-Rizal-Damuri.pdf, diakses pada 12 Oktober 2017 pukul 14:00 WIB.

[4] _, Sejarah Singkat Kementerian BUMN, http://bumn.go.id/berita/1-Sejarah-Singkat-Kementerian-BUMN, diakses pada 12 Oktober 2017 pukul 13:32 WIB.

[5] _, Tugas Pokok dan Fungsi, http://bumn.go.id/berita/1-Tugas-Pokok-dan-Fungsi, diakses pada 12 Oktober 2017 pukul 13:45 WIB

Read More

Tuesday, 9 January 2018

// // Leave a Comment

PRAKTEK PENUNJUKAN LANGSUNG DALAM PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN LARANGAN MELAKUKAN DISKRIMINASI TERHADAP PELAKU USAHA TERTENTU SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 19 HURUF D UU NO. 5 TAHUN 1999

BAB I PENDAHULUAN


Latar Belakang


Persaingan usaha yang sehat merupakan prasyarat bagi terselenggaranya kegiatan perekonomian yang akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bagi para pelaku usaha sendiri, adanya persaingan akan memacu para pelaku usaha untuk berkompetisi secara sehat dengan selalu melakukan inovasi dan meningkatkan efisiensi yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan baik pada usahanya sendiri, konsumen atau pun perekonomian secara umum.


Untuk menjamin terlaksananya persaingan usaha yang sehat, Pemerintah RI bersama DPR RI telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999). Sesuai Pasal 19 huruf d UU 5/1999, pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa perlakuan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Perlakuan diskriminasi itu dapat terjadi pada kegiatan penguasaan pasar maupun pada kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha.


Dalam melakukan pengadaan barang dan jasa, pelaku usaha dapat melakukan pemilihan penyedia barang/jasa melalui tender atau non tender. Kegiatan tender memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku-pelaku usaha lain yang berminat untuk memasok kebutuhan baran/jasa yang ditenderkan. Sedangkan dalam kegiatan non tender seperti penunjukan langsung dan pengadaan langsung pelaku usaha tidak memberi kesempatan yang sama kepada pelaku-pelaku usaha lain yang berminat untuk menjadi pemasok kebutuhan barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penunjukan langsung ini acapkali disebut sebagai tindakan diskriminasi yang dilarang oleh Pasal 19 huruf d UU 5/1999.


Permasalahan


Berdasarkan latar belakang di atas, makalah ini akan membahas apakah kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penunjukan langsung termasuk kategori diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu seperti dimaksud dalam Pasal 19 huruf d UU 5/1999.


BAB II ISI


Larangan Melakukan Praktek Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Tertentu


Larangan melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu diatur dalam Pasal 19 huruf d UU 5/1999. Rumusan lengkap Pasal 19 huruf d UU 5/1999 tersebut adalah sebagai berikut:


Pasal 19


Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Pedoman KPPU terhadap Pasal 19 huruf d UU 5/1999


Dalam Penjelasan UU 5/1999 terhadap Pasal 19 huruf d pembentuk undang-undang menyatakan cukup jelas. Padahal, pelaku usaha memerlukan penjelasan lebih lanjut terhadap praktek-praktek diskriminasi seperti apa yang dilarang dilakukan bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 19 huruf d UU 5/1999 penulis akan menggunakan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Perkom 3/2011).

Perkom 3/2011 menyebutkan bahwa ruang lingkup larangan kegiatan yang diatur oleh Pasal 19 huruf d mencakup praktek diskriminasi yang dilakukan secara sendiri oleh pelaku usaha maupun kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku usaha lain. Praktek diskriminasi sendiri adalah kegiatan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Tindakan yang menghambat atau bertentangan dengan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 19 huruf d tersebut dapat berupa diskriminasi harga maupun non harga.


Dalam menjelaskan unsur melakukan praktek diskriminasi, Perkom 3/2011 menyebut praktek diskriminasi merupakan tindakan atau perlakuan dalam berbagai bentuk yang berbeda yang dilakukan oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu.


Lebih lanjut, Kegiatan melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu merupakan penentuan perlakuan dengan cara yang berbeda mengenai persyaratan pemasokan atau persyaratan pembelian barang dan atau jasa. Segala macam perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha tertentu, dapat termasuk dalam cakupan Pasal 19 huruf d. Tetapi apakah diskriminasi tersebut termasuk yang dilarang atau tidak, merupakan wilayah rule of reason dimana KPPU perlu membuktikan motif dan dampaknya.

Praktek diskriminiasi yang dapat diputus dilarang oleh Pasal 19 huruf d diartikan sebagai perbuatan yang tidak mempunyai justifikasi secara sosial, ekonomi, teknis maupun pertimbangan efisiensi lainnya.


Contoh Praktek Diskriminasi Yang Melanggar Pasal 19 huruf d UU 5/1999


Perkom 3/2011 memberikan contoh praktek diskriminasi yang melanggar Pasal 19 huruf d adalah sebagai berikut :


a. penunjukkan langsung dalam suatu pekerjaan, tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima.

b. menolak melakukan hubungan usaha dengan pihak tertentu tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima.

c. menetapkan persyaratan tertentu yang mengarah kepada perusahaan tertentu tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima.

d. menetapkan syarat yang berbeda untuk pelaku usaha yang berbeda dalam pasar yang sama tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima.

e. dalam hal yang terkait program Pemerintah seperti pengembangan UKM, penetapan syarat yang sama antara UKM dengan usaha besar dapat dirasakan oleh UKM sebagai persyaratan yang diskriminatif sehingga dikategorikan melanggar Pasal 19 huruf d.


BAB III KESIMPULAN


Penunjukan langsung dalam pengadaan barang/jasa dapat dikategorikan sebagai bentuk perlakuan diskriminasi pelaku usaha terhadap pelaku usaha lainnya. Namun, Tetapi apakah diskriminasi tersebut termasuk yang dilarang oleh Pasal 19 huruf d UU 5/1999 atau tidak, merupakan wilayah rule of reason dimana KPPU perlu membuktikan motif dan dampaknya.


Praktek penunjukan langsung yang jelas dilarang oleh Pasal 19 huruf d UU 5/1999 adalah penunjukkan langsung dalam suatu pekerjaan yang tidak memiliki justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima.


Referensi:

  • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Read More

Monday, 8 January 2018

// // Leave a Comment

Bagaimana penerapan Pendekatan ”Rule of Reason” untuk kasus atau perkara persaingan yang termasuk kategori “Per Se Illegal”?

PENDAHULUAN


Dalam mengungkap kasus pelanggaran Undang-Undang Antimonopoli, dikenal adanya dua pendekatan, yaitu rule of reason dan per se illegal. Pendekatan rule of reason merupakan suatu pendekatan yang dipergunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Sedangkan, pendekatan per se illegal adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut[1].


Dasar pikir kedua pendekatan tersebut adalah untuk menentukan seseorang dihukum karena melakukan perjanjian atau perbuatan yang “dianggap” membahayakan persaingan. Atau, di sisi lain, perlu atau tidaknya dilakukan pembuktian dengan asumsi mahal, lama, dan sulit dilakukan terhadap adanya pengurangan atau perusakan persaingan suatu perjanjian atau perbuatan yang hampir pasti merugikan atau merusak persaingan. Kedua pendekatan itu memiliki perbedaan ekstrim tetapi memiliki tujuan akhir sama, yaitu bagaimana tindakan pelaku usaha tidak menghambat persaingan sehingga menimbulkan inefisiensi dan merugikan konsumen dapat dihindarkan[2].


Umumnya, pendekatan rule of reason digunakan pada kasus yang oleh peraturan hukum dikategorikan sebagai rule of reason dan pendekatan per se illegal dipergunakan pada kasus yang dikategorikan per se illegal. Makalah ini akan membahas tentang bagaimanakah penggunaan pendekatan rule of reason untuk kasus atau perkara persaingan yang termasuk kategori per se illegal.


PEMBAHASAN


Pendekatan per se illegal adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai per se illegal biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali[3].


Perkara yang secara tegas dirumuskan secara per se illegal oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah ketentuan mengenai perjanjian/kegiatan yang dilarang yang meliputi penetapan harga (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6), perjanjian tertutup (Pasal 15), persekongkolan (Pasal 24), posisi dominan (Pasal 25) dan jabatan rangkap (pasal 26)[4].


Apabila pendekatan per se illegal dipergunakan untuk memeriksa perkara-perkara yang secara tegas memiliki rumusan per se illegal tersebut maka pengadilan tidak perlu memeriksan bukti-bukti lebih lanjut atas dampak tindakan tersebut pada persaingan usaha. Sebaliknya, apabila pendekatan rule of reason akan dipergunakan, maka pengadilan harus membuktikan akibat dari perjanjian, kegiatan, atau posisi dominan tertentu guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut menghambat atau mendukung persaingan[5]. Penggunaan pendekatan rule of reason memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap Undang-undang. Contoh dilakukannya interpretasi terhadap Undang-Undang adalah penetapan suatu standar rule of reason, yang memungkinkan pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Artinya untuk mengetahui apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi, atau bahkan menghambat proses persaingan[6].


Ada tiga pengujian pokok yang perlu dilihat guna menerapkan pendekatan rule of reason pada perkara per se illegal, seperti yang dikemukakan oleh Hakim White mengenai penggunaan rule of reason dalam perkara Standard Oil, yaitu: (1) adanya konsep per se illegal; (2) adanya maksud para pihak; dan (3) akibat dari suatu perjanjian. Ketiga pengujian tersebut sebaiknya dipandang sebagai suatu pedoman dalam proses litigasi, daripada sebagai kriteria yang terpisah. Dalam pengertian yang luas, hanya terdapat satu pengujian, yakni adanya dampak (akibat) dari suatu perjanjian (unsur yang ketiga) sedangkan kedua unsur lainnya hanya merupakan jalan pintas untuk menemukan akibat dari perjanjian tersebut[7].


Pendekatan rule of reason memiliki kelebihan dalam hal dipergunakannya analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi terhadap persaingan sehingga dengan akurat dapat menetapkan suatu tindakan pelaku usaha efisien atau tidak. Namun, implikasi dari ha tersebut adalah pengadilan dituntut untuk memiliki pengetahuan yang dalam mengenai teori-teori ekonomi dan praktek-praktek bisnis. Selain itu, untuk membuktikan apakah suatu perjanjian, kegiatan, atau posisi tidak sehat akan menghambat persaingan usaha. Pendekatan ini menjadikan kepastian hukum lama didapat, dan terkadang hasil yang didapatkan berbeda dengan aslinya[8].


PENUTUP


Pendekatan per se illegal dalam memeriksa perkara persaingan usaha memiliki keunggulan dalam hal pemberian kepastian hukum kepada pelaku usaha karena pendekatan ini dengan jelas dan tegas mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam melakukan usaha. Akan tetapi, penggunaan pendekatan per se illegal secara kaku dan menyeluruh juga dipandang dapat berdampak negatif pada iklim usaha karena sangat membatasi pelaku usaha.


Menjawab hal tersebut di atas, untuk memeriksa perkara persaingan usaha yang termasuk kategori per se illegal pun dapat dipergunakan pendekatan rule of reason. Dengan pendekatan ini, suatu perjanjian, tindakan atau posisi dominan dalam persaingan tidak dilihat secara per se terhadap aturannya melainkan juga diperiksa cara perjanjian, tindakan atau posisi dominan tersebut dilakukan dan bagaimana dampak perjanjian, tindakan atau posisi dominan tersebut dalam persaingan, apakah mengambat persaingan, mendukung efisiensi atau justru menghambat efisiensi.


Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penerapan dalam menggunakan pendekatan rule of reason dalam memeriksan perkara yang termasuk kategori per se illegal adalah pendekatan rule of reason membutuhkan proses pembuktian yang rumit dan lama dan kadang-kadang hasil yang didapat berbeda dengan aslinya.



[1] Rizal, Muhammad, Hukum Persaingan Usaha, Penerbit Universitas Terbuka, Cetakan Pertama:2017, hal. 3.3.

[2] Ibid, hal. 3.4.

[3] R.S. Khemani and D. M. Shapiro, Glossary af Industrial Organisation Economics and Competition Law (Paris:OECD, 1996) hal. 51 dalam Lubis, Andi Fahmi et all, Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, KPPU, Jakarta: 2009 hal. 55.

[4] Rizal, Muhammad, Op Cit, hal. 3.20.

[5] R.S. Khemani and D. M. Shapiro, Glossary af Industrial Organisation Economics and Competition Law (Paris:OECD, 1996) hal. 6 dalam Rizal, Muhammad, Op Cit, hal. 3.18.

[6] E. Thomas Sullivan and Jeffrey L., Understanding Antitrust and Its Economic Implications (New York: Matthew Bender dan Co., 1994) p. 85 dalam Lubis, Andi Fahmi et all, Op Cit, hal.66.

[7] Rizal, Muhammad, Op Cit, hal. 3.35.

[8] Rizal, Muhammad, Op Cit, hal. 3.21.

Read More

Friday, 29 December 2017

// // Leave a Comment

Beasiswa PPA Universitas Terbuka 2017

logo universitas terbuka


Universitas Terbuka pada 2017 menerima dana Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dari Pemerintah melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemristekdikti, untuk diberikan kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi tinggi.


Ketentuan dan persyaratan untuk bisa menerima beasiswa (PPA) itu dapat dibaca di halaman Seleksi Beasiswa PPA 2017.


Alhamdulillaah, setelah mengajukan permohonan beasiswa sebagai tindak lanjut pemberitahuan yang diberikan oleh Universitas Terbuka bahwa saya memenuhi syarat akademik untuk menerima beasiswa, saya termasuk satu di antara 800 mahasiswa Universitas Terbuka yang berhak menerima beasiswa PPA 2017 tersebut.


Halaman Hasil Seleksi Beasiswa PPA Tahun 2017 dan Hasil Seleksi Beasiswa PPA Tahun 2017 Tahap II Universitas Terbuka memberikan pengumuman daftar nama mahasiswa yang lolos seleksi dan berhak mendapatkan beasiswa PPA 2017 tersebut.


Untuk Saudara-Saudaraku sebangsa dan setanah air, jangan ragu untuk menimba ilmu di Universitas Terbuka. Sebagaimana Perguruan Tinggi Negeri lainnya, mahasiswa UT pun bisa mendapatkan beasiswa.

Read More